Politikus PKS kritik Ahok jangan seenaknya larang motor lewat HI

Komisi V DPR menilai Ahok arogan karena tak mengajak pemerintah pusat untuk mendiskusikan kebijakan ini.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia, mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, melarang kendaraan roda dua melewati jalur MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat. Menurut Yudi, gubernur tidak bisa mengatur penanganan lalu lintas tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Yang lebih baik penanganan Jakarta, gubernur jangan maju sendiri. Baiknya penanganan lalu lintas koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PU," ujar Yudi saat dihubungi, Rabu (17/12).

Tidak hanya itu, kata dia, aturan larangan tersebut juga harus ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak ada aturan yang dilanggar.

"Kalau itu sudah dilakukan, kan ada forum lalu lintas dalam UU, ini DKI sudah bentuk itu belum? Kalau seandainya dia jalan sendiri kebijakannya akan dicibir kebijakan terkait," terang dia.

Politikus PKS ini mengapresiasi niatan Ahok yang ingin Jakarta tidak lagi macet. Namun kebijakan itu, harus ditinjau dari berbagai aspek, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

"Ini bagaimana pekerja-pekerja yang ekonominya terbatas yang hanya mampu menggunakan motor bagaimana nasibnya. Sementara transportasi publik belum memadai," imbuhnya.

Yudi meminta agar Ahok tidak sewenang-wenang mengeluarkan aturan. Sementara aturan itu justru membebani rakyat kecil.

"Itu kan harus berdasarkan kajian. Bikin kebijakan harus ada kajian dulu. Coba paparkan kepada publik. Ini sekarang masyarakat kecil jadi korban pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang dibuat jangan sampai membebani masyarakat kecil yang sudah terkena masalah (kenaikan) BBM. Transportasi publik belum ada. Jangan seenak-enaknya. Coba tanya polisi dan lain-lain. Indonesia banyak membuat UU tapi pemerintah tidak laksanakan," pungkasnya.