Pemerintah Diminta untuk Buat Harga Rokok Tidak Terjangkau untuk Tekan Beban Kesehatan

Kenaikan tarif cukai rokok sangat berpengaruh pada keputusan seseorang untuk merokok, semakin mahal maka prevalensi perokok semakin bisa ditekan.

Konsumsi rokok telah menimbulkan beban biaya kesehatan yang mencapai Rp17,9-27,7 triliun dalam satu tahun pada tahun 2019, disebabkan oleh berbagai penyakit yang terkait dengan rokok. Temuan ini berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) dan dipublikasikan pada tahun 2021. Angka tersebut setara dengan 61,75 persen hingga 91,8 persen dari total defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah untuk membuat rokok menjadi lebih mahal guna mengurangi beban kesehatan yang masih sangat besar," ungkap Beladenta Amalia, Project Lead for Tobacco Control CISDI, dalam keterangan persnya pada Jumat (27/9/2024).

Oleh karena itu, Beladenta bersama dengan Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) menyatakan keprihatinan atas rencana pembatalan kenaikan tarif cukai rokok yang dijadwalkan pada tahun 2025. Ketiga organisasi tersebut mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk mengurangi jumlah perokok dan memutus siklus biaya kesehatan yang ditimbulkan oleh rokok. Rokok jelas berdampak negatif pada masyarakat dan perekonomian nasional, sehingga kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun 2025 diharapkan dilakukan secara bertahap, dimulai dengan 25 persen di awal tahun, lalu disesuaikan dengan inflasi ditambah 10 persen pada tahun berikutnya. Selain itu, untuk mengurangi aksesibilitas anak-anak terhadap harga rokok yang terjangkau, disarankan untuk meningkatkan Harga Jual Eceran (HJE) minimum dan menyederhanakan struktur tarif CHT menjadi 5 hingga 3 golongan sebelum tahun 2029, serta mendekatkan tarif antar golongan untuk mengurangi kemungkinan perokok memilih merek yang lebih murah. Kenaikan tarif cukai rokok ini akan berlaku untuk semua produk tembakau, termasuk rokok elektronik dan tembakau iris, dengan kenaikan minimal 25 persen, dan khusus untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) di atas 5 persen.

Sebuah Penurunan dalam Usaha Melindungi Kesehatan Masyarakat

Koalisi anti rokok berpendapat bahwa rencana untuk membatalkan kebijakan tersebut akan menjadi langkah mundur dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat, terutama setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 mengenai Kesehatan, yang fokus pada pengaturan zat adiktif. PP Kesehatan ini, sebagai implementasi dari UU No. 17/2023 atau UU Kesehatan, mencakup pembatasan penjualan rokok secara eceran, pembatasan iklan rokok, serta penempatan peringatan kesehatan pada iklan rokok. Selain mengatur peredaran produk tembakau, PP ini juga mencakup rokok elektronik, meningkatkan ukuran gambar peringatan kesehatan di kemasan rokok, dan melarang penjualan rokok kepada individu di bawah usia 21 tahun. Jika pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan cukai rokok, hal ini akan menghambat berbagai inisiatif pengendalian rokok yang telah direncanakan dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat serta kondisi keuangan negara.

Harga Memiliki Dampak Besar Terhadap Pilihan Seseorang untuk Merokok

Koordinator Riset PKJS-UI, Risky Kusuma Hartono, mengungkapkan keprihatinannya mengenai isu pembatalan tersebut. "Peningkatan tarif cukai rokok adalah salah satu cara paling efektif untuk menekan konsumsi rokok, yang merupakan penyebab utama berbagai penyakit tidak menular seperti kanker, penyakit jantung, dan masalah pernapasan," ungkap Risky dalam pernyataan pers yang dikutip pada Jumat (27/9/2024).

Ia juga menambahkan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menegaskan bahwa peningkatan harga melalui kebijakan cukai merupakan salah satu strategi paling efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok. "Saat ini, Indonesia termasuk dalam daftar negara dengan prevalensi perokok tertinggi di dunia, dan tanpa tindakan yang tegas, angka ini diprediksi akan terus bertambah," kata Risky.

Ia juga menyatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh PKJS-UI, harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan individu untuk merokok. Penelitian PKJS-UI (2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi harga rokok, semakin kecil kemungkinan anak untuk merokok. Selain itu, harga rokok yang rendah menjadi salah satu faktor yang memicu anak untuk kembali merokok setelah sebelumnya berhenti (PKJS-UI, 2023).

Keterkaitan antara Rokok dan Kemiskinan

Selain mudah diakses oleh anak-anak, masyarakat prasejahtera juga masih dapat dengan mudah membeli rokok, yang membuat mereka sulit untuk mengatasi kecanduan merokok. Penelitian dari PKJS-UI menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen dalam pengeluaran untuk rokok dapat meningkatkan risiko kemiskinan rumah tangga sebesar 6 persen poin.

Ini menunjukkan bahwa konsumsi rokok berkontribusi signifikan terhadap garis kemiskinan. Kenaikan tarif cukai rokok tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi rokok, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk program-program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dana yang diperoleh dari cukai rokok dapat digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan, terutama dalam menangani penyakit yang disebabkan oleh rokok.