Penanganan Banjir Jakarta Bukan Soal Normalisasi atau Naturalisasi Sungai
Endang menerangkan, masterplan penanganan banjir berupa banjir kanal sudah dibuat sejak awal Orde Baru, tetapi baru tuntas pada masa Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak, baik pusat maupun DKI serta kota-kota penyangga.
Permasalahan banjir di Jakarta bukan sekadar naturalisasi ataupun naturalisasi. Banyak faktor-faktor pendukung tambahan yang menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai masih belum berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut.
Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, tekanan populasi dan urbanisasi membuat sungai-sungai menyempit dan hunian memenuhi bantaran. Akibatnya banyak daerah tangkapan air beralih fungsi menjadi daerah perumahan atau properti lainnya.
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Siapa yang menangani banjir di Jakarta? Dia menjelaskan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. "Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujar dia.
-
Kapan banjir pertama kali terjadi di Jakarta? Pada masa VOC sendiri telah dilakukan berbagai cara untuk menanggulangi banjir di Batavia (kini Jakarta). Gubernur Jenderal silih berganti mencoba berbagai upaya.
-
Di mana banjir Jakarta pada tahun 1960 terjadi? Mengutip dari buku Sejarah Kota Jakarta 1950-1980 karya Edi Setyawati dkk mengatakan, pada awal tahun 1960 terjadi banjir di Jakarta, setelah mengalami musim hujan yang hebat sehingga 7 kelurahan sangat menderita, terutama daerah Grogol dan sekitarnya.
-
Di mana banjir di Cirebon timur terjadi? Banjir di wilayah Cirebon timur ini kemudian viral di media sosial pada Rabu (6/3). Dalam video yang beredar terlihat sejumlah karyawan kesulitan mengevakuasi kendaraan roda dua miliknya yang terparkir di area pabrik.
-
Siapa saja yang terdampak oleh banjir? Dampak banjir sangat luas dan kompleks, melibatkan aspek kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Banjir sering kali menyebabkan penyakit yang disebarkan melalui air, seperti kolera dan leptospirosis, yang dapat menyebar dengan cepat di antara populasi yang terdampak. Dari sisi ekonomi, banjir dapat menghancurkan tanaman pangan, merusak infrastruktur, dan menghentikan aktivitas bisnis, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Aspek kelembagaan birokrasi dan leadership eksekutif turut menyumbang pada kompleksitas persoalan. Dia mengungkapkan, Jakarta sebagai ibu kota negara terbagi kewenangannya antara pemerintah pusat dengan DKI, ditambah pula fenomena urban sprawl atau melebarnya kawasan megapolitan Jabodetabek.
"Perdebatan antara normalisasi ataukah naturalisasi mencerminkan ketegangan birokratik sekaligus nuansa politik. Sejatinya tidak penting betul metode mana yang akan dipilih, yang penting dikerjakan sehingga terwujud hasilnya, tidak berhenti sebatas wacana atau kata-kata belaka," katanya kepada merdeka.com, Rabu (15/1).
Endang menerangkan, masterplan penanganan banjir berupa banjir kanal sudah dibuat sejak awal Orde Baru, tetapi baru tuntas pada masa Sutiyoso dan Fauzi Bowo. Dalam hal ini dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak, baik pusat maupun DKI serta kota-kota penyangga.
"Barangkali ini yang dimaksudkan oleh Jokowi ketika mengatakan bahwa banjir akan lebih mudah diatasi setelah menjadi presiden. Harus ada kerja bersama, tak hanya kata-kata," ujarnya.
Celakanya, dia menambahkan, yang terjadi masing-masing seperti jalan sendiri-sendiri. Simpang siur informasi soal penyebab banjir menjadi buktinya. Endang mencontohkan pernyataan Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengklaim semua pompa berfungsi dengan baik, tetapi dari hasil survei yang dilakukan tim Kementerian PUPR mengatakan sebaliknya.
"Ironisnya, pernyataan Anies bahkan dibantah oleh bawahannya sendiri Wali Lota Jakarta Barat, Rustam Effendi. Diakui bahwa pompa air mengalami kerusakan, selain persoalan drainase dan jebolnya tanggul. Anies sendiri menyebut tidak ada tanggul yang jebol, hanya retak-retak saja," terangnya.
Endang menilai, rencana DPRD DKI untuk membentuk Pansus Banjir harus didukung sebagai upaya untuk memperjelas informasi untuk penanganan banjir. Pansus diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat dan tidak melebar kepada persoalan politik yang menimbulkan keriuhan di tengah masyarakat.
"Yang tidak kalah penting adalah menguatkan solidaritas antar-warga dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Mengingat berbagai prediksi cuaca ekstrem masih akan terus berlanjut beberapa waktu ke depan. Begitu pula dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan demi mencegah perubahan iklim," tutupnya.