Pemprov DKI Izinkan Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott Gelar Resepsi Pernikahan
Bambang menambahkan, bila telah dinyatakan lolos penyelenggaraan resepsi pernikahan dapat diselenggarakan. Namun, kapasitas pengunjung juga harus terbatas yakni 25 persen dari keseluruhan.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta melaporkan sebanyak 26 pengelola gedung atau venue yang mengajukan permohonan untuk dapat menggelar acara resepsi pernikahan saat PSBB masa transisi.
"Total sudah 26 venue atau gedung yang mengajukan permohonan," kata Kabid Industri Pariwisata Dinas Parekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (19/11).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
Dia menyebut dari data tersebut dua permohonan sudah sudah disetujui atau diperbolehkan untuk menggelar acara resepsi. Kedua lokasi tersebut yakni Hotel Ritz-Carlton dan JW Marriott.
Bambang menambahkan, bila telah dinyatakan lolos penyelenggaraan resepsi pernikahan dapat diselenggarakan. Namun, kapasitas pengunjung juga harus terbatas yakni 25 persen dari keseluruhan.
"Dua gedung sudah keluar izinnya. 11 gedung sudah direview tim gabungan, menunggu keputusan tim gabungan. Sisanya menunggu jadwal," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan, resepsi pernikahan di rumah ataupun masjid hingga gedung pertemuan juga harus mengajukan proposal kepada Pemprov DKI Jakarta.
Kata dia, hal terpenting yakni pengajuan tersebut berdasarkan ketentuan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
Yang ajukan bisa perorangan kalau di rumah-rumah, perkampungan, yang penting semua ajukan proposal sesuai ketentuan," kata Riza di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2020).
Lanjut Riza, setiap pengelola atau penyelenggara harus membuat pakta integritas pelaksanaan protokol kesehatan. Lalu pengawasan dapat dilakukan oleh pihak internal dan eksternal.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Ombudsman Soroti Pengawasan dan Denda Terkait Pelanggaran Prokes Acara Rizieq Syihab
Ombudsman: Polisi Berhak Selidiki Kasus Kerumunan Massa Habib Rizieq
Ekspresi Anies Baswedan Seusai Dicecar Polisi Terkait Kerumunan Rizieq
Wagub Riza Tak Mau Gegabah Tanggapi Desakan Agar PSBB Transisi di Jakarta Dicabut
Operasi Yustisi, Petugas Jaring Pelanggar Masker di Kampung Melayu