Sekda DKI soal DPRD menolak rapat: Mereka dibayar APBD untuk rakyat
Sekda DKI soal DPRD menolak rapat: Mereka dibayar APBD untuk rakyat. DPRD menolak rapat dengan Pemprov DKI karena Ahok kembali aktif sebagai gubernur meski berstatus tersangka. "Ini kan sebenarnya bulannya bulan kerja nih, February Maret bulan kerja, jadi tinggal melaksanakan program 2017 sama inovasi-inovasinya."
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah tidak mempermasalahkan adanya penolakan DPRD DKI Jakarta rapat dengan eksekutif. Namun dia mengingatkan, hal tersebut bisa menghambat kinerja Pemprov DKI Jakarta.
Saefullah mengatakan, keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengaktifkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta harus tetap ditaati. Sehingga kini fokus Pemprov DKI Jakarta akan mengerjakan program tahun anggaran 2017.
"Ini kan sebenarnya bulannya bulan kerja nih, February Maret bulan kerja, jadi tinggal melaksanakan program 2017 sama inovasi-inovasinya. Inovasinya itu ada CSR, pembangunan KLB itu inovasi dari pembangunan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (14/2).
Dia mengungkapkan, keterlibatan DPRD DKI Jakarta sebenarnya hanya sebatas untuk menyusun anggaran daerah. Legislatif akan menerima masukan dari masyarakat untuk diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
"Pokok-pokoknya terkait kepentingan masyarakat untuk nanti dia bermuara di RKPD. Nah jangan sampai nanti tidak ada di RKPD lagi-lagi dipaksakan saat pembahasan. Nah itu saja keterlibatan sama DPRD, dalam hal perencanaan sama DPRD," terangnya.
"Masa enggak mau dibahas? Sayang dong, rugi negara. Kan mereka dibayar dengan APBD juga sama dengan saya digaji dengan APBD bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalau ada bahan yang tidak dibahas ya sayang," tegas mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.
Dia mengharapkan, DPRD DKI Jakarta tak ngotot dan memperhatikan kepentingan warga Jakarta. Sebab jika keputusan untuk menghentikan pertemuan dengan eksekutif maka sama saja menghambat kinerja Pemprov DKI Jakarta.
"Kemarin, saya juga baru dengar dari kamu, dia mau boikot segala macam. Yang jelas saat ini belum, belum ada koordinasi. Tapi besok kalau ini sudah terjadi enggak dibahas ya berarti menghambat," tutupnya.
Baca juga:
Mendagri minta MA keluarkan Fatwa soal status Gubernur Ahok
Usai cuti, Ahok bakal resmikan 112 RPTRA sekaligus
Demokrat berharap PKB dan PPP beri dukungan hak angket Ahok
MA minta Kemendagri urus sendiri polemik jabatan Ahok
Sore ini, Ahok bakal datangi Makam Mbah Priok
Fahri tegaskan pansus 'Ahok Gate' bisa lolos jika PPP & PKB gabung
Gerindra soal angket Ahok: Fatwa MA bukan urusan kita & tak mengikat
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Apa posisi Said Abdullah di DPR RI? Dengan perolehan suara sebanyak itu, Said yang kini masih duduk sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu berhasil kembali mengamankan kursinya di Senayan untuk kali kelima berturut-turut.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.