Temuan BPK, Dinas Pendidikan DKI paling banyak masalah laporan keuangan

Temuan BPK, Dinas Pendidikan DKI paling banyak masalah laporan keuangan. Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menciptakan laporan keuangan yang transparan. Ini dimaksudkan agar Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK

Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnand Brata mengungkapkan laporan keuangan dari Dinas Pendidikan yang paling banyak masalah dari hasil temuan BPK tahun 2016. Ini disebabkan karena banyak jumlah sekolah di DKI mencapai 2.147 sekolah.

"Jadi yang itu yang harus kita betul-betul cermati karena tahun lalu itu mendapat kualifikasi. Nilainya tadi yang sudah terindentifikasi Rp 18 triliun, masih ada sisa lagi sekitar Rp 6 triliun yang harus kita selesaikan," kata Michael di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/11).

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menciptakan laporan keuangan yang transparan. Ini dimaksudkan agar Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

"Jadi kita optimis, mudah-mudahan dengan pola yang sangat terbuka, transparan, dan melibatkan semua pihak ini, dan dipimpin langsung oleh kami, kita bisa mendapatkan progres yang diinginkan untuk mencapai predikat WTP," kata Sandiaga.

Sandi mengatakan kunci mendapat WTP adalah rasa tanggung jawab dari masing-masing SKPD, karena dalam menyelesaikan laporan keuangan tidak bisa satu atau dua orang melainkan melibatkan seluruh pihak.

"Karena 1 atau 2 enggak beres, berakibat ke seluruh laporan keuangan kita bisa mungkin terkualifikasi. Ini yang akan kita petakan 5 bulan ke depan, termasuk temuan-temuan yang tahun lalu kita tindak lanjuti," ucapnya.