Stok Vaksin Covid-19 di DKI Jakarta Kian Menipis, Sisa 536 Dosis
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI masih menunggu pasokan vaksin dari Kementerian Kesehatan RI.
Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Ngabila Salama mengungkapkan, stok vaksin Covid-19 di DKI Jakarta tersisa 536 dosis pada Rabu (26/10) pagi. Data tersebut diperbarui per Rabu pukul 07.00 WIB.
"Stok vaksin tinggal 536 dosis. Rinciannya 132 dosis di Jakarta Pusat, 42 dosis di Jakarta Utara, 96 dosis di Jakarta Selatan, dan 266 dosis di Jakarta Timur," kata Ngabila dalam keterangannya.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Di mana kasus Covid-19 pertama di Indonesia terdeteksi? Mereka dinyatakan positif Covid-19 pada 1 Maret 2020, setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta.
Dari jumlah tersebut, 132 dosis vaksin di Jakarta Pusat dan 42 dosis vaksin di Jakarta Utara telah dipesan untuk sentra vaksinasi terjadwal.b Ter-booking artinya untuk sentra vaksinasi terjadwal," kata Ngabila.
Saat ini, Pemerintah Provinsi DKI masih menunggu pasokan vaksin dari Kementerian Kesehatan RI.
Kemenkes Perlu Tambah Stok Vaksin
Sebelumnya, Ngabila juga mengonfirmasi bahwa stok vaksin Covid-19 di Ibu Kota semakin menipis. Kini, pihaknya menunggu kiriman dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Karena memang kondisinya saat ini hanya tinggal ratusan dosis yang menyebar se-Jakarta, nih. Intinya kami menunggu kiriman kembali dari Kemenkes terkait dengan ini dan juga regulasi yang dapat menyesuaikan. Mungkin vaksin yang ada saat ini dibuatkan regulasi di distribusi vaksinya ke Dinkes,” kata Ngabila kepada wartawan, Selasa (25/10).
Ngabila juga mengatakan, layanan vaksinasi di Jakarta hanya tersisa di lima tempat. Kelima tempat tersebut adalah Puskesmas Gambir, Puskesmas Kelapa Gading, Puskesmas Kramat Jati, Puskesmas Jatinegara, dan Sentra Vaksinasi LRT.
“Saking udah hitungan jari lah ibarat kata ini. Sedikit sekali ini (stok vaksinnya). Tadi pagi ini Puskesmas Gambir, (Sentra Vaksinasi) LRT, Puskesmas Kelapa Gading, Puskesmas Kramat Jati, dan juga (Puskesmas) Jatinegara. Ini yang saya dapatkan tadi dari teman-teman puskesmas. Kemungkinan cuma tinggal lima ini,” ungkap Ngabila.
Lebih lanjut, Ngabila berharap stok vaksin-vaksin di provinsi lain dapat direlokasi ke Jakarta. Sebab, kebutuhan di Ibu Kota sangat tinggi.
“Kami juga berharap, semoga kalau ada penyerapan yang kurang di provinsi lain bisa direlokasi dulu sementara ke Provinsi DKI Jakarta karena memang kebutuhannya cukup tinggi. Kami kan sejak awal tidak pernah membeda-bedakan, mana orang Jakarta atau bukan, ketika dia memang butuh untuk perjalanan dalam dan luar negeri, kami kan harus melakukan penyuntikkan,” pinta Ngabila.
Tidak hanya itu, Ngabila juga mengaku belum mengetahui kapan vaksin akan tersedia lagi. Sebab, regulasi pengadaan vaksin masih dipegang penuh oleh pemerintah pusat.
“Belum (tahu). Kami masih menunggu kiriman vaksin maupun arahan lebih lanjut. Regulasi untuk melakukan pengad]aan vaksin itu kan seluruh jenis vaksin itu kan ada di Kemenkes,di pusat. Jadi, kami itu provinsi pemerintah daerah itu sebagai eksekutornya, sebagai pelaksana layanannya. Jadi kalau mau ditanya kenapa habis, kenapa belum datang, itu ke Kemenkes,” kata Ngabila.
(mdk/tin)