Prijanto ajak Ahok dan BPK lihat lahan Sumber Waras di Jl Kiyai Tapa
Prijanto menduga ada yang memanipulasi gambaran denah lahan sumber waras yang dimaksud.
Mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Prijanto mengajak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk melihat lahan Sumber Waras yang dibeli Pemprov DKI Jakarta. Sebab berkali-kali Ahok membantah tidak ada yang salah dalam kasus pembelian lahan tak terpakai itu.
"Kalau saya sederhana saja, mari Pak Ahok, Pak Sekda, Pak BPK mari kita jalan-jalan di Kiyai Tapa dari ujung ke ujung. Tunjukkan tanah HGB 32 hektare itu di mana. Apakah akan ketemu? Mesti jawabannya tidak," ungkap Prijanto di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/4).
Prijanto menjelaskan, pertama secara administrasi tanah yang dimaksud dalam surat tagihan PBB adanya di Jalan Kiyai Tapa. Kedua, di sertifikat itu tertulis dalam Jalan Kiyai Tapa. Namun faktanya tidak ada lahan yang dimaksud di sepanjang Jalan Kiyai Tapa.
"Sebab HGB itu adanya di Tomang Utara bukan di Kiyai Tapa. Kaitannya dengan hukum itu dalam Perpres tahun 72 tahun 2012 bahwa untuk membeli lahan itu harus ada tim panitianya yang mengecek ke lapangan secara fisik. Jangan cuma lewat surat," papar Prijanto.
Prijanto menduga ada yang memanipulasi gambaran denah lahan sumber waras yang dimaksud. Sehingga harga jual tanah di satu tempat disamakan dengan tempat yang berbeda.
"Tapi setelah saya baca dari aktivis, huruf ini meragukan karena huruf ini menjadi besar di Jl Kiyai Tapa jadi ini yang perlu ahli forensik untuk menelitinya," jelas Prijanto.
Prijanto menjelaskan, kerugian negara yang dimaksud adalah ketika pemerintah membeli tanah di Jl Kiyai Tapa tetapi harga NJOP yang digunakan malah NJOP di Tomang Utara. Jelas pihaknya menyebutkan kasus ini sarat akan timbulnya kerugian negara.
Baca juga:
Hasil rapat DPR dan BPK soal Sumber Waras akan diserahkan ke KPK
Margarito soal Sumber Waras: KPK cari tersangka bukan niat jahat
Komisi III anggap belum penting panggil Ahok soal Sumber Waras
Audit BPK soal Sumber Waras murni permintaan KPK
Dalami audit Sumber Waras, DPR akan panggil mantan pimpinan KPK
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).
-
Kapan Kejagung mulai mengusut kasus korupsi impor emas? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa yang dilimpahkan Kejagung ke Kejari Jaksel dalam kasus korupsi timah? Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan tahap II, menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022.Adapun yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) adalah tersangka Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial ownership CV VIP dan PT MCN.
-
Bagaimana Karen Agustiawan melakukan korupsi? Firli menyebut, Karen kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa produsen dan supplier LNG yang ada di luar negeri di antaranya perusahaan Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC Amerika Serikat. Selain itu, pelaporan untuk menjadi bahasan di lingkup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dalam hal ini Pemerintah tidak dilakukan sama sekali sehingga tindakan Karen tidak mendapatkan restu dan persetujuan dari pemerintah saat itu.
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.