Pemprov DKI Masih Pertimbangkan Usulan Bansos PSBB Diganti Uang Tunai
Riza menuturkan, pihaknya tidak menutup diri menerima segala usulan dan kritik dari seluruh pihak. Namun begitu, dia mengatakan tidak semua usulan ditindaklanjuti sepenuhnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan akan mengevaluasi pemberian bantuan sosial (Bansos) selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Usulan untuk memberikan uang tunai dalam paket bansos turut menjadi pertimbangan pemerintah provinsi.
Riza menuturkan, pihaknya tidak menutup diri menerima segala usulan dan kritik dari seluruh pihak. Namun begitu, dia mengatakan tidak semua usulan ditindaklanjuti sepenuhnya.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diklaim oleh Prabowo? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
"Ya nanti kita akan pertimbangkan semuanya memang ada juga masukan masukan seperti itu. Sementara ini, apa yang dapat kami lakukan semaksimal yang kami berikan kami akan usahakan. Prinsipnya pemerintah provinsi DKI Jakarta akan berikan bantuan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita," kata Riza, Sabtu (18/4).
Riza juga mengatakan bahwa Pemprov mendapat usulan untuk meningkatkan isi paket Bansos yang selama ini diberikan kepada warga. Bantuan yang diberikan berupa paket bahan pangan pokok yaitu beras 5 kg 1 karung, sarden 2 kaleng kecil, minyak goreng 0,9 liter 1 pouch, biskuit 2 bungkus, serta masker kain 2 pcs, sabun mandi 2 batang.
Untuk meningkatkan kualitas paket Bansos, Riza mengaku perlu ada partisipasi beberapa pihak seperti dunia usaha, dan pihak swasta.
"Kita membutuhkan partisipasi itu dari semua pihak, pihak swasta, pihak dunia usaha, dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi dari masyarakat itu sendiri terkait soal bantuan," kata dia.
Sementara itu, berdasarkan data yang diunggah corona.jakarta.go.id, sejak 9 hingga 17 April, paket Bansos telah terdistribusi ke 89 kelurahan sebanyak 561.304 paket. Dengan rincian;
9 April 18.087 paket untuk 1 kelurahan
10 April 20.150 paket untuk 2 kelurahan
11 April 20.498 paket untuk 3 kelurahan
12 April 29.831 paket untuk 7 kelurahan
13 April 92.183 paket untuk 8 kelurahan
14 April 78.754 paket untuk 18 kelurahan
15 April 114.196 paket untuk 10 kelurahan
16 April 101.746 paket untuk 27 kelurahan
17 April 85.859 paket untuk 13 kelurahan
Kepala Dinsos DKI, Irmansyah menegaskan, Pemprov DKI menargetkan menargetkan 1,2 juta keluarga yang akan menerima bantuan dengan kriteria keluarga miskin dan rentan miskin. Pendistribusian akan berlangsung hingga 24 April, atau selama masa PSBB.
Irmansyah kembali menegaskan tidak ada bantuan berupa uang tunai selama masa PSBB. "Tidak ada pemberian berupa uang tunai," ujarnya.
Baca juga:
Hendak Tawuran Saat PSBB, 4 Remaja Ditangkap Polisi Jakarta Timur
KRL Tetap Beroperasi, Wagub Riza Patria Minta Kemenhub Cari Solusi Agar PSBB Efektif
Komisi III DPR Dukung Polri Tingkatkan Antisipasi Gejolak Massa Selama PSBB
Sebagian Masyarakat Masih Harus Kerja, Menteri Luhut Pastikan KRL Tetap Beroperasi
Ada PSBB, BI Ramal Inflasi Ramadan Terjaga Rendah
Kemenhub Tegaskan Tak Hentikan Operasional KRL Selama PSBB di Jabodetabek