RS Mitra Keluarga hanya ditegur, DPRD DKI akan panggil Dinas Kesehatan

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil mengatakan, akan meminta penjelasan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait dengan sanksi teguran tertulis tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.

2017-09-14 14:50:54

Bayi Debora meninggal

DPRD DKI Jakarta tidak terima dengan sanksi yang diberikan Kementerian Kesehatan kepada Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres. Mengingat, kesalahan administrasi yang dilakukan pihak rumah sakit menyebabkan penanganan pasien BPJS Tiara Debora terlambat, hingga akhirnya meninggal.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Veri Yonnevil mengatakan, akan meminta penjelasan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait dengan sanksi teguran tertulis tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan kapan pertemuan tersebut akan dilakukan.

"Nanti kita panggil Dinas Kesehatan. Kalau hanya teguran, Dinas Kesehatan kita pertanyakan kredibilitasnya," katanya kepada merdeka.com, Kamis (14/9).

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Farid Moelek mengatakan, berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa pasien Debora ingin membayar biaya pelayanan rumah sakit. Selain itu, Rumah Sakit Mitra Keluarga telah mengetahui jika Debora merupakan pengguna BPJS.

Bahkan, RS Mitra Keluarga telah mengetahui kondisi Debora tidak transferable, namun tidak memberikan penanganan. Padahal RS Mitra Keluarga mempunyai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pasien.

"Terdapat kesalahan pada layanan administrasi dan keuangan yang diberikan oleh RS terhadap status pasien. Pasien tetap membayar biaya perawatan dan pihak RS tetap menerima," kata Nila dalam surat Hasil Penulusuran Investigasi Pasien Bayi TD yang diterima merdeka.com, Rabu (13/9).

Melihat fakta tersebut, Menteri Kesehatan Nila memerintahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta memberikan sanksi administrasi sesuai kewenangan. Di mana sanksi berupa teguran tertulis.

"Sedangkan sanksi lain akan ditentukan setelah dilaksanakan audit medik," jelasnya.

Kementerian Kesehatan juga memerintahkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk memfasilitasi tim medik. Sehingga mengakomodir pelaksanaan audit medik yang dilakukan oleh profesi.

(mdk/fik)

Penyebab Rumah Dinas DPR Dikosongkan Anggota, Ada Keluhan dari Banyak Tikus Sampai Rayap

Sekjen DPR RI jelaskan kondisi rumah dinas anggota DPR RI yang kini banyak ditinggalkan penghuninya.

rumah dinas 1 tahun yang lalu

Benarkah Pelaku KDRT Bisa Memperbaiki Diri dan Berubah Lebih Baik? Ini Kata Psikolog

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu isu serius yang kerap kali disembunyikan oleh korban.

KDRT 1 tahun yang lalu

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video 1 tahun yang lalu

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video 1 tahun yang lalu

Menkes Sebut Jokowi Terbitkan Aturan Turunan UU Kesehatan Bulan Ini

UU Kesehatan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (11/7).

menkes 1 tahun yang lalu

Besok, DKPP Periksa Ketua KPU Hasyim Asy'ari Terkait Dugaan Pelecehan Terhadap Anak Buah

Sidang dugaan pelanggaran etik ini akan digelar DKPP secara tertutup.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari 1 tahun yang lalu

Kecewa Tak Bisa Ikut RDP Polisi & DPR, Keluarga Gamma Heran Kapolres Fokus Tawuran bukan Penembakan Aipda R

Semula, keluarga dijanjikan untuk mengikuti RDP melalui daring. Namun link yang diberikan tidak bisa diakses.

Polisi Tembak Siswa SMK 1 tahun yang lalu

Ketum PBNU Minta DPR Dengar Aspirasi Rakyat: Ini Mekanisme Sehat

Aksi protes saat ini tengah berlangsung di depan gerbang Utama Gedung DPR.

PBNU 1 tahun yang lalu

Penjualan Rokok Ketengan Bakal Dilarang, Pedagang Kaki Lima Respons Begini

Pemerintah diingatkan untuk tidak mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan apabila masih terdapat pasal-pasal yang merugikan para pedagang.

Larangan Jual Rokok Eceran 1 tahun yang lalu

DPR Beberkan Dampak Buruk Wacana Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek

Kebijakan ini, bagian dari aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Rokok 1 tahun yang lalu

Orasi Membara Arie Kriting di Depan Gedung DPR Tolak RUU Pilkada

Komika menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Arie Kriting 1 tahun yang lalu

Puan Maharani: Negara Harus Hadir untuk Perkuat Ketahanan Keluarga

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai persoalan yang kerap berujung pada ranah pidana

Puan Maharani 2 hari yang lalu

Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi

Sebab, azas gotong-royong tidak termuat dalam peraturan tersebut.

BPJS Kesehatan 1 tahun yang lalu