Taufik nilai Saefullah tak paham alur pembahasan raperda

Taufik menilai, pernyataan Saefullah tidak berdasar karena selama ini eksekutif tidak memberikan naskah akademik. Tujuannya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembahasan suatu raperda.

Hubungan DPRD dengan Pemprov DKI kembali memanas. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menilai, Sekretaris Daerah DKI Saefullah asal bicara. Sebab mantan Wali Kota Jakarta Pusat itu tidak melihat kinerja anak buahnya dalam pembahasan Rancangan peraturan daerah (Raperda) 2017.

Sebelumnya, Saefullah menuding, DPRD DKI hanya duduk-duduk kongkow kalau datang ke kantor. Padahal masih banyak raperda yang belum selesai dibahas, di mana salah satunya adalah raperda reklamasi.

Taufik menilai, pernyataan Saefullah tidak berdasar karena selama ini eksekutif tidak memberikan naskah akademik. Tujuannya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembahasan suatu raperda.

"Apa yang mau dibahas kalau tak ada naskah akademik. Bahas dodol. Kalau tak mengerti lebih baik diam saja Saefullah," tegasnya kepada merdeka.com, Selasa (8/8).

Politisi Gerindra ini mengaku, tak terima dengan pernyataan Saefullah. Dia balik mengkritisi jajaran pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tak kunjung membereskan naskah akademik yang akan dibahas.

Kalau pun ada, hanya dua raperda yang mengatur tentang reklamasi. Dua raperda ini sengaja tidak dibahas DPRD karena proyek tersebut bermasalah.

"Lantas, sekarang apa mau dibahas? Kerak telor? Nanti saya undang semua, termasuk Gubernur dan Sekda. Biar tahu siapa yang salah sebenarnya," jelasnya.

Taufik mengharapkan, Saefullah mengoreksi kinerja anak buahnya agar maksimal dalam mengerjakan naskah akademik setiap raperda. Dengan begitu, tidak ada raperda yang direvisi saat akan diberikan.

"Raperda perpasaran ditarik lagi karena katanya salah. Raperda PDAM juga direvisi lagi. Terus apa yang dibahas?" tutupnya.

Sebelumnya, Sekda DKI Jakarta Saefullah meminta anggota DPRD menyelesaikan 32 rancangan peraturan daerah (raperda) yang belum dibahas. Saefullah mengatakan masih banyak pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan tanpa adanya perda.

"Saya harap anggota Dewan bahas karena pekerjaan di depan banyak. Kalau nggak dibahas, pekerjaan makin numpuk. Pembangunan kan harus berjalan. Masak nunggu apa gitu. Saya juga nggak ngerti. Tiap hari hadir tapi hanya kongko," kata Saefullah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/).