Ada orang luar ingin PPP selalu rusak
Djan Faridz yakin islah bakal terjadi.
Perpecahan dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meletup sebelum pemilihan umum tahun ini terus berlanjut. Setelah aksi saling pecat dan bubarkan kepengurusan, kedua kubu berseteru membentuk kepengurusan baru masing-masing.
Dalam Muktamar di Jakarta 29 Oktober-2 November lalu, Djan Faridz terpilih sebagai ketua umum PPP versi kelompok Suryadharma Ali. Di lain pihak, Romahurmuziy didapuk mengomandoi PPP hasil dari muktamar di Surabaya.
Kedua pihak mengklaim sebagai pengurus yang sah. Romi, sapaan Romahurmuziy, menjadikan surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia akhir bulan lalu sebagai dasar klaim. Sedangkan pihak Djan Faridz menganggap keputusan bertentangan dengan surat keputusan menteri lama, Amir Syamsuddin, sebagai keteledoran. Karena itu, pihaknya mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hingga kemarin puluhan satuan pengamanan partai masih berjaga-jaga di kantor Dewan Pimpinan Pusat PPP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka dari kelompok Djan Faridz.
Djan Faridz mengakui ancaman perpecahan di PPP akan terus ada. "Saya lihat orang luar punya masalah kalau PPP kuat dan solid," katanya saat ditemui semalam di kantornya, Jalan Talang nomor 3, Menteng, Jakarta Pusat. "Sehingga mereka merasa bila PPP kuat dan solid itu membahayakan mereka punya kepentingan."
Berikut penjelasan Djan Faridz kepada Faisal Assegaf dari merdeka.com seputar kisruh di partainya.
Apakah Anda menjadi ketua umum PPP karena kemauan pribadi?
Jadi ini adalah amanah saya dapat dari pengurus wilayah dan cabang untuk saya maju. Supaya PPP tetap solid dan bersatu dalam satu kesatuan untuk membela umat Islam. Jadi ini amanah bukan karena ambisi.
Masak, bukan sebab ambisi sendiri?
Nggak, bukan keinginan pribadi. Tapi lantaran dorongan dan amanah saya dapatkan makanya saya menerima jabatan itu.
Memangnya Anda yakin bisa membuat PPP bersatu lagi dan solid?
Insya Allah. Tuhan tidak senang lihat umatnya bertikai. Pasti ada jalan keluar.
Jadi bagaimana jalan keluar untuk menyatukan kembali kubu Anda dan kelompok Romahurmuziy?
Nanti akan berjalan sendiri, ikutin alur air. Insya Allah suatu hari pasti kita akan bersama-sama.
Tapi Kementerian Hukum telah mengakui PPP sah adalah hasil muktamar Surabaya, bukan pihak Anda?
Menteri lama, Amir Syamsuddin, pernah mengeluarkan surat resmi atas nama Kementerian Hukum meminta para pihak berseteru menyelesaikan (islah) sesuai undang-undang partai politik dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah partai, yaitu melalui mahkamah partai dan majelis syariah partai. Itu keputusan Kementerian Hukum.
Kita, pihak Suryadharma Ali, mengikuti permintaan Kementerian Hukum. Lalu mahkamah partai mengadakan sidang dan memutuskan muktamar diadakan oleh Romi (Romahurmuziy) tidak sah. Keputusan ini dibawa ke mahkamah syariah partai dan mereka menguatkan keputusan itu. Mahkamah syariah kemudian menentukan muktamar partai digelar pada 30 Oktober-2 November 2014 di Jakarta.
Itulah prosedur kita lalui sesuai surat keputusan dari Kementerian Hukum. Nah sekarang kalau Kementerian hukum membuat surat bertentangan dengan surat pertama, silakan diartikan sendiri. Yang mana kita mau turuti?
Kita ikuti keputusan menteri lama. Tiba-tiba ada pihak tidak mengikuti keputusan menteri lama, tapi diakui oleh menteri baru tidak mengerti persoalan. Artinya menteri baru lupa bertanya kepada staf-stafnya apa yang sebenarnya terjadi dalam kisruh PPP. Dia lupa tanya, dia bikin aja langsung surat keputusan baru. Itulah kita anggap keteledoran.
Makanya kita ajukan ke PTUN. Kenapa di kementerian sama mewakili pemerintah bisa membuat dua keputusan berbeda. Itu tidak mungkin dan tak pernah terjadi dalam sejarah.
Apakah itu berarti lobi dan pengaruh kubu Romi lebih kuat ketimbang Anda?
Tidak bisa diartikan begitu. Kita harus menilai positif. Jadi menteri baru lupa bertanya kepada stafnya. Dia tidak melakukan kesalahan apapun, dia cuma lupa tanya sehingga dia membuat keputusan bertentangan dengan menteri sebelumnya.
Memangnya Anda yakin bakal bisa menang di PTUN?
Kita nggak tahu, terserah PTUN.
Kalau PTUN tetap memutuskan kubu Romi sebagai PPP sah?
Kita naik banding ke pengadilan tinggi. Kalah lagi kita ke Mahkamah Agung.
Kalau Anda kalah juga di Mahkamah Agung?
Baru kita mengaku kalah. Kalau belum, nggak dong.
Apakah Anda menjalani proses hukum dan islah sekaligus?
Islah jalan terus. Kita selalu terbuka, berkomunikasi satu sama lain.
Sejak Anda terpilih, apakah pernah berkomunikasi dengan Romi?
Berkomunikasi, mengajak mereka bertemu, mengajak mereka bersilaturahmi.
Bagaimana tanggapan kubu Romi?
Biasa, kan lagi menang. Kalau lagi menang biasanya bagaimana?
Artinya Romi tidak menanggapi ajakan Anda?
Nggak boleh dikomentari, ente berpikir sendiri.
Perpecahan di PPP terulang lagi. Apakah ini menunjukkan lemahnya soliditas partai?
Saya tidak melihat PPP itu ada masalah. Saya lihat orang luar punya masalah kalau PPP kuat dan solid. Sehingga mereka merasa bila PPP kuat dan solid itu membahayakan mereka punya kepentingan.
Siapa orang luar Anda maksud?
Yang berkepentingan PPP rusak.
Siapa?
Nggak tahu.
Apakah partai, militer, atau negara lain?
Nggak tahu, ente berpikir sendiri.
PPP kan partai islam mewakili 85 persen umat Islam di Indonesia. Kalau partai Islam kuat maka suara Islam ini besar. Nggak semua pihak ingin umat Islam bersatu dalam satu kesatuan. Ada tangan-tangan ingin umat Islam, partai Islam lemah.
Siapa orangnya? Kita mana tahu. Tapi kita lihat hasil perbuatan mereka. Nggak pernah beres kan? Ente mikir, ane nggak mau mikir.
Berarti kelompok non-muslim?
Saya nggak boleh bilang kelompok non-muslim. Suami istri aja sama-sama Islam bercerai. Nggak boleh menuduh.
Kalau selalu ada pihak ingin partai Islam rusak, lalu apa strategi Anda untuk membuat PPP solid dan kuat?
Strateginya kita berusaha menjadikan PPP sebagai rumah besar umat Islam. Kita tampung semua organisasi Islam sehingga umat Islam merasa PPP itu bagian dari diri mereka dan menjadikan PPP sebagai tempat mereka percayai buat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah melalui parlemen.
Tapi itu kan sekadar slogan. Bagaimana mungkin Anda menjadikan PPP sebagai rumah besar umat Islam. Buktinya ada NU dan Muhammadiyah serta Sunni dan Syiah kerap berbeda?
Minimal kita bersepakat salat lima waktu, azan, haji, dan umrah nggak dilarang. Kita lihat persamaannya, jangan perbedaannya (tertawa). Dalam persamaan itulah kita bersatu. jangan dalam perbedaan kita bersatu, susah. Yang disepakati cinta dan kasih sayang.
Bagaimana Anda bisa mengumpulkan semua warna dalam Islam masuk ke PPP sedangkan banyak partai mengklaim sebagai partai Islam?
Justeru kita harus memberikan mereka kepercayaan melalui PPP mereka bisa menyampaikan aspirasi. Saya nggak bilang partai lain harus nggak boleh. Semua orang boleh berbeda. Makanya saya bilang bagaimana mengajak umat sebanyak-banyaknya ke dalam rumah persatuan Islam supaya kita memperjuangkan hal-hal sama, jangan hal-hal berbeda.
Caranya seperti apa?
Kita undang masuk ke dalam kepengurusan PPP baru. Kita tampung semua.
Sudah ada yang masuk?
Semua masuk.
Kenapa mereka mau masuk?
Bukan mau, kita lagi minta, lagi mengharapkan agar mereka mau bergabung.
Tawarannya apa?
Masuk dalam kepengurusan.
Kiai Maimun Zubair adalah tokoh dituakan dan dihormati di PPP. Kubu mana mendapat restu dari dia?
Semua klaim direstui oleh Mbah Maimun. Sekarang kita lihat yang dihadiri Mbah Maimun atau minimal diwakili oleh anak-anak Mbah Maimun muktamar mana? Muktamar di Jakarta dihadiri oleh kelima anak Mbah Maimun.
Itu bisa diartikan restu dari Mbah Maimun?
Pasti dong.
Apakah Anda punya target kapan islah terjadi?
Nanti kan ada waktunya. Tuhan bakal kasih petunjuk.
Apakah awal tahun depan sudah berdamai?
Insya Allah. Doain.
Kalau islah siapa nanti jadi ketua?
Siapa aja boleh jadi ketua, nggak ada yang larang. Yang penting bersatu demi kebaikan dan kebenaran. Nah, kebenaran mana dipakai? Kalau kebenaran digunakan, yang satu harus mengalah kepada yang benar.
Kalau syaratnya Anda ketua dan Romi sekretaris jenderal, apakah Anda akan terima?
Boleh aja. Kita harus bergabung kepada yang benar.
Artinya kepengurusan Romi mesti dibubarkan?
Jangan ngomong dibubarin, nggak baik seperti itu. "Kembalilah kamu, nggak apa-apa yang sudah lewat biarlah berlalu. Saya terima kamu." Itu perlu jiwa besar tapi saya mau.
Jadi Romi perlu minta maaf?
Nggak perlu minta maaf. Kalau dia udah kembali baik-baik, udah masalah selesai.
Kalau dia minta jabatan wakil ketua umum atau sekretaris jenderal?
Jadi apa juga boleh, kita kasih. Kasihan.
Kecuali jabatan ketua umum?
Pokoknya balik aja deh baik-baik.
Anda yakin Romi bakal bergabung dengan Anda?
Insya Allah. Kalau dia nggak mau balik, mau diapain (tertawa).
-
Kenapa PPP mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Bagaimana PPP memutuskan untuk mendukung Khofifah-Emil Dardak? Atas pertimbangan baik masukan dari para tokoh, habaib, dan juga usulan DPD PPP yang telah melakukan rapat dan telah lakukan komunikasi politik dengan Ibu Khofifah dan Pak Emil, maka memutuskan PPP untuk mendukung Ibu Khofifah dan Bapak Emil Dardak untuk melanjutkan kerjanya di Jatim,” kata Mardiono dalam sambutannya.
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Kapan Ganjar Pranowo hadir di Rakernas PDIP? Mantan calon Presiden (Capres) nomor ururt 03 Ganjar Pranowo menghadiri agenda rapat kerja nasional (rakernas) PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol Jakarta pada Jumat (24/5).
-
Kapan Prabowo tiba di Kantor DPP Partai Golkar? Prabowo tiba sekitar pukul 17.00 WIB dengan mengenakan pakaian berwarna hitam dan celana berwarna hitam.
-
Siapa yang bertugas sebagai PPDP dalam pemilu? Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau PPDP Pemilu adalah lembaga yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.