Bebas Bersyarat Itu Apa? Berikut Penjelasan, Tujuan dan Alur Lengkapnya

Bebas Bersyarat Itu Apa?

Bebas bersyarat itu apa? Bebas bersyarat adalah istilah hukum yang merujuk pada suatu bentuk pembebasan dari penjara atau masa hukuman dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh individu yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, pembebasan bersyarat atau bebas bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentuka

Dalam konteks ini, individu tidak sepenuhnya bebas, melainkan masih di bawah pengawasan dan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang. Proses bebas bersyarat ini biasanya diberikan kepada narapidana yang menunjukkan sikap baik selama menjalani hukuman, berpotensi untuk reintegrasi ke masyarakat, dan tidak memiliki risiko tinggi untuk kembali melakukan kejahatan.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan narapidana dapat beradaptasi kembali dengan kehidupan sosialnya serta mengurangi kepadatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Tujuan Bebas Bersyarat

Setelah mengetahui bebas bersyarat itu apa, pahami tujuan bebas bersyarat. Tujuan utama dari pembebasan bersyarat adalah untuk mendukung reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Beberapa tujuan spesifiknya meliputi:

1. Rehabilitasi dan Reintegration ke Masyarakat

Tujuan utama bebas bersyarat adalah untuk membantu narapidana dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi kembali ke masyarakat. Dengan memberikan kesempatan untuk hidup di luar penjara sebelum masa hukuman berakhir, narapidana dapat mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan normal, mencari pekerjaan, dan membangun kembali hubungan sosial. Ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan mereka kembali melakukan kejahatan setelah masa hukuman berakhir.

2. Pengawasan dan Pencegahan Recidivisme

Bebas bersyarat memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menunjukkan bahwa mereka dapat mematuhi hukum di luar penjara. Narapidana yang dibebaskan bersyarat biasanya berada di bawah pengawasan pihak berwenang dan harus mematuhi serangkaian syarat tertentu, seperti melapor secara rutin, mengikuti program rehabilitasi, atau tidak melakukan pelanggaran hukum. Tujuan pengawasan ini adalah untuk mencegah recidivisme atau pengulangan tindak pidana oleh narapidana.

3. Pengurangan Kepadatan Penjara

Dengan memberikan bebas bersyarat kepada narapidana yang memenuhi syarat, pemerintah dapat mengurangi kepadatan penjara. Ini tidak hanya mengurangi beban fisik pada fasilitas penjara tetapi juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan negara untuk menampung narapidana.

4. Pemberian Kesempatan untuk Perbaikan Diri

Bebas bersyarat juga berfungsi sebagai insentif bagi narapidana untuk menunjukkan perilaku baik selama masa hukuman. Narapidana yang berkelakuan baik dan menunjukkan tanda-tanda rehabilitasi yang berhasil lebih mungkin mendapatkan bebas bersyarat. Ini memberikan dorongan bagi mereka untuk berusaha memperbaiki diri selama di penjara.

5. Melindungi Kepentingan Umum

Sistem bebas bersyarat dirancang untuk menjaga keseimbangan antara memberikan kesempatan kedua kepada narapidana dan melindungi kepentingan umum. Narapidana yang dianggap masih berpotensi membahayakan masyarakat biasanya tidak diberikan bebas bersyarat. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi untuk melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul dari pembebasan dini narapidana.

Secara keseluruhan, tujuan bebas bersyarat adalah untuk mendukung proses rehabilitasi narapidana, mengurangi beban penjara, dan melindungi masyarakat, sambil memberikan kesempatan kepada narapidana untuk beradaptasi kembali dalam kehidupan normal dengan pengawasan yang tepat.

Alur Pembebasan Bersyarat

Alur pembebasan bersyarat adalah proses yang memungkinkan seorang narapidana untuk menjalani sisa hukumannya di luar penjara dengan pengawasan tertentu. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, dari penilaian kelayakan hingga pengawasan setelah pembebasan.

Berdasarkan Informasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023, berikut adalah alur umum pembebasan bersyarat:

-Tahapan awal dimulai dengan melakukan pendataan narapidana yang akan mengajukan pembebasan bersyarat.

-Setelah pendataan, narapidana harus melengkapi inputan data dan dokumen yang diperlukan untuk proses pembebasan bersyarat.

-Narapidana atau pihak terkait membuat daftar usulan sidang TPP (Tim Pelaksana Pembebasan) di UPT.

-Sidang TPP dilaksanakan untuk mempertimbangkan usulan pembebasan bersyarat.

-Setelah sidang, dilakukan kontrol untuk memastikan semua prosedur telah diikuti dengan benar.

-Tahapan verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian usulan dengan persyaratan yang berlaku.

-Surat pengantar usulan pembebasan bersyarat diunggah ke sistem database pemasyarakatan.

-UPT mengirimkan kembali usulan hasil perbaikan kepada Ditjen Pas (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan) dalam waktu maksimal 3 hari.