Agar Indonesia Tidak Menjadi Negara Lemah

TNI Ingin Realistis tapi Efektif

Markas Besar TNI Angkatan Laut dipilih Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dalam kunjungan perdananya setelah dilantik pada November akhir tahun lalu. Dalam kesempatan itu, Andika menyebut dirinya patuh terhadap kebijakan pertahanan yang telah didesain untuk lima tahun ke depan oleh Kementerian Pertahanan.

"Jadi kami mengikuti semua, karena perencanaan ini kan jangka panjang. Jadi relatif tidak akan ada perubahan yang sangat mendasar karena hubungannya dengan penganggaran yang prosesnya pun perjalannya cukup lama," katanya.

Soal pengadaan alutsista, Andika menyatakan, pembelian harus disesuaikan dengan anggaran yang ada dan efektivitas penggunaannya. Menurutnya, pembelian alutsista harus realistis karena pemerintah juga punya banyak tugas pembangunan lain.

"Jadi bagi saya, saya sebagai pengguna, kita mengusulkan kepada menteri pertahanan, pembelian alutsista yang realistis saja, sesuai dengan anggaran yang kita punya," kata Andika di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Senin (22/11/2021).

Sadar dengan kondisi keuangan pemerintah, Andika menegaskan tidak khawatir dengan segala keterbatasan alutsista yang dimiliki TNI. Dia menekankan pada efektivitas dan efisiensi pemilihan alutsista yang dibeli.

"Misalnya untuk alutsista TNI AD, alutsista TNI AL, sama. Semuanya ada perkembangan sehingga walaupun alutsistanya ini sama tetapi kemampuannya double, triple, bahkan mungkin juga bisa menangani beberapa alutsista," kata Andika.

"Sehingga bagi saya dengan yang ada kita pasti bisa membeli yang lebih efektif, cost effective namanya. Cost effective dengan harga dengan biaya yang kita punya itulah yang maksimal yang bisa kita dapatkan dari uangnya, nilai nominalnya," imbuhnya.

Bagi mantan Komandan Paspampres itu, alutsista bukan satu-satunya faktor penentu dalam hal pertahanan dan keamanan negara. "Kekuatan pertahanan keamanan nasional tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tapi ada variabel-variabel lain yang juga akan membantu keamanan nasional kita," ujarnya.

Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi memaparkan, kebutuhan alutsista Indonesia saat ini sangat besar. Target minimum essential force (MEF) atau kekuatan pokok minimum TNI belum tercapai.

Fahmi menyebut kemampuan alutsista udara TNI AU capaiannya termasuk yang paling rendah. Baru sekitar 50-an persen kekuatan pokok minimum yang dihadirkan. Padahal pemerintah menetapkan target kekuatan pokok minimum mencapai 100 persen pada tahun 2024. Sementara TNI AD pada tahun 2021, capaian kekuatan pokok minimum sudah 80 persen. Sedangkan TNI AL belum sampai 70 persen.

"Sebenarnya bukan karena angkatan udara lebih membutuhkan tapi karena dia tertinggal capaiannya. Jadi pembelian (Rafale) ini mau tidak mau harus kita lakukan," ujarnya kepada merdeka.com.

Pembangunan sektor pertahanan, bagi Fahmi, tidak bisa terus menerus dibenturkan dengan pembangunan di bidang kesejahteraan. Keduanya harus dilakukan secara bersamaan. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, pemerintah tetap harus memikirkan alokasi yang proporsional untuk pendidikan, kesehatan, pangan, infrastruktur, maupun upaya menegakkan kedaulatan dan menjaga keutuhan negara.

"Saya pikir pembelian kemarin juga sudah memikirkan itu. Kalau tidak memikirkan itu, bukan hanya 6 (pesawat tempur) yang akan dibeli, tapi mungkin bisa lebih dari atau mungkin diborong saja sekalian," kata Fahmi.

Dari kontrak pembelian Rafale dan kapal selam Scorpene, Fahmi melihat cukup banyak skema transfer teknologi yang disepakati seperti rencana-rencana kolaborasi riset maupun pengembangan alutsista. Termasuk juga program-program yang bersifat dukungan sarana prasarana dan peningkatan SDM.

Lebih jauh, Fahmi menilai, pilihan kepada alutsista buatan Prancis ketimbang Amerika atau Rusia sebagai langkah Indonesia menuju kemandirian industri pertahanan. Sangat penting bagi Indonesia untuk lebih banyak mendapatkan teknologi yang digunakan untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri.

"Kerja sama dengan Prancis ini juga penting untuk membuat kita tidak bergantung pada salah satu negara produsen," ujarnya.

Berharap Tidak Menjadi Dongeng

Ambisi pemerintah memodernisasi alutsista TNI demi mencapai kekuatan pokok minimum pada 2024 disambut baik semua pihak. Namun muncul pertanyaan besar, dari mana dana diperoleh.

Pengamat militer dan pertahanan keamanan Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah berhati-hati. Dia merujuk kasus korupsi pengadaan satelit Kemhan yang membuat pemerintah saat ini digugat di arbitrase internasional. Jangan sampai, kontrak pengadaan pesawat Rafale tidak bisa dipenuhi karena pemerintah tidak punya dana.

"Jadi intinya dia mau bayar pakai apa, itu saja. Saya ingin tahu bayarnya pakai apa. Saya mendukung penuh, tapi uangnya dari mana?" tanya Connie kepada merdeka.com, ketika dihubungi pekan lalu.

Connie berharap, rencana-rencana yang sedang dijalankan pemerintah tidak hanya menjadi cerita di kemudian hari. "Rakyat enggak hanya cuma dikasih dongeng, mau beli ini, mau bangun itu, itu kan enggak bisa," ujarnya.

Kemhan, ujar Connie, harus bisa menjelaskan lebih lanjut detail kontrak kerja sama dengan Prancis. Dari informasi yang dia miliki, pemerintah hanya memiliki anggaran Rp60 triliun hingga 2024 yang akan dibagi untuk Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.

"Jadi cuma Rp15 triliun kalau dibagi rata. Trus bayarnya itu pakai apa, bagaimana caranya, berapa utang negara, berapa per tahun kita bayar cicilan, itu kan mesti detail," ujarnya.

Pertanyaan senada dilontarkan anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi. Sebagai mitra kerja Kemhan dan TNI, DPR kini tidak lagi memiliki kewenangan membahas anggaran hingga satuan tiga.

Bobby mengungkapkan, pembelian Rafale sudah dimasukkan Kemhan dalam program untuk menggantikan pesawat F-5E Tiger yang sudah tidak bisa terbang lagi sejak 2017. Sebelum Rafale, muncul wacana pembelian Sukhoi 35 tapi gagal dieksekusi.

"Sebenarnya itu sudah ranah eksekutif lah kalau soal spesifikasinya. Kita (DPR) paling utama, apapun pilihannya memang sudah sesuai kebutuhan. Oleh karenanya ini belum pernah dibahas secara detail oleh Komisi I dengan Menhan," kata Bobby saat dihubungi merdeka.com.

Komisi I DPR, lanjut Bobby, belum mendapatkan penjelasan apakah 42 unit Rafale yang akan dibeli semuanya baru atau gabungan unit baru dan bekas seperti yang dibeli Yunani, termasuk persenjataannya. Terkait dana pembelian Rafale, Bobby yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR mengungkapkan belum mendapatkan penjelasan dari Kemenkeu anggaran mana yang akan digeser untuk pembayaran uang muka enam pesawat sebesar Rp15 triliun.

"Jadi justru yang ditanyakan teman-teman (anggota Komisi I DPR) ini mau pergeseran uang untuk beli pesawat duitnya yang mana. Kita sendiri belum ada penjelasan itu tadi. Jadi kita juga belum tahu mau belinya kapan, mau beli sekarang atau beli kapan. Karena uangnya kan, tadi istilahnya 15 persen itu kita belum tahu ada di mana," tuturnya.

Meski begitu dalam APBN 2022 lalu, Bobby menyebut pembelian pesawat tempur sudah direncanakan, termasuk penetapan sumber pembiayaan dari Kemenkeu untuk pinjaman sudah disiapkan.

"Karena mungkin waktu diketok anggaran di bulan Oktober 2021 masih belum dipastikan beli pesawatnya apa. Kalau sekarang udah tanda tangan saya rasa ini tinggal berjalan saja. Kita juga mau nanya, duit yang mana. Apakah nanti digeser dari yang lain," pungkasnya.