PKS: Rencana gulingkan Jokowi itu berlebihan

PKS hanya ingin pelaksanaan KJS dievaluasi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana tidak sepakat dengan wacana menggulingkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait kisruh Kartu Jakarta Sehat (KJS). Ia hanya ingin pelaksanaan KJS dievaluasi.

"KJS harus dievaluasi, keluhan dari rumah sakit perlu didengar, tanpa dukungan rumah sakit maka program KJS enggak bisa berjalan," ujar Triwisaksana di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (24/5).

Politikus PKS ini menegaskan, sosialisasi dan komunikasi soal pelaksanaan KJS dari pihak Jokowi kepada DPRD dinilai kurang. "Masalah komunikasi enggak ada, cuma masalah ini perlu dijelaskan sehingga DPRD bisa tahu duduk persoalannya," jelas Sani, panggilan akrabnya.

Sedangkan terkait mencuatnya sejumlah anggota DPRD yang akan menggunakan hak interpelasi, Sani menilai hal itu adalah berlebihan. Menurutnya, baru beberapa anggota dewan saja yang mengusulkan agar menggelar interpelasi dan ini belum sampai pimpinan DPRD.

"Kalau hak interpelasi itu untuk mempertanyakan, bukan impeachment. Terlampau berlebihan, saya kira Pak Jokowi juga ngerti, itu hak biasa," jelas Sani.

"Itu baru beberapa orang saja, belum sampai ke pimpinan. Belum tentu jadi juga. Syaratnya ada satu jumlah tertentu, harus memenuhi jumlah tertentu," tandasnya.