Rokok

Guru Besar dari Universitas Sahid Jakarta memberikan pendapat mengenai kebijakan Kementerian Kesehatan melalui usulan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan

Merek dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan susunan warna untuk membedakan antara satu merek dengan merek lainnya.

Pihaknya mengirim surat kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang di dalamnya menekankan pentingnya IHT sebagai salah satu pilar ekonomi.

Acara pameran rokok internasional yang berlangsung 9-10 Oktober 2024.

Kebijakan ini dinilai tidak hanya berdampak pada industri hasil tembakau.

Kemenkeu telah memberikan sejumlah masukan kepada Kemenkes terkait dampak kebijakan ini.

Kenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.

Rencana kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek masih menjadi sorotan.

Di balik kesenangan merokok shisha, muncul pertanyaan, apakah shisha memiliki manfaat bagi tubuh?

Menurut dia, penerapan kemasan rokok polos tanpa merek dapat menimbulkan masalah dalam hal pengawasan.

PMK dan PP 28/2024 tidak hanya mempengaruhi industri tembakau, tetapi juga berdampak besar pada mata rantai produksi dan distribusi.

Draft aturan tersebut dinilai bertujuan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, serta melarang pencantuman logo ataupun merek produk.

Pengetatan iklan di luar ruang berpotensi untuk memukul kinerja industri rokok dan olahan tembakau turunannya hingga memicu PHK massal.

Penerapan aturan mengenai kemasan polos atau tanpa merek berpotensi untuk menurunkan industri rokok dalam negeri.

Industri tembakau jadi salah satu upaya penanggulangan kemiskinan di sejumlah daerah.

Merdeka.com merangkum informasi tentang apakah merokok benar-benar efektif dalam meredakan stres atau justru memperburuknya.

Terdapat perbedaan situasi negara lain dengan Indonesia, di mana Indonesia memiliki mata rantai IHT dengan tenaga kerja signifikan.

Pelaku usaha selama ini sudah komitmen terhadap aturan sebelumnya, yaitu tidak menjual produk tembakau kepada anak-anak di bawah umur.

Arah kebijakan cukai harus seimbang antara tujuan pengendalian konsumsi rokok dan peningkatan penerimaan negara.

Upaya menekan kemunculan pelajar perokok bisa dilakukan dengan kampanye antirokok yang efektif.