Pemprov DKI kepada Anies: KJP sudah ada, nanti plusnya apa?

Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memastikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, program Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, bisa direalisasikan ketika memimpin. Mereka mengaku belum mengetahui lebih detil soal program itu.

Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memastikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, program Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, bisa direalisasikan ketika memimpin. Mereka mengaku belum mengetahui lebih detil soal program itu.

"Ini kan KJP sudah ada. Mau ditambahin plus, ya tambahin plus. Nanti plusnya apa? Kepesertaannya atau targetnya? Nanti kan otomatis jadi uangnya bertambah. Kalau uang bertambah nanti kami hitung lagi karena ini kan postur APBD harus betul-betul atletis," kata Sekda DKI Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Senin (22/5).

Pemprov DKI Jakarta telah menganggarkan alokasi untuk pendidikan lebih 20 persen dari Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD). Saefullah menuturkan, adanya penambahan anggaran untuk program KJP Plus, bisa dilakukan asal tak mengurangi belanja anggaran sektor lainnya.

"Rumusnya tidak boleh kebanyakan di sana, tidak boleh kebanyakan di sini. Amanat undang-undang itu pendidikan minimal 20 persen dari APBD, kami sudah lewat. Tapi juga tidak boleh terlalu banyak juga. Nanti sektor lain bagaimana?" ujar Saefullah.

Dalam APBD tengah dirancang, Pemprov DKI juga telah mengalokasikan dana untuk kesehatan hingga 13 persen dari APBD. Padahal kewajiban hanya 10 persen. Untuk itu, kata Saefullah, pemerintah Anies-Sandi tak hanya berkonsentrasi pada peningkatan fasilitas program tersebut. Sebab, sektor infrastruktur juga harus dijadikan prioritas.

"Penanganan banjir, kemacetan, bus, di samping ada CSR dan klb yang jadi bis. Perumahan. Kota besar mana ada yang tidak memprioritaskan perumahan. Pasti perumahan kami dukung," terangnya.