Suara lantang Sumarsono menentang TGUPP ala Anies-Sandi
Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno menaikkan anggaran dan menambah jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP) menuai polemik. Sebabnya, Anies menambah anggaran TGUPP hingga puluhan kali lipat, begitu juga dengan jumpa personelnya.
Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno menaikkan anggaran dan menambah jumlah anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Percepatan Pembangunan (TGUPP) menuai polemik. Sebabnya, Anies menambah anggaran TGUPP hingga puluhan kali lipat, begitu juga dengan jumpa personelnya.
Sesungguhnya, TGUPP bukanlah hal baru. Sejak era Jokowi menjabat sebagai gubernur, tim ini sudah dibentuk. Di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) TGUPP juga tetap ada. Namun bedanya TGUPP di era Ahok dengan era Anies yakni soal jumlah anggaran dan anggotanya.
Di era Ahok, TGUPP hanya berisi 13 orang dengan anggaran Rp 2,35 miliar. Sementara di zaman Anies, direncanakan TGUPP berisi 74 orang dengan anggaran naik berkali-kali lipat yakni mencapai Rp 28,99 miliar di RAPBD 2018.
Mantan Plt Gubernur DKI Sumarsono pun angkat bicara. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini mengritik keras rencana Anies menaikkan anggaran dan menambah jumlah personel TGUPP.
-
Apa yang dilakukan Anies dan Cak Imin di Surabaya? Baru-baru ini, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengumumkan deklarasi sebagai pasangan Capres dan Cawapres 2024. Deklarasi itu diumumkan pada Sabtu, (2/9) di Hotel Majapahit, Surabaya.
-
Apa yang dibicarakan Susi Pudjiastuti dan Anies Baswedan saat bertemu? Tak diketahui apa saja yang dibicarakan keduanya selama melewati sore bersama. Sebelum pulang, Anies dan Susi sempat membahas soal tanaman anggrek yang menghiasi ruangan. Keduanya terlihat sangat seru berdiskusi soal bunga alih-alih membicarakan politik dan pemilu.
-
Apa yang dibahas Anies Baswedan dan Sandiaga Uno? Menarik ya karena waktu kami sempat bermitra didukung partai Gerindra dan PKS saat itu, kita pernah berdiskusi tentang mendirikan partai,
-
Mengapa PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta? Meski pernah menjadi kompetitor di Pilpres, PDIP belakang mulai rajin memuji Anies sebagai sosok yang layak diusung sebagai Cagub Jakarta. Bahkan, PDIP berencana menjodohkan Anies dengan kadernya di Jakarta. "Kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya," Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto kepada wartawan. Menurut Utut, sosok Anies memiliki modal yakni popularitas dan elektabilitas untuk bisa memenangi perebutan kursi Gubernur.
-
Apa yang diyakini Anies tentang Jawa Tengah? “Saya rasa nuansa perubahan itu semakin terasa. Menginkan perubahan. Dan itu kemudian menonjol,” kata Anies usai acara Istighosah Kubro Masyayich & Alumni Pondok Pesantren di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/12). Sehingga, Anies pun menilai anggapan Jawa Tengah yang selama ini identik dengan julukan 'Kandang Banteng' bisa saja berubah. Menurutnya Jateng bukan hanya milik satu partai saja.
-
Siapa yang dijemput Anies Baswedan? Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan mendatangi kediaman Calon Wakil Presiden (Cawapres) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jalan Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta Selatan, Jumat (22/12).
Anies-Sandi di apel siaga ©2017 Merdeka.com
Sumarsono menganggap jumlah penambahan anggota TGUPP sangat signifikan. Sebab dalam Pergub 411 Tahun 2016 mengatur maksimal jumlah anggota 15 orang. Karenanya, jumlah TGUPP yang disodorkan Anies perlu dirasionalisasi lantaran terjadi pembengkakan anggaran.
"Pengangkatan 74 anggota TGUPP ini kan jadi satu hal luar biasa karena semula maksimum 15 dari Pergub 411 Tahun 2016 kemudian melompat jadi 74 sehingga implikasnya menjadi anggaran melompat jadi 28 sekian miliar, Rp 28,9 M," kata pria yang biasa disapa Soni itu di kompleks parlemen, Kamis (23/11) kemarin.
Dia juga curiga orang yang ditarik dalam TGUPP adalah orang dekat Anies-Sandi. Dia menduga TGUPP bakal diisi oleh anggota tim pemenangan Anies-Sandi masa kampanye.
"Yang jelas kalau kita mau subjektif ya, gubernur pasti akan memilih orang-orang yang selama ini membantu dia menang, itu saya yakin," katanya.
Meski demikian, dia mengatakan sesungguhnya tidak ada masalah Gubernur memilih secara subjektif. Asalkan sesuai kompetensi. Namun, jumlah yang diwacanakan, menurutnya tidak wajar.
"Tapi jangan semua tim sukses masuk diwadahi semuanya yang kebetulan hanya karena untuk penampungan saja. Jumlahnya pun saya kira harus dibatasi, tidak 74," lanjutnya.
Soni Sumarsono ©2017 merdeka.com/sania
Soni menjelaskan penambahan anggota itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya pada masa Jokowi hanya 7 orang, kemudian Ahok bertambah menjadi 9 orang sampai terakhir menjadi 15 orang. Penambahan personel untuk mengatasi masalah aset. Karena itu Badan Aset Daerah dan Badan Keuangan dipisahkan.
Soni menyarankan kepada Anies, tim yang gemuk itu harus jelas tugas pokoknya dan jangan sampai fungsinya bertabrakan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah ada.
Tak cuma itu, dia menilai jumlah anggota TGUPP tersebut berpotensi mendemoralisasi SKPD apabila tidak memiliki tugas yang jelas. Menurutnya, DPRD DKI perlu melakukan pengawasan terhadap 74 anggota TGUPP.
"Bisa-bisa ini membahayakan SKPD, demoralisasi. Yang saya khawatir kalau ini diloloskan tanpa ada pengorganisasian yang jelas malah bisa menjadi boomerang," katanya.
Soni mengungkap, TGUPP harus jelas supaya tidak menjadi gubernur bayangan. Hal itulah yang bisa menurunkan moral SKPD. Sebab itu, harus ada pengawasan ketat kerja TGUPP.
Rapat Paripurna DKI Jakarta ©2017 Merdeka.com/Arie Basuki
Dia juga membantah pernyataan Anies yang menyebut TGUPP dan staf khusus di era Ahok dibiayai pihak swasta. Menurut Soni, pada masa Ahok TGUPP murni dibiayai dari APBD. Sedangkan untuk staf Ahok dibiayai dari uang Operasional Gubernur.
"Jadi swasta tidak ada tapi dibiayai BOP (bantuan dana operasional) pengertiannya. Tidak dianggarkan dalam pos APBD khusus TGUPP," katanya.
Dia menjelaskan, BOP memang dikhususkan untuk membantu kerja Gubernur. Ahok pada masa menjabat sengaja merogoh koceknya itu untuk pembiayaan staf serta urusan lainnya.
"Bisa untuk bantuan mendadak, bisa untuk memperlancar tugas, bisa untuk membantu anak cacat, bisa untuk menggaji orang yang membutuhkan, bisa untuk konsolidasi media, itu semua boleh," jelas Soni.
Soni menceritakan, pada masa Ahok, BOP pun dikucurkan untuk menambal dana TGUPP yang kurang. Sebab itu dia heran bagaimana pola pikir Gubernur Anies. Menurutnya, Anies mencoba mencampurkan staf gubernur dengan TGUPP sehingga terjadi pembengkakan jumlah anggota maupun anggaran.
"Bisa saja Pak Anies berpikir terbalik. Seluruhnya ini dimasukan ke TGUPP jumlahnya meledak. Saya enggak tahu pola pikirnya," katanya.
Ahok-Djarot kembali ke Balaikota ©2017 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman
Sementara itu, Sandiaga Uno menegaskan TGUPP pada periode pemerintahannya bersama Anies bukan tempat buangan untuk para tim suksesnya. Dia juga mengatakan jumlah TGUPP yang akan dipekerjakan pada masa pemerintahannya belum dipastikan.
"Belum kita pastikan tapi tentunya ini bukan tempat pembuangan tim sukses," katanya.
Sandi mengatakan proses rekrutmen TGUPP nantinya juga akan dilakukan secara transparan dan dari orang-orang pilihan yang memang memiliki kualifikasi.
Selain itu, kata dia, jumlah dari kalangan PNS maupun non-PNS juga belum disepakati. Dia juga mengatakan TGUPP ini telah dikomunikasikan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Menurutnya, eksekutif dan pimpinan Dewan memiliki pandangan yang sama soal ini.
"Kita berada di frekuensi yang sama," katanya.
Baca juga:
Ingin BUMD mandiri, Anies-Sandi buat pemegang KJP ketar-ketir tak dapat daging murah
Di Balai Sarbini, Anies-Sandi terima keluhan soal rumah susun hingga JPO
Sumarsono bantah tudingan Anies soal TGUPP dan staf gubernur dibiayai swasta
Ini syarat untuk jadi anggota TGUPP
Reuni akbar 212 di Monas, Anies belum tahu akan hadir atau tidak