Soal 'dana siluman', DPRD DKI harusnya terima kasih ke Ahok

Alamat fiktif sudah biasa dalam proyek pengadaan negara atau daerah.

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zainal Arifin Mochtar menilai anggota DPRD DKI harusnya berterimakasih ke Ahok bukan justru mengajukan Hak Angket. Sebab, Ahok berupaya menyelamatkan uang daerah dengan mengungkap dana siluman yang ada di APBD DKI 2015.

"Angket boleh-boleh saja, karena angket adalah hak dewan jadi boleh digunakan kapan saja. Tapi dalam hal ini harusnya DPRD terima kasih ke Ahok," katanya kepada merdeka.com, Senin (2/3).

Sebelumnya, Ahok menyatakan dana siluman juga ada pada APBD tahun-tahun sebelumnya. Salah satu contohnya pada APBD 2014. Ada pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) yang nilainya tak wajar, yakni Rp 5,8 miliar tiap sekolah.

Ahok menduga ada mark up besar-besaran dalam pengadaan UPS. Apalagi setelah ditelusuri merdeka.com, sejumlah kantor yang menjadi perusahaan pengadaan ternyata ada yang alamatnya fiktif atau ada juga yang bukan sebuah kantor.

Menanggapi hal itu, Zainal menilai alamat fiktif sudah biasa dalam proyek pengadaan negara atau daerah. Menurutnya, masih banyak modus-modus lain untuk merampok uang rakyat.

"Banyak sekali. Gak bisa disebutin satu-satu karena banyak sekali," katanya.

Dia meminta KPK bekerja dengan cermat. Jika ada indikasi korupsi, KPK harus segera menindak.

"Kalau memang ada indikasi (korupsi) silakan. Perbaiki supaya gak ada lagi (dana siluman)," katanya.

Baca juga:
'Dana siluman di APBD DKI cara lama politikus rampok uang rakyat'
Pemenang tender beralamat fiktif praktik lazim korupsi APBD
Lucu-lucu perusahaan pemenang tender UPS senilai miliaran
Kantor pemenang UPS Rp 5,8 miliar hanya tempat servis AC
Antusiasme warga Jakarta dukung Ahok bongkar anggaran siluman DPRD
Bos jamu Jaya Suprana dukung Ahok lawan DPRD
Bara JP siap bela Ahok mati-matian