Penyusunan anggaran DKI bikin Ahok keki ke Plt Gubernur Soni

Penyusunan anggaran DKI bikin Ahok keki ke Plt Gubernur Soni. Salah satunya karena Soni, sapaan Sumarsono, memasukkan anggaran pengembangan Bamus Betawi mencapai Rp 5 miliar. "Ganti pemimpin kan ganti style. Saya rasa siapapun pemimpin Jakarta, tidak bisa lepas dari budaya Betawi," katanya.

Pemprov DKI tengah menyusun APBD 2017. Bertepatan dengan penyusunan ini, Basuki Tjahaja Purnama, tengah nonaktif dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta karena cuti kampanye Pilkada DKI.

Posisinya digantikan sementara waktu oleh Sumarsono. Sebagai Plt, pria yang akrab disapa Soni itu turut menyusun berapa besar anggaran DKI tahun depan.

Menurut Ahok, sapaan Basuki, penyusunan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara telah dia selesaikan sebelum cuti. Namun, setelah ditinggal kampanye dan dijabat Plt, dia melihat ada beberapa perubahan.

"Kalau KUAPPAS kan dibongkar habis dari Plt. KUAPPAS yang saya susun, dibongkar habis, disusun ulang dengan struktur yang baru," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Perubahan yang dia maksud salah satunya dana Bamus Betawi yang sebelumnya akan disetop. Kini, oleh Sumarsono disetujui untuk dianggarkan kembali dengan anggaran mencapai Rp 5 miliar lebih.

Ahok menjelaskan, dirinya tak bermaksud menghentikan pelestarian budaya Betawi. Namun, klaim dia, ingin fokus mengembangkan kawasan Setu Babakan sebagai tempat pelestarian budaya Betawi.

Lagi pula, dia menilai Bamus Betawi selama ini kurang transparansi dalam penggunaan dana hibah dari Pemprov DKI.

"Sekarang saya tanya, Ormas Betawi, Bamus Betawi itu ada transparansi enggak selama ini? Uangnya dipakai ke mana, terus dipakai di mana?" katanya mempertanyakan.

Dia mengatakan, seharusnya ormas yang telah menerima dana hibah tidak memakainya untuk kepentingan politik. Sebab dana itu memang dialokasikan untuk pelestarian terhadap budaya Betawi.

"Bukan saya dendam. Naik ke mimbar, pidato, orasi politik, gubernur harus Betawi. Artinya, ormas apapun yang tidak berdasarkan Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, maupun Bhineka Tunggal Ika, maka ormas ini tidak layak dapat bantuan satu sen pun dari APBD/APBN uang rakyat. Itu prinsip saya," tegas Ahok.

Dalam kesempatan terpisah, Sumarsono punya alasan lain kenapa tetap menganggarkan dana untuk Bamus Betawi. Menurutnya, dana hibah untuk Bamus Betawi tidak bisa dihentikan karena menyangkut kebudayaan yang menjadi sejarah di DKI Jakarta. Sumarsono menilai jika ada masalah dengan Bamus Betawi, permasalahan itu diselesaikan dengan cara dialog dan mencari solusi bersama bukan dengan cara menghentikan dana hibah.

"Jadi mohon maaf, ini saya teruskan, tahun ini dapat Rp 2,5 miliar," tegasnya.

Kepastian soal dana hibah yang akan diterima Bamus Betawi di sampaikan ketika Sumarsono mengunjungi perkampungan budaya Betawi di Setu Babakan. Di sana, dia bertemu dengan Kepala Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Supli Ali, Ketua Bamus Betawi Zainudin, dan tokoh Betawi lainnya.

"Ganti pemimpin kan ganti style. Saya rasa siapapun pemimpin Jakarta, tidak bisa lepas dari budaya Betawi," sambung pria yang akrab disapa Soni itu.

Ahok tak ingin memperpanjang polemik dengan Sumarsono, soal dana Bamus Betawi. Dia memutuskan menunggu hasil judicial review terhadap Pasal 70a Undang-Undang Pilkada yang mengharuskan petahana cuti saat masa kampanye.

"Tapi, sekarang Plt mengatakan, ya saya enggak bisa campur, makanya kita tunggu MK saja. Makanya, saya harap MK cepat putuskan, selama ini MK cepat sekali putuskan," katanya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini hanya berpegang teguh kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 73 berbunyi, Rancangan APBD yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Dengan landasan konstitusi tersebut, Ahok menceritakan, dirinya tidak dapat mengesahkan RAPBD DKI Jakarta 2014. Mengingatkan saat itu Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta tengah cuti untuk ikut kampanye Pilpres 2014.

"Makanya saya berharap putusan MK (Mahkamah Konstitusi) bisa sesuai Undang-Undang Dasar 45 aja. Kalau sesuai Undang-Undang Dasar 45, Wakil Gubernur pun tidak berhak mengubah anggaran."

"Makanya waktu Pak Jokowi dulu cuti saya sebagai Wakil Gubernur enggak boleh. Itu yang saya bawa ke MK," pungkas Ahok.

Baca juga:
Ahok: Bamus Betawi itu ada transparansi enggak selama ini?
Beda dengan Sumarsono, Ahok tegaskan selama ini tak pernah kompromi
Pemprov DKI pecat 3 PNS yang tidak disiplin
Ahok ngaku tak berdaya saat Plt Gubernur ubah RAPBD DKI 2017
Perampingan PNS DKI, Sumarsono akan tambah anggaran layanan publik
Sejak jabat plt Gubernur DKI pekerjaan Sumarsono numpuk jadi 3 koper
Sumarsono: Saya tidak melihat banjir di Jakarta