Polemik Penyaluran Bansos di Banyuwangi, Uang Warga Dipotong Rp350 Ribu
Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengeluhkan penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah setempat. Uang mereka dipotong Rp350 ribu dengan alasan untuk membeli beras.
Warga Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengeluhkan penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah setempat yang dinilai menyeleweng. Penyaluran bansos PKH dan BPNT beberapa waktu lalu di Desa Rejoagung diduga tidak jelas.
Warga Desa Rejoagung mengungkapkan kekecewaan tersebut bersamaan dengan kegiatan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan tahun 2023 di desa setempat, Minggu (16/4/2023). Puluhan warga yang datang ke balai desa ditemui oleh Kaur Kesra Samsul Arifin dan Sekretaris Desa Sigit Catur Waluyo.
-
Apa yang diserahkan oleh Presiden Jokowi di Banyuwangi? Total sertifikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK).
-
Kenapa Banyuwangi mendapatkan insentif lagi? Ini merupakan kali kedua mereka mendapatkan insentif karena dinilai sukses menekan laju inflasi serta mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
-
Bagaimana cara Banyuwangi memanfaatkan insentif tersebut? “Sesuai arahan Bapak Wakil Presiden, kami pergunakan insentif ini secara optimal untuk memperkuat program dan strategi penghapusan kemiskinan di daerah. Kami juga akan intensifkan sinergi dan kolaborasi antara pemkab dan dunia usaha. Dana ini juga akan kami optimalkan untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” kata Ipuk.
-
Dimana insentif diserahkan kepada Banyuwangi? Insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (6/11).
-
Apa yang dimaksud dengan santet Banyuwangi? Santet Banyuwangi punya sejarah panjang sejak zaman kerajaan. Banyuwangi dikenal dengan julukan kota santet. Kini santet sering hanya dipahami sebagai sesuatu yang buruk, padahal tidak demikian.
-
Siapa yang menyerahkan insentif tersebut kepada Banyuwangi? Insentif tersebut diserahkan langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (6/11).
"Kami datang menanyakan kejelasan penyaluran bansos PKH dan BPNT di Rejoagung," ujar Arisman, warga Desa Rejoagung.
Dugaan Kejanggalan
Ilustrasi shutterstock.com
Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Sosial (Kemensos) RI, penyaluran bansos BPNT dan PKH di tahun 202 dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan Bank Himbara. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan uang tunai senilai Rp600 ribu.
Surat tersebut memuat poin di mana perangkat Desa/Kelurahan, Pendamping PKH dan TKSK dilarang mengarahkan, memberi ancaman, atau paksaan kepada KPM untuk belanja, membeli bahan pangan tertentu di toko atau warung.
Namun, di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, penyaluran PKH dan BPNT disertai pengarahan untuk membeli bahan pangan.
"Beberapa warga Desa Rejoagung kecewa. Saat penyaluran di desa langsung dipotong untuk beli beras yang telah disediakan," jelas Arisman, dikutip dari akun Instagram @bwi24jam.
"Apalagi harga merek beras itu lebih mahal dari pasar. Bayangkan, berapa labanya," imbuh dia.
Hadi, warga Desa Rejoagung lainnya juga mengeluhkan penyaluran PKH dan BPNT tersebut.
"Di Surat Edaran kan jelas jangan mengarahkan. Saya ambil bansos bapak saya di Desa Rejoagung ini tahu-tahu dipotong Rp350 ribu untuk keperluan beli beras," ujarnya.
"Ayolah, kami ini ingin desa kami kondusif dan tidak ada peran oknum-oknum di sini. Kami dikasih kembalian Rp250 ribu. Padahal beli di mana saja kan boleh," lanjut Hadi.
Perangkat Desa Minta Maaf
Kaur Kesra Desa Rejoagung, Samsul Arifin mengungkapkan, pihak desa sama sekali tidak mengarahkan KPM untuk mengambil beras bansos.
"Kami tidak pernah mengarahkan kok. Pendamping desa juga dilarang mengarahkan pembelian ke toko atau lembaga apapun," katanya di hadapan puluhan warga yang mendatangi balai desa, Minggu (16/4).
Mewakili Kepala Desa Rejoagung Son Haji, Sekretaris Desa Sigit Catur Waluyo meminta maaf karena kegaduhan penyaluran bansos ini membuat sejumlah warga kecewa.
"Jika ada yang mengarahkan kami mohon maaf. Ke depannya, kami sangat memperhatikan KPM. Kami mengaku salah," ujar Sigit.