Setelah dihujani interupsi, APBD DKI Jakarta 2018 akhirnya diketok
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, menampung semua masukan dari interupsi para anggotanya. Dengan disetujuinya APBD 2018, pihaknya menyerahkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menindaklanjuti.
APBD DKI Jakarta 2018 akhirnya disahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11) siang. Nilai APBD DKI Jakarta 2018 mencapai Rp 77 triliun lebih.
Sebelum Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengetok palu dan meminta persetujuan segenap anggota dewan, rapat paripurna dihujani interupsi. Interupsi disampaikan beberapa anggota dewan dari berbagai fraksi seperti Fraksi Demokrat-PAN, PKB, Nasdem dan PDIP.
Beberapa interupsi menyorot persoalan dana hibah yang dialokasikan di APBD 2018 yang nilainya cukup besar. Salah satunya dana hibah untuk guru PAUD yang akan disalurkan melalui asosiasi HIMPAUDI.
Perwakilan dari Fraksi PDIP juga menyoroti soal pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan anggaran yang cukup besar mencapai Rp 28,99 miliar.
Anggota Fraksi PDIP, William Yani menyampaikan walaupun menyetujui anggaran TGUPP dalam rapat Badan Anggaran (Banggar), pihaknya meminta agar penggunaan anggaran itu tak dihabiskan. Sampai rapat Banggar terakhir pihaknya tak dapat penjelasan kenapa Anggota TGUPP digaji sampai Rp 34 juta per orang. Pihaknya pun belum mengetahui kriteria tim TGUPP ini.
Dana hibah HIMPAUDI juga disorot William yang dirasa cukup mengganjal. "Kami mohon setelah rapat paripurna ini dijelaskan tugas HIMPAUDI itu apa sih? Apa saja yang sudah dilakukan?" tanyanya.
Hingga rapat paripurna diselenggarkan, William mengaku hanya 50 persen program dalam APBD yang bisa dipahami pihaknya. Salah satu program yang tak dimengerti ialah OK Trip dan rumah DP nol persen.
"Sampai saat ini saya tidak tahu tentang OK Trip bagaimana pelaksanaannya," ujarnya. Ia juga mempertanyakan sistem penggunaan OKE Trip tersebut.
"Untuk OK OCE itu katanya bekerja sama dengan Bank DKI untuk permodalan. Bagaimana teknisnya masyarakat meminjam dana yang bisa didapatkan di Bank DKI?" cecarnya.
Ia juga meminta penjelasan soal rumah DP nol persen. "DP nol persen itu untuk rumah tapak, rumah susun, atau rumah lapis atau rumah berderet? Apa perbedaan rumah lapis dengan rumah berderet? Saya mohon penjelasannya," ujarnya.
Program rumah DP nol baru hanya akan dibangun di kawasan Pondok Kelapa untuk 700 penduduk. "Selebihnya di mana akan dibangun? Itu pertanyaan masih mengganjal," kata William.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, menampung semua masukan dari interupsi para anggotanya. Dengan disetujuinya APBD 2018, pihaknya menyerahkan ke Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno untuk menindaklanjuti.
APBD DKI Jakarta 2018 ditetapkan sebesar Rp 77.117.365.231.898 dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp 66 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp 71 triliun lebih, surplus Rp 5,1 triliun, dan pembiayaan daerah sebesar Rp 5,1 triliun lebih.
Baca juga:
Dipangkas miliaran rupiah, RAPBD DKI 2018 malah naik
Banggar DPRD DKI setujui RAPBD DKI 2018 naik jadi Rp 77,117 triliun
Asal usul anggaran air mancur DPRD, Anies sebut ada orang punya ikan perlu kolam
Keluhan M Taufik anggaran untuk anggota DPRD DKI merasa kurang
Alamat Himpaudi, penerima hibah Pemprov DKI Rp 40,2 M numpang kantor lain
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Kapan DPD PDIP Jawa Barat akan mendaftarkan Anies-Ono? Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
-
Apa yang disindir Anies Baswedan tentang Gubernur DKI? Anies Sindir Ada Gubernur DKI Tak Tuntas Janji Jabat 5 Tahun: Jangan Hukum Saya Capres Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.