Soal Massa Habib Rizieq, PKB Nilai Pemprov DKI Tak Mampu Jalankan PSBB
Hasbi mengatakan, seharusnya Pemprov bisa mencegah kerumunan. Karena itu, ada ketidakmampuan dari jajaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menertibkan kerumunan yang diciptakan pimpinan FPI itu.
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menilai, denda Rp50 juta kepada Habib Rizieq Syihab tidak menyelesaikan masalah. Dia menilai, Pemprov DKI lengah dan tidak mampu menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Sementara, saat Rizieq mengumpulkan massa yang begitu besar, ada masyarakat lain yang dipaksa menutup usahanya saat PSBB.
-
Siapa yang mengunjungi Habib Rizieq? Bos jalan tol Jusuf Hamka membagikan momen saat ia berkunjung ke kediaman Habib Rizieq Shihab, di Instagram.
-
Apa yang dilakukan Jusuf Hamka dan Habib Rizieq saat pertemuan mereka? Selain itu, dia juga sempat memuji sosok Jusuf Hamka yang selama ini memang dikenal sangat dermawan."Terima kasih banyak atas kunjungannya. Jusuf Hamka ini luar biasa membangun masjid di mana-mana tempat.Beramal baik, dan hubungannya dengan banyak orang juga sangat baik," kata Habib Rizieq.
-
Bagaimana Jusuf Hamka dan Habib Rizieq menjalin hubungan mereka? Hari ini saya ketemu ulama yang kharismatik yang jujur yang amanah. Saya kenal beliau cukup lama jadi saya sangat menghormati beliau," kata Hamka dalam video.
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.
-
Kenapa Jusuf Hamka mengunjungi Habib Rizieq? Siang ini kami diundang makan nasi kebuli oleh beliau 🙏 Sambil mendiskusikan perkembangan dakwah yang sejuk. Serta dakwah untuk senantiasa MENGHARUMKAN AGAMA ISLAM. Sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah (SAW)...," tulisnya dalam keterangan.
-
Apa respon KPK atas putusan hakim tentang Hasbi Hasan? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memberi respons atas putusan hakim yang disunat itu.Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan sejauh ini fakta hukum dan alat butki yang disajikan oleh Jaksa KPK telah berkesesuaian bahkan terbukti di persidangan. KPK pun akan menganalisis akan putusan hakim.
"Satu sisi kerumunan jumlah yang besar, tapi Pemprov seakan hanya denda. Denda itu bukan prestasi. Prestasi bagi Pemprov itu kalau Pemprov mampu menjalankan PSBB yang dia buat sendiri. Percuma dong ada perda yang sudah disahkan," kata Hasbi kepada wartawan, Senin (16/11).
Hasbi mengatakan, seharusnya Pemprov bisa mencegah kerumunan. Karena itu, ada ketidakmampuan dari jajaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menertibkan kerumunan yang diciptakan pimpinan FPI itu.
Apalagi, Pemprov DKI punya anggaran Rp5 triliun untuk penanganan Covid-19. Seakan penggunaannya tidak sepenuh hati.
"Kalau mengharapkan denda itu bukan prestasi. Prestasi itu mencegah secara maksimal tidak pandang bulu, kasihan masyarakat di bawah itu mereka sampai menunda hajatannya, sekian bulan loh mereka," ucapnya.
Denda Rp50 Juta
Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI Jakarta, Arifin menuturkan, pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Syihab sudah membayar uang denda akibat melanggar protokol kesehatan. Denda dibayarkan secara langsung di kediaman Rizieq oleh pihak FPI selaku penanggung jawab acara.
Pemprov DKI mengirim surat yang mewajibkan Rizieq Shihab dan FPI membayar denda karena pelanggaran protokol kesehatan saat menggelar acara akbar pernikahan putrinya sekaligus Peringatan Maulid Nabi di kediamannya di Jalan Petamburan III dan di Jalan Ks. Tubun, Jakarta Pusat pada hari Sabtu (14/11). Dalam surat itu, Rizieq dikenakan denda Rp50 juta.
"Sudah, sudah dibayarkan langsung tadi di Petamburan III, tadi saya di lokasi," ujar Arifin saat dihubungi merdeka.com, Minggu (15/11).
Nominal denda yang dilayangkan Pemprov DKI ke pimpinan FPI itu diputuskan berdasarkan dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan serta Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) .
"Kan ada aturannya nominalnya ditentukan berdasarkan Pergub."
Dikutip dari Pergub Nomor 79 Tahun 2020 pasal 6, denda progresif yang diberlakukan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis atau tempat wisata yakni hukuman yang diberikan berupa sanksi administratif berupa penutupan sementara paling lama 3 x 24 jam.
Pelanggaran berulang satu kali dikenakan denda administratif sebesar Rp50 juta, kemudian pelanggaran berulang dua kali denda sebesar Rp100 juta. Dan pelanggaran berulang tiga kali dan berikutnya dikenakan denda Rp150 juta.
(mdk/rnd)