Pemprov ancam warga menunggak sewa rusun 3 bulan lebih bakal diusir
Pemprov ancam warga menunggak sewa rusun 3 bulan lebih bakal diusir. Menurut Agustino terdapat 9.500 penghuni rusun yang tersebar di 23 rusun yang masih menunggak pembayaran dari Januari-Juli 2017. Menurutnya saat ini jumlah tarif sewa rusun Rp 300 ribu.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan menegaskan bagi warga penghuni rusun yang telah menunggak lebih dari tiga bulan akan dilakukan penertiban sesuai dengan Pergub nomor 111 tahun 2014. Bahkan warga terancam bakal diusir.
"Iya kita tertibkan. Artinya bagi mereka yang menunggak 3 bulan berturut-turut dan sudah diperingatkan baik teguran, segel, surat peringatan, tetapi masih juga menunggak. Sekarang kita upayakan agar dia segera serahkan kuncinya, kosongkan unit rusun itu dan kembalikan ke Pemprov," tegasnya di Balai Kota, Rabu (9/8).
Menurut Agustino terdapat 9.500 penghuni rusun yang tersebar di 23 rusun yang masih menunggak pembayaran dari Januari-Juli 2017. Menurutnya saat ini jumlah tarif sewa rusun Rp 300 ribu.
"Kurang lebih, saat ini hampir mencapai Rp 32 miliar. Karena saya lihat ada indikasi penurunan. Rp 300 ribu itu tarif sewa. Kalau dia enggak mampu, ada bantuan dari bazis. Tapi kan bazis punya keterbatasan,"jelasnya
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan akan terlebih dahulu mencari tau tentang kondisi ekonomi dari penghuni rusun yang menunggak. Setalah mengetahui menurut Djarot baru dicarikan solusi yang tepat untuk penyelesaian tunggakan rusun ini.
"Kita lihat dong, kasus per kasus kenapa tidak bisa (bayar) apakah memang betul tidak mampu atau sengaja tidak bersedia membayar. kita akan bukan dari situ baru kita bisa cari solusinya kayak apa," kata Djarot.
Lanjut Djarot, jika penghuni itu benar-benar tidak mampu secara ekonomi maka akan diberikan kebijakan khusus atau menggunakan dana Badan amal, zakat, infak, dan sedekah (Bazis) yang telah menyiapkan anggaran khusus untuk masyarakat yang ekonominya kurang mampu.
"Ada (anggaran) Bazis kan ada untuk itu, mereka yang kaum dhuafa nanti kita bantu Bazis. Tetapi bagi mereka yang melanggar ya tetap di harus bayar, mungkin dendanya enggak perlu. Itu kan sebenarnya bukan sewa, tanda kutip ya, itukan iuran pengelolaan rusun," pungkasnya.
Baca juga:
Penghuni rusun banyak yang nunggak, Sekda DKI tak bisa tidur
Banyak penghuni rusun nunggak, Saefullah sindir beli rokok mampu
Taufik minta Pemprov DKI tak usir warga rusunawa menunggak
Tunggakan rusun Rp 32 Miliar, Djarot akan bantu penghuni tak mampu
Lucunya penghuni rusun di DKI, bisa beli rokok tapi nunggak sewa
-
Apa yang sering dilakukan oleh para penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk? Saksi kasus dugaan korupsi timah, Agung Pratama mengungkapkan penambang timah ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk kerap kembali meski sudah ditertibkan oleh PT Timah maupun aparat penegak hukum (APH)."Pada hari penertiban itu, mereka keluar. Setelah itu kadang beberapa minggu atau beberapa hari masuk lagi," ujar Agung selaku Direktur Operasi dan Produksi PT Timah periode 2020-2021 dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (4/9).
-
Bagaimana Komisi XI DPR mendorong pencegahan pinjol ilegal? Selain masyarakat, politikus Partai Golkar ini juga mengingatkan OJK untuk menindak pinjol ilegal yang marak di tengah masyarakat. Maka dari itu, jumlah pengaduannya terus meningkat. Hingga 28 Maret 2024, OJK mencatat pengaduan terkait pinjol ilegal mencapai 4.985 aduan. Dimana, OJK juga telah memblokir 311 pinjol ilegal sejak awal tahun ini. "Karenanya, kami terus mendorong upaya penindakan ini untuk menciptakan industri pinjol yang aman dan produktif.
-
Kapan Komisi XI DPR mengingatkan masyarakat dan OJK soal pinjol ilegal? Melihat besarnya pengeluaran masyarakat saat Ramadan hingga Lebaran, Anggota Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar masyarakat menghindari pinjaman online (pinjol) yang bersifat konsumtif.
-
Kapan Desa Panggungharjo dibentuk? Desa Panggungharjo dibentuk berdasarkan maklumat monarki Yogyakarta tahun 1946 yang mengatur tentang tata kalurahan saat itu.
-
Mengapa pinjol ilegal berbahaya? Tak jarang gara-gara terlilit pinjol, korbannya harus menelan pil pahit.
-
Bagaimana cara mengenali pinjol ilegal? Menawarkan Langsung ke Nomor Pengguna Apabila ada pihak yang tiba-tiba menghubungi Anda dan menawarkan pinjaman online langsung lewat nomor Anda, maka menurut Friderica bisa dipastikan ilegal. Friderica menjelaskan jika ada aturan yang mengatur larangan pihak pemberi pinjaman online ke calon konsumen lewat kanal komunikasi pribadi atau nomor privat.Apabila terlanjur menerima panggilan tersebut, usahakan untuk selalu waspada. Jangan gampang terpikat dengan jebakan pinjaman online ilegal.