Tekan Polusi, Jokowi Minta Bus Listrik Transjakarta Ditambah

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membeberkan tugas yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo dalam upaya mengatasi polusi udara di Jakarta. Di antaranya, Pemprov DKI Jakarta diminta menambah bus listrik Transjakarta.

Hal ini disampaikan Heru Budi usai mengikuti rapat terbatas bersama jajaran kementerian terkait dengan Presiden Jokowi untuk membahas mengenai peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek.

"Hari ini Bapak Presiden memimpin rapat terkait dengan polusi, salah satu yang ditugaskan kepada kami adalah supaya bisa mempercepat transisi kendaraan khususnya Transjakarta. Jadi diminta menambah tahun depan, tahun 2024," kata Heru dalam konferensi daring di Youtube Sekretariat Presiden, dikutip Senin (28/8).

Meski begitu, Heru menyebut pengadaan bus listrik Transjakarta akan disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. "Namun kami sedang hitung kemampuan dari APBD DKI," ujar Heru.

Selain itu, kata Heru dia juga meminta peralihan kendaraan listrik tak hanya dilakukan di DKI Jakarta. Di dalam rapat, Heru menyebut telah menyampaikan agar pemerintah daerah penyangga turut menggunakan kendaraan listrik.

"Tadi saya sampaikan di dalam rapat, saya juga minta kepada pemerintah daerah lainnya misalnya Bogor, Bekasi, Depok untuk untuk turut serta juga membeli kendaraan listrik. Artinya tidak hanya semata-mata DKI saja," 

ucap Heru.

merdeka.com

Sebelumnya, Heru menyatakan Oktober 2023 ini Ibu Kota bakal punya total 100 bus Transjakarta bertenaga listrik. Adapun penambahan bus listrik diharapkan dapat mengurangi emisi penyebab polusi udara.

"Bus kan sudah, Oktober ini ada 22 lagi penambahan. Total 100 (bus listrik Transjakarta ). 22 nanti di akhir Oktober," 

kata Heru di kawasan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (27/8).

merdeka.com

Menurut Heru, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal terus menambah bus listrik dalam upaya mengatasi polusi dari emisi gas buang kendaraan bermotor. 

"Di 2024, nambah terus (pengadaan bus listrik). saya harap juga semua bisa membantu Pemda soal kebijakan," kata dia.

Selain itu, Heru menyampaikan Pemprov DKI juga telah membeli kendaraan hybrid atau kendaraan yang menggunakan dua jenis sumber tenaganya. Heru berujar, kendaraan hybrid dibeli secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

"(Kendaraan) hybrid sudah beli, bertahap, sesuai kemampuan APBD DKI," ujar dia.