Prabowo soal DPRD DKI disuap: Mungkin ada yang benar ada yang enggak
Dirinya juga tidak menampik bahwa ada beberapa orang anggota dewan yang pergi keluar negeri.
Kasus suap terkait pembahasan raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan raperda tata ruang strategis Jakarta Utara menyeret ketua Komisi D DPRD M Sanusi dan bos Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. Tidak hanya itu banyak dari pimpinan hingga anggota DPRD DKI diduga kecipratan duit panas tersebut.
Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Prabowo Soenirman yang juga komisi D menjelaskan bahwa daftar nama-nama yang diduga kecipratan uang panas tersebut hanyalah omongan spontan saja.
"Mungkin ada yang benar ada yang enggak, orang kan pasti nebak-nebak dari mana itu munculnya, seseorang yang berpikir spontan," katanya ketika ditemui di DPRD, Jakarta, Kamis (7/4).
Dirinya juga tidak menampik bahwa ada beberapa orang anggota dewan yang pergi keluar negeri. "Memang soal di atas emang benar pergi ke luar negeri tapi biayanya enggak tahu, kayak Bestari Barus (dari fraksi NasDem) ada dapat mobil tapi bilang enggga beli," katanya.
"Katanya beli mobilnya sebulan tapi surat-suratnya enggak ada, udah tanya ke Bank DKI belum, dia pinjam ke Bank DKI? Kapan?
Lucunya dia pake sebulan tapi belum bayar, emang indikasi mau dikasih," tambahnya.
Kemudin, dirinya pun menepis adanya desas-desus menerima uang panas tersebut. "Saya pribadi tidak menerima jika saya menerima saya siap diturunkan," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Sedikitnya ada 20 anggota DPRD termasuk pimpinan yang mendapatkan suap terkait pembahasan raperda zonasi reklamasi pesisir utara pantai Jakarta itu.
Mereka terdiri dari enam fraksi. Ada salah satu partai yang paling banyak menerima duit suap itu.
Bahkan, ada yang mendapat jatah pelesiran ke Amerika bersama keluarga saat tahun baru 2016. Tak hanya itu, ada dua anggota DPRD mendapat jatah umroh bersama keluarga.
Sogokan itu tak hanya berupa uang dan pelesiran saja. Ada juga yang kebagian mobil mewah Toyota Alpard. Sedikitnya ada enam orang yang mendapatkan mobil mewah tersebut.
Baca juga:
Ahok tegaskan Sunny anak magang di kantornya, tak digaji Pemprov DKI
Calon wakilnya di Pilgub DKI diperiksa KPK, ini reaksi Ahok
KPK telusuri asal muasal uang Rp 850 juta di ruang kerja Sanusi
Taufik bantah diberi bos Agung Podomoro hadiah pelesiran ke Amerika
KPK belum temukan aliran uang suap Podomoro ke pejabat Pemprov DKI
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK mengembangkan kasus suap dana hibah Pemprov Jatim? Pengembangan itu pun juga telah masuk dalam tahap penyidikan oleh sebab itu penyidik melakukan upaya penggeledahan. "Penggeledahan kan salah satu giat di penyidikan untuk melengkapi alat Bukti," ujar Alex.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Kapan DKPP menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU? DKPP menjelaskan, pelanggaran dilakukan Hasyim terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden pada 25 Oktober 2023.