Ratusan Pengaduan Tetap Masuk ke Jakarta Smart City
Wacana untuk melakukan integrasi dengan JSC sempat disampaikan oleh PSI. Menurut mereka, partai yang membuka posko pengaduan di DPRD DKI Jakarta juga bisa mendapatkan ruang di JSC. Sehingga permasalahan warga dapat terselesaikan dengan cepat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menjaring setiap keluhan warga, baik melalui media sosial maupun aplikasi pengaduan seperti Qlue. Sekalipun DPRD DKI Jakarta membuka posko pengaduan, ternyata keluhan warga ibu kota yang dihimpun Jakarta Smart City (JSC) tak pernah berkurang.
Pengembangan terus dilakukan oleh JSC, awalnya mereka hanya melayani 8 kanal untuk pos pengaduan warga. Namun untuk bisa memberikan pelayanan terbaik, pengaduan akhirnya ditampung melalui 12 kanal.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menangani kasus DBD? Heru menyampaikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) telah menangani kasus DBD yang cenderung meningkat dengan melakukan fogging atau tindakan pengasapan dengan bahan pestisida yang bertujuan membunuh nyamuk khususnya pembawa (vektor) penyakit DBD.
Adapun 12 kanal tersebut, akun twitter @DKIJakarta, akun Facebook Pemprov DKI Jakarta, Qlue, email dki@jakarta.go.id, Balai Warga di Jakarta.go.id, kantor kelurahan, kantor kecamatan, pendopo Balai Kota DKI, kantor inspektorat, sms melalui nomor 08111272206, lapor melalui 1708 dan pengaduan melalui ke akun media sosial Gubernur DKI Jakarta.
Kasatpel Operasional JSC, Ardhika mengatakan, dalam sehari pihaknya bisa menerima ratusan laporan. Sehingga dalam sebulan ada lebih dari seribu laporan yang harus mereka tindaklanjuti. Itu semua dikerjakan semenjak JSC dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
"Bisa sampai 10 ribu laporan perbulan. Paling banyak masuk soal sampah, parkir liar, pkl sama kondisi jalan," katanya kepada merdeka.com beberapa waktu lalu.
Laporan yang masuk, dia menjelaskan, nantinya akan langsung dimasukan dalam sistem Cepat Respon Masyarakat (CRM). Nantinya, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait akan dapat mengetahui aduan yang masuk. Sehingga penanganan dapat dieksekusi.
"Karena CRM ini menjadi KPI (key Perfomance Indicator) dari Pemprov DKI, sehingga seluruh laporan ke 12 kanal itu wajib ditindaklanjuti, karena sudah ada aturannya," terangnya.
Mengenai adanya pos pengaduan di DPRD DKI, Ardhika mengaku, laporan yang masuk ke pihaknya tak pernah surut. Sehingga jika nantinya ada rencana sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk menyelesaikan masalah warga Jakarta, semua tergantung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Sampi saat ini belum ada (sinergi dengan DPRD soal pengaduan). Karena itu tergantung pimpinan kalau pimpinan menghendaki itu ya kita integrasikan," ujarnya.
Wacana untuk melakukan integrasi dengan JSC sempat disampaikan oleh PSI. Menurut mereka, partai yang membuka posko pengaduan di DPRD DKI Jakarta juga bisa mendapatkan ruang di JSC. Sehingga permasalahan warga dapat terselesaikan dengan cepat.
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, dengan menggunakan teknologi yang ada di JSC maka pengaduan yang masuk dapat terpantau dan akuntabel.
"Sebenarnya kompetisinya bukan mana yang lebih banyak ngadu ke mana, tapi mana masalah yang bisa diselesaikan. Integrasi sistem sih yang kita harapkan. Jadi jangan sampai tidak termonitor. Karena sistem ini tujuannya keterbukaan. Semangatnya di situ juga. Jadi termonitor, ini sudah diproses, selesainya kapan," katanya.
Baca juga:
Upaya Partai Jemput Bola Hingga Belanja Masalah
Pemprov DKI Targetkan Pengerukan Kali Selesai Akhir Oktober
Habiskan Rp 14,3 Miliar, Begini Progres Pembangunan Skatepark di Pasar Rebo
Pemprov DKI Menangkan Kasus Sengketa Lahan Stadion BMW di Tingkat Banding
Belum Punya Septick Tank, Warga Tanjung Duren Utara BAB Sembarangan
JSC Dinilai Tidak Efektif
Walaupun begitu, upaya yang telah dilakukan oleh JSC dinilai masih belum efektif menyelesaikan permasalahan warga. Ini terlihat masih banyaknya warga yang melakukan pengaduan ke DPRD DKI Jakarta.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco menilai, JSC tetap mengalami penurunan kinerja setelah ditinggal Basuki atau akrab disapa Ahok. Sehingga, masyarakat akhirnya lebih memilih untuk menyampaikan masalahnya melalui perwakilan mereka di DPRD DKI.
"Masyarakat juga masih menjadi ke Golkar, mengadu ke partai lain, artinya ini gak efektif. Artinya ini enggak dipercaya oleh masyarakat. Artinya kalau di situ sudah ditangani cepat, kaya zaman Ahok dulu langsung. Mungkin sekarang mereka lebih enak ketemu, lebih cepat selesai. Logikanya begitu," tutupnya.