Taufik Minta PSI Fair, Mau Terima Anggaran RKT Tapi Nama Ingin Bagus di Luar
Taufik menyatakan dirinya kecewa dengan sikap Fraksi PSI DPRD DKI yang menolak Pansus RKT DPRD DKI tersebut. Kata dia, karena sebelumnya dalam rapat, mereka ikut tanda tangan setuju dengan kegiatan dewan tersebut.
Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyatakan tidak ada kenaikan gaji anggota dewan seiring dengan peningkatan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta menjadi Rp888 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta/Ketua Panitia Khusus (Pansus) RKT DPRD DKI Mohammad Taufik mengatakan anggaran tersebut merupakan keseluruhan kegiatan dewan di Kebon Sirih selama satu tahun. Kemudian kenaikannya karena adanya penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat dalam RKT DPRD DKI itu.
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Kapan Idrus Hakimy diangkat menjadi anggota DPRD Sumbar? Pada 7 November 1966, Dt. Rajo Panghulu diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Sumatera Barat dari fraksi Golkar.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Apa yang dikatakan Habiburokhman tentang hubungan Jokowi dan PDIP? Habiburokhman menyebut, sejumlah orang yang kalah pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah move on, usai pesta demokrasi tersebut dianggap berakhir. "Mungkin dari 100 persen sudah 60 persen orang move on. Kemudian juga tahapan kedua hari ke hari misalnya adanya statement dukungan, statement selamat dari kepala-kepala negara penting di dunia itu mungkin membuat sekitar 80 persen orang move on. Terakhir penetapan KPU kemarin mungkin sudah 95 persen orang move on," jelasnya.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
"Angka Rp888 miliar untuk keseluruhan kegiatan. Ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp800 juta sebulan mantap dong," kata Taufik di Jakarta, dilansir Antara, Selasa (1/12).
Taufik menyatakan dirinya kecewa dengan sikap Fraksi PSI DPRD DKI yang menolak Pansus RKT DPRD DKI tersebut. Kata dia, karena sebelumnya dalam rapat, mereka ikut tanda tangan setuju dengan kegiatan dewan tersebut.
"PSI setuju dan tanda tangan dalam rapat pimpinan gabungan (rapimgab) RKT DPRD DKI. Tetapi, kok, malah bicara aneh-aneh menolak di luar. Jangan begitulah, harus fair. Mau menerima RKT, tetapi nama ingin bagus di luar. "Ini namanya merusak institusi," ujarnya.
Dia sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi kecewa dengan sikap Fraksi PSI DPRD. Jika ingin menolak, menurut Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI ini, seharusnya berdebat di dalam rapat DPRD dan tidak perlu pencitraan menolak RKT, namun malah menerima dan setuju semua kegiatan dewan selama setahun dengan anggaran Rp888 miliar.
"Saya kira kalau ingin menang, ya jangan menang banyaklah, kalau mau manggung ya, silakan. Tetapi, jangan rusak citra institusi," katanya.
"Jangan di luar cerita begini, begono, dan begini. Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati," tuturnya.
Disebut Disepakati Semua Fraksi
RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI. Dia menjelaskan, angka Rp888 miliar sudah mencakup semua kegiatan secara satuan.
Mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD). "Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Michael Victor Sianipar menginstruksikan seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan RKT anggota dewan menjadi Rp888 miliar.
Menurut dia, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.