Revitalisasi Monas Belum Selesai, DPRD Minta Pemprov DKI Tak Bayar Kontraktor
Dia meminta Pemprov tidak melakukan pembayaran sesuai permintaan Bahana Prima Nusantara sebagai kontraktor revitalisasi Monas, jika fisiknya belum terealisasi.
Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik mengingatkan agar pembayaran revitalisasi Monumen Nasional (Monas) sesuai dengan realisasi. Ia pun enggan berkomentar lebih lanjut mengenai penghentian sementara revitalisasi Monas.
"Gini, pembayaran penyelesaian itu sebatas, sejumlah dia sudah menyelesaikan berapa persen, aturannya begitu," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/1).
-
Kapan revitalisasi Keraton Surakarta dimulai? Proses revitalisasi Keraton Surakarta yang rencananya menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) akan dimulai pada September 2023.
-
Kenapa revitalisasi Keraton Surakarta dilakukan? Revitalisasi akan dimulai dari luar terlebih dahulu Proses revitalisasi Keraton Surakarta yang rencananya menggunakan dana hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) akan dimulai pada September 2023.
-
Apa saja bagian Keraton Surakarta yang direvitalisasi? Gibran mengatakan bahwa revitalisasi Keraton Surakarta akan dimulai dari bagian luar terlebih dahulu, yaitu kawasan Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Selatan. “Termasuk pasar cenderamata yang ada di depan Masjid Agung. Tapi kalau Masjid Agung beda lagi proposalnya,” Ia mengatakan, revitalisasi kemudian dilanjutkan pada bagian dalam seperti ikon keraton yaitu bangunan berbentuk menara empat lantai Sangga Buwana.
-
Apa yang Dinda Hauw lakukan di Monas? Dinda Hauw bikin heboh dengan penampilan cantiknya saat ikutan aksi bela Palestina.
-
Mengapa revitalisasi kelistrikan di Istana Kepresidenan Jakarta penting? Presiden mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian, Pratikno melanjutkan, upaya revitalisasi ini menjadi hal penting karena menyangkut reputasi Indonesia di mata Internasional. "Ini bukan masalah listrik saja, tapi banyak hal, termasuk reputasi Indonesia di dunia internasional.
-
Kapan Dishub Jakarta akan melakukan buka tutup jalan di sekitar Monas? Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
Dia meminta Pemprov tidak melakukan pembayaran sesuai permintaan Bahana Prima Nusantara sebagai kontraktor revitalisasi Monas, jika fisiknya belum terealisasi.
Bahana mengklaim pekerjaannya sudah selesai 80 persen. Namun Taufik mengingatkan perlu ada cek langsung untuk membuktikan klaim tersebut.
"Sekarang kerjaannya susah 74 persen belum? Kalau kerjaannya baru 40 persen minta (bayar) 75 persen, yah enggak bisa," ujarnya.
Sebelumnya rapat koordinasi antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta menyepakati revitalisasi Monas disetop sementara. PT Bahana Prima Nusantara selaku pihak kontraktor mengaku belum mendapatkan informasi soal itu.
Direktur Utama PT Bahana Prima Nusantara, Muhidin Shaleh, mengaku baru mendengar pemberitaan sejumlah media.
"Sementara resminya melalui surat maupun lisan juga belum. Dengar-dengar hari ini suratnya dikeluarkan pemerintah," kata Muhidin saat dihubungi, Rabu (29/1).
Jika benar dilakukan penghentian, dia hanya berharap Pemprov DKI Jakarta membayarkan nilai proyek yang telah ditetapkan bersama. Besaran yang dijanjikan yakni 75 persen dari Rp50,5 miliar.
Muhidin juga mengklaim pengerjaan proyek saat ini telah mencapai 90 persen. Kendati begitu dia enggan menyebutkan potensi kerugian yang dialaminya.
"Belum sampai ke sana (kerugian), tapi itu merupakan suatu risiko dari pemborong. Namun demi kebaikan kita bersama dan berkaitan dengan aturan-aturan karena kami nggak punya kewenangan jadinya kami ikuti regulasi yang ada," jelas Muhidin.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah memutuskan menghentikan sementara proyek revitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dia menyebut lah tersebut berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama DPRD DKI Jakarta.
"Sebenarnya kami lebih suka diteruskan. Tetapi setelah rapat koordinasi dengan DPRD, ya sudah ini dihentikan sementara untuk menghormati," kata Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (28/1).
Penundaan itu kata dia, sampai menunggu surat persetujuan revitalisasi dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Kendati begitu, Saefullah mengaku masih menunggu keputusan penghentian sementara dari rapat bersama DPRD DKI.
"Nunggu kebijakan dari Pak Ketua Dewan kalau memang harus dihentikan dengan segala konsekuensinya. Bukan saya juga yang berhentikan karena yang berkontrak Dinas Cipta Karya sebagai penanggung jawab anggaran," ucapnya.
(mdk/fik)