Prabowo: Ahok harus berani diperiksa BPK
Dia juga meminta Ahok berbicara lebih santun sebagai pejabat daerah.
Cara bicara Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyikapi kasus Sumber Waras dinilai Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra, Prabowo Soenirman, tak etis. Harusnya, kata dia, sebagai pejabat negara, Ahok, sapaan Basuki, bisa berperilaku santun karena menjadi contoh di masyarakat.
"Sebaiknya tidak dilakukan Pak Ahok (berbicara tak santun)," tegasnya melalui pesan singkat kepada merdeka.com, Jumat (15/4).
Dia menyayangkan sikap reaktif Ahok setiap kali disinggung soal audit BPK. Harusnya, kata dia, Ahok menghargai kinerja BPK.
"BPK tetap independen dan profesional dan Ahok harus siap diperiksa BPK dalam rangka transparansi keuangan daerah," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, laporan audit investigasi BPK terkait Sumber Waras ngaco.
"Saya terima kasih sama KPK kemarin, bapak ibu panggil saya. Kalau enggak panggil saya jadi liar di luar, seolah-olah saya bersalah padahal yang dilaporkan BPK itu enggak masuk akal," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (13/4).
Sebab, kata dia, BPK membandingkan harga pembelian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dengan PT Ciputra Karya Utama. Di mana Ciputra menggunakan harga pasar, sedangkan Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP).
"Dibandingkan harga pasar, saya lebih murah," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada tahun 2013, Ciputra rencananya akan membeli tanah tersebut dengan harga Rp 15 juta permeter, sedangkan saat itu harga NJOP Rp 12 juta. Pemprov DKI Jakarta, pada tahun 2014 akhirnya membeli tanah yang gagal dibeli Ciputra dengan harga Rp 20 juta.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun anggaran 2014 mendapat 70 temuan senilai Rp 2,16 triliun. Salah satunya pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras. Ditaksir, pembelian lahan tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.
Baca juga:
Ahok tunggu Lulung potong kuping sebelum gugat BPK ke pengadilan
Didoakan Fadli Zon pakai rompi KPK, ini jawaban Ahok
Tantang Ahok berantem, pegawai BPK terancam dipecat
Pria mengaku Auditor BPK tantang Ahok berantem di Bundaran HI
BPK sebut auditor penantang Ahok berantem jalani hukuman disiplin
Ahok dan BPK bertarung, KPK jadi wasit
Fadli Zon makin galak sampai doakan Ahok pakai rompi KPK
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? Jaksa Penuntut Umum (JPU) blak-blakan. Mengantongi bukti perselingkuhan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).