Tak mau disebut protes WDP, Ahok cuma ingin BPK transparan

"Yang saya inginkan itu, supaya BPK bisa lebih transparan dalam melakukan audit anggaran pemda."

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar lebih transparan dalam proses audit anggaran di lingkup pemerintahan daerah. Dirinya tak terima jika disebut memprotes hasil audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang diberikan BPK kepada Pemprov DKI.

Menurut Ahok, prosedural yang digunakan oleh BPK selama ini dalam melakukan audit anggaran pemda memang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

"Bukannya saya ingin menyangkal atau protes dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diberikan oleh BPK ke Pemda DKI. Saya hanya meminta supaya BPK lebih transparan," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/7).

"Yang saya inginkan itu, supaya BPK bisa lebih transparan dalam melakukan audit anggaran pemda. Sehingga, kita bisa tahu bahwa prosedur yang dipakai untuk mengaudit seluruh anggaran pemda itu sama semua," katanya menambahkan.

Ahok juga mengaku tak mempermasalahkan kerumitan yang dihadapi oleh BPK, selama melakukan audit anggaran jika hal tersebut dilakukan secara transparan.

Sebagai bukti bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, lanjut Ahok, pihaknya pun mengaku telah merekrut dua orang pegawai BPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI.

"Saya jadi ingin tahu, sebetulnya seperti apa prosedural yang digunakan oleh BPK untuk mengaudit anggaran kami. Apakah standar itu sama seperti daerah-daerah lainnya. Makanya, audit itu harus terbuka," ujar Ahok.

"Sebagai bukti transparansi, kita sudah tarik dua orang BPK untuk menjadi PNS DKI. Selanjutnya, kita mau lihat apakah prosedural audit yang dilakukan ke kita sama seperti daerah lainnya. Nanti kita bisa tahu," pungkasnya.