Usut dana siluman, Ahok seharusnya minta BPK audit APBD

Ahok diminta tidak terus berkonflik dengan DPRD terkait pembahasan APBD DKI 2015.

Pengamat ekonomi dan kebijakan publik Ichsanudin Noorsy mengkritik sikap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang memilih untuk terus berkonflik dengan DPRD dengan mengirimkan draf APBD 2015 ke Kemendagri.

Ichsanudin mengatakan, seharusnya Ahok menyelesaikan dulu pembahasan APBD sebelum mengirimkan ke Kemendagri. "Kalau saya jadi Ahok saya tidak akan melanjutkannya ke Kemendagri. Saya akan bahas bersama dengan DPRD terlebih dahulu," ungkapnya dalam diskusi 'Ahok Deadlock' di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Dia menambahkan, seharusnya mantan Bupati Belitung Timur itu melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan DPRD. Sehingga polemik berkepanjangan ini tidak perlu terjadi.

"Seharusnya Ahok duduk bareng bersama DPRD dan SKPD bahas secara tuntas. Nah cara ini bisa disebut sebagai sebuah cara mendayagunakan wewenang secara efektif," jelasnya.

Ichsanudin mengatakan, dengan adanya komunikasi tersebut maka dapat melakukan audit secara manajemen. Tujuannya untuk mengetahui terkait adanya dana siluman itu.

"Audit saja secara manajemen. Siapa sesungguhnya yang melakukan ini. Apakah SKPD atau karena ada titipan dewan atau kerjasama dengan pihak lain, audit saja melalui BPK," terangnya.

Saat sidang paripurna pada 27 Januari 2015 Ahok hanya menyetujui dan belum mengesahkan. Dari proses tersebut akan diajukan ke Kemendagri.

"Yang jadi pertanyaan, kenapa Ahok mengambil keputusan sendiri dengan mengajukan yang belum disetujui. Ini kan menabrak UU seperti kata Haji Lulung, ya memang begitu," tutup Ichsanudin.