Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi

Sebab, azas gotong-royong tidak termuat dalam peraturan tersebut.

bpjs kesehatan
Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi
Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi (©merdeka.com)

Dengan adanya penerapan KRIS tarif bawah dan atas akan mengalami perubahan. 

<br><br>Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago. © 2023 fimela



Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai, program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPSJ Kesehatan dapat melanggar konstitusi.

Mulanya dia mengungkapkan, penerapan KRIS sebetulnya sudah dibahas dengan Komisi IX sejak 2022. Namun, ada beberapa prasyarat yang harus diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan sebelum penerapan KRIS diberlakukan.

"Karena banyak sekali implikasi layanan Kementerian Kesehatan yang akan berubah. Akan terjadi kegaduhan-kegaduhan di masyarakat terkait progran KRIS ini," kata Irma, saat diwawancarai di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (11/7).

Lebih lanjut, prasyarat yang difokuskan adalah mengenai tarif. Dengan adanya penerapan KRIS tarif bawah dan atas akan mengalami perubahan.


"Yang pertama tentu yang menjadi masalah utama dari Komisi IX kenapa masih belum memberikan lampu hijau untuk program ini dilaksanakan segera adalah tarif, apakah tarif kelas III nya nanti karena hanya akan ada kelas I tarif maka tarif yang di bawah bisa saja naik. Yang atas justru turun. Nah azas gotong-royongnya enggak ketemu di sini," tegas dia.

Adanya polemik tersebut, Irma menilai, penerapan KRIS akan melanggar konstitusi. Sebab, azas gotong-royong tidak termuat dalam peraturan tersebut.

merdeka.com


"Artinya KRIS ini sudah melanggar konstitusi, karena di dalam konstitusi kita dijelaskan pelayanan kesehatan oleh BPJS kesehatan ini harus ada unsur kegotongroyongan yang kaya membantu yang miskin," imbuh Irma.

merdeka.com

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Eko Prasetya
Editor Eko Prasetya
A
Reporter
    Alma Fikhasari
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

Penjelasan Menkes Soal BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Dihapus
Penjelasan Menkes Soal BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Dihapus

Budi juga akan segera mengeluarkan Peraturan Menkesnya.

BPJS
DPR Sebut Sistem KRIS BPJS Kesehatan Demi Prinsip Kesamaan & Keadilan
DPR Sebut Sistem KRIS BPJS Kesehatan Demi Prinsip Kesamaan & Keadilan

Pemerintah menghapus kelas BPJS Kesehatan melalui sistem KRIS

BPJS
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat
Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat

Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat

BPJS
Kelas 1,2 dan 3 BPJS Kesehatan Resmi Dihapus, Begini Sistem Penggantinya
Kelas 1,2 dan 3 BPJS Kesehatan Resmi Dihapus, Begini Sistem Penggantinya

Penyedia fasilitas layanan juga perlu membagi ruang rawat berdasarkan jenis kelamin pasien, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi.

BPJS Kesehatan
Melihat Dua Keuntungan BPJS Kesehatan Sistem KRIS
Melihat Dua Keuntungan BPJS Kesehatan Sistem KRIS

Pemerintah menghapus sistem kelas perawatan di BPJS Kesehatan

BPJS
Pesan Dirut BPJS Kesehatan Seiring Implementasi Kriteria Kelas Rawa Inap Standar: Rumah Sakit Jangan Kurangi Jumlah Tempat Tidur
Pesan Dirut BPJS Kesehatan Seiring Implementasi Kriteria Kelas Rawa Inap Standar: Rumah Sakit Jangan Kurangi Jumlah Tempat Tidur

Pesan Dirut BPJS Kesehatan Seiring Implementasi Kriteria Kelas Rawa Inap Standar: Rumah Sakit Jangan Kurangi Jumlah Tempat Tidur

BPJS Kesehatan
Ketum PBNU Minta DPR Dengar Aspirasi Rakyat: Ini Mekanisme Sehat
Ketum PBNU Minta DPR Dengar Aspirasi Rakyat: Ini Mekanisme Sehat

Aksi protes saat ini tengah berlangsung di depan gerbang Utama Gedung DPR.

PBNU
Tagih Janji Kemenkes, DPR Kecewa PP 28 Nomor 2024 tentang Kesehatan Minim Pelibatan Publik
Tagih Janji Kemenkes, DPR Kecewa PP 28 Nomor 2024 tentang Kesehatan Minim Pelibatan Publik

Kemenkes dianggap tidak menepati janjinya dalam memastikan terciptanya keterlibatan publik dan legislatif secara menyeluruh dalam penyusunan aturan ini.

PP Kesehatan
Aturan Baru soal Fasilitas Rawat Inap KRIS, Dirut BPJS Kesehatan: Iuran akan Dibedakan Antara Kaya dan Miskin
Aturan Baru soal Fasilitas Rawat Inap KRIS, Dirut BPJS Kesehatan: Iuran akan Dibedakan Antara Kaya dan Miskin

Dirut BPJS itu menegaskan iuran BPJS Kesehatan dengan skema KRIS ini akan dibayarkan dengan nominal yang berbeda antara masyarakat mampu dan tidak mampu.

BPJS Kesehatan
Kelas BPJS Dihapus, Besaran Iuran Masih Sama
Kelas BPJS Dihapus, Besaran Iuran Masih Sama

Nantinya, Menteri Kesehatan, BPJS Kesehatan, Menteri keuangan melakukan evaluasi saat KRIS diterapkan.

BPJS Kesehatan
DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024
DPR akan Evaluasi MK Buntut Putusan Syarat Ambang Batas Pilkada 2024

DPR akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam jangka menengah dan panjang karena dianggap mengerjakan banyak urusan yang bukan menjadi kewengan.

DPR
BPJS Kesehatan KRIS: Satu Ruangan 4 Bed, Kamar Mandi Dalam, Ada AC, Pria dan Wanita Dipisah
BPJS Kesehatan KRIS: Satu Ruangan 4 Bed, Kamar Mandi Dalam, Ada AC, Pria dan Wanita Dipisah

Sejumlah peningkatan pelayanan setelah sistem kelas BPJS Kesehatan dihapus

BPJS