Pengesahan MoU KUA-PPAS 2016 molor, M Taufik salahkan Ahok
Taufik menuding Ahok masih mengubah-ubah KUA-PPAS DKI 2016.
Setelah nota kesepahaman atau MoU Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2016 dipastikan molor dari jadwal yang sudah ditentukan, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI mulai mencari kambing hitam.
Pimpinan Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai penyebab molornya penandatanganan tersebut. Karena, katanya, Ahok masih mengubah-ubah KUA-PPAS DKI 2016.
Sebelumnya, diketahui bahwa Ahok rela mengosongkan agenda sejak Rabu (18/11) mengadakan rapat dengan jajaran SKPD DKI untuk membahas rancangan anggaran KUA-PPAS DKI 2016.
Oleh sebab itu, Taufik mengatakan bila MoU molor, maka pengesahan KUA-PPAD juga akan telah dilakukan sehingga tidak dapat berlangsung pada (30/11) mendatang.
"Sudah pasti molor. Yang salah siapa kalau begini? Gubernur (Ahok). Pengesahan KUA-PPAS itu, enggak bakalan 30 November," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, (23/11).
Dia juga mengungkapkan seharusnya ada mekanisme yang dilakukan Ahok bila ingin mengubah isi KUA-PPAS. Caranya, adalah dengan mengirimkan surat resmi kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, bahwa ada perubahan isi KUA-PPAS DKI 2016.
"Kalau mau bikin perubahan di KUA-PPAS, ikutin aturan dong. Harus kirim surat dulu ke kita yang isinya menjelaskan ada perubahan atas pertimbangan efisiensi," lanjutnya.
Seperti diketahui, pada Sabtu, (21/11) kemarin, Pemprov DKI bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI mengadakan rapat penyelarasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD DKI memutuskan untuk menunda Rapat Banggar hingga Senin (23/11) karena masih terdapat anggaran siluman dalam usulan anggaran dan belum dimasukkannya draf anggaran dari tiap dinas ke dalam sistem e-budgeting.
Baca juga:
Ahok geram suku dinas DKI ajukan anggaran tak masuk akal
Alasan evaluasi rancangan anggaran, Ahok ulur teken KUA-PPAS 2016
BPK diminta usut Ahok terkait pembelian lahan RS Sumber Waras
Kasus dugaan korupsi lahan Sumber Waras, Ahok penuhi panggilan BPK
Bekasi minta dana hibah Rp 1 triliun ke Ahok
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.