Sopir Kopaja dan Metromini tolak sistem upah, Ahok masa bodoh
Ahok yakin sistem upah akan membuat sopir ogah ngetem sehingga jalanan tak macet.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghapuskan sistem setoran pada angkutan umum. Nantinya, pengelolaannya angkutan umum akan dilakukan di satu badan yakni PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, kebijakan itu harus dilakukan meski ada penolakan dari sopir.
"Jalan saja udah. Kita nggak mau urus dia. Mobilnya nggak sesuai KIR. Kalau dia nggak mampu memperbarui karena tidak ada kepercayaan dari bank (kasih modal), dia akan berhenti sendiri dan sopirnya yang bagus juga pasti direkrut kerja sama kami," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/1).
Dia menambahkan, penghapusan ini akan diganti dengan upah per kilo meter. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi kemacetan di Jakarta karena tidak ada lagi kendaraan umum yang ngetem untuk mencari penumpang.
Ahok mengungkapkan, berdasarkan hasil survey Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) kebijakan penerapan pembayaran rupiah per kilo meter mampu mengurangi kemacetan.
"Ini survei ITDP karena kamu nggak ngetem lagi, enak kamu bawa mobilnya pelan-pelan keliling sesuai kilometer, kamu dibayar per kilometer. Pasang GPS. Kamu bisa ganti bus baru. (Tapi) kalau kamu demen yang ngetem-ngetem begitu ya silakan," tutupnya.