Tiga Rekomendasi BPS untuk Hapuskan Kemiskinan Ekstrem di Jakarta
Suryana mengungkapkan, kemiskinan ekstrem terjadi bila seseorang pengeluaran per kapita per harinya di bawah Rp11.633 atau secara akumulasi rumah tangga pengeluarannya di bawah Rp350 ribu per kapita per bulan.
Kepala Bagian Umum Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, Suryana mengungkapkan, sebanyak 95.668 warga Ibu Kota teridentifikasi sebagai warga miskin ekstrem. Untuk menghapus kemiskinan ekstrem tersebut, dia menyebutkan, pihaknya memberikan tiga rekomendasi.
Pertama, dia menjelaskan, untuk mencapai target nol persen penduduk miskin ekstrem di 2024, dibutuhkan data sasaran penduduk miskin ekstrem berdasarkan tempat tinggal dan nama.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan KEK Singhasari diresmikan? KEK Singhasari berlokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, wilayah ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sejak 27 September 2019.
"Kedua, optimalkan berbagai sumber sata kemiskinan yang ada di DKI Jakarta. Data makro misalnya survei sosial ekonomi nasional (Susenas) serta data mikro seperti Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Carik Jakarta untuk jangka pendek, juga data Registrasi Sosial Ekonomi untuk jangka panjang," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/1).
Terakhir, BPS menyarankan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dengan integrasi berbagai program perlindungan sosial.
Adapun Suryana mengungkapkan, kemiskinan ekstrem terjadi bila seseorang pengeluaran per kapita per harinya di bawah Rp11.633 atau secara akumulasi rumah tangga pengeluarannya di bawah Rp350 ribu per kapita per bulan.
“Nah tadi arahan dari Pj Gubernur bahwa akan menelusuri siapa, di mananya (kemiskinan ekstrem). (Kami) akan melakukan verifikasi data. Kemudian dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta bisa tertuntaskan,” ujar Suryana.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, posisi kemiskinan ekstrem di Jakarta sangat mudah untuk turun.
“Kondisi kemiskinan Jakarta dalam posisi hard rock. Dalam arti memang sudah di kerak-keraknya itu. Jadi sangat mudah naik, sangat sulit untuk turun, itu kondisi kemiskinan di daerah-daerah yang kemiskinannya sangat rendah,” tutup Suryana.
(mdk/fik)