Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi
Sebab, azas gotong-royong tidak termuat dalam peraturan tersebut.
![Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi](https://cdns.klimg.com/mav-prod-resized/0x0/ori/newsOg/2024/7/11/1720681979927-hdd74.jpeg)
Dengan adanya penerapan KRIS tarif bawah dan atas akan mengalami perubahan.
Anggota DPR Nilai Kelas Rawat Inap Standar BPSJ Kesehatan Berpotensi Langgar Konstitusi
- DPR Sebut Sistem KRIS BPJS Kesehatan Demi Prinsip Kesamaan & Keadilan
- Penjelasan Menkes Soal BPJS Kesehatan Kelas 1,2 dan 3 Dihapus
- Penerapan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Buat Jumlah Peserta Menunggak Iuran Meningkat
- Kelas 1,2 dan 3 BPJS Kesehatan Resmi Dihapus, Begini Sistem Penggantinya
Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago menilai, program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPSJ Kesehatan dapat melanggar konstitusi.
Mulanya dia mengungkapkan, penerapan KRIS sebetulnya sudah dibahas dengan Komisi IX sejak 2022. Namun, ada beberapa prasyarat yang harus diselesaikan oleh Kementerian Kesehatan sebelum penerapan KRIS diberlakukan.
"Karena banyak sekali implikasi layanan Kementerian Kesehatan yang akan berubah. Akan terjadi kegaduhan-kegaduhan di masyarakat terkait progran KRIS ini," kata Irma, saat diwawancarai di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (11/7).
Lebih lanjut, prasyarat yang difokuskan adalah mengenai tarif. Dengan adanya penerapan KRIS tarif bawah dan atas akan mengalami perubahan.
"Yang pertama tentu yang menjadi masalah utama dari Komisi IX kenapa masih belum memberikan lampu hijau untuk program ini dilaksanakan segera adalah tarif, apakah tarif kelas III nya nanti karena hanya akan ada kelas I tarif maka tarif yang di bawah bisa saja naik. Yang atas justru turun. Nah azas gotong-royongnya enggak ketemu di sini," tegas dia.
Adanya polemik tersebut, Irma menilai, penerapan KRIS akan melanggar konstitusi. Sebab, azas gotong-royong tidak termuat dalam peraturan tersebut.
merdeka.com
"Artinya KRIS ini sudah melanggar konstitusi, karena di dalam konstitusi kita dijelaskan pelayanan kesehatan oleh BPJS kesehatan ini harus ada unsur kegotongroyongan yang kaya membantu yang miskin," imbuh Irma.
merdeka.com
- Didukung Muhammadiyah, Agus Irawan Optimis Boyolali Bakal Lebih Maju dan Harmonis
- Penelitian Terbaru WHO Ungkap Bahwa Penggunaan Smartphone Bukanlah Penyebab Kanker Otak
- Kronologi Terbongkarnya Penyeludupan Benih Lobster Senilai Rp3,1 Miliar dari Bali ke Singapura
- FOTO: Serunya Trophy Tour Shopee Cup 2024, Diego Michiels dan Stefano Lilipaly Diserbu Fans
- Di Depan Pendukung Anak Desmond, Cagub Andra Soni Beberkan Perintah Prabowo untuk Memajukan Banten
Berita Terpopuler
-
VIDEO: Intip Lagi Momen-Momen Menyentuh Paus Fransiskus di RI, Dicium 2 Kali Imam Besar Istiqlal
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Kejutan Jokowi, Blak-blakan Sosok Faisal Basri "Pengoreksi Saat Pemerintah Tak Baik"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Respons Jokowi, Angkat Tangan Ada 41 Kotak Kosong di Pilkada 2024 "Yaa Proses Demokrasi"
merdeka.com 06 Sep 2024 -
VIDEO: Sampai Ngantuk, Jokowi Terpukau Aksi Martin Paes saat Timnas Indonesia 1-1 Lawan Arab
merdeka.com 06 Sep 2024 -
Resmikan Gedung Baru RSUP Wahidin Makassar, Presiden Jokowi Ingin Tekan Kematian Ibu dan Anak
merdeka.com 06 Sep 2024