Hidup Terancam Setelah Data Pribadi Dicuri

Maraknya kasus Pencurian Data Pribadi di Indonesia pada tahun 2019 dikarenakan hukum yang mengatur tentang pencurian data pribadi belum ada. Pada 24 Januari 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).

Draf RUU itu telah diserahkan ke Komisi I DPR RI pada 4 Februari lalu untuk dibahas bersama. Dalam RUU PDP juga mengatur sanksi bagi yang melanggar berupa denda terbesar Rp70 miliar serta pidana penjara paling lama 7 tahun.

Menjadi mahasiswa semester akhir, Tian harus mengakui bahwa gaya hidup ketika kuliah memang doyan foya-foya. Sehingga perlu duit tambahan demi bisa tampil di pergaulan. Akibatnya dia harus banting tulang walau harus gali tutup lubang bayar utang. Padahal dia selama berkuliah tinggal di indekos.

Pengeluaran bulanan pun membengkak. Sehingga dia memutar otak demi bertahan hidup di Jakarta. Bukan mendapatkan jalan keluar yang baik, Tian malah meminjam uang di aplikasi pinjaman online. "Saya lupa namanya apa, tapi aplikasi tersebut sudah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Tian mengungkapkan.

Tian tidak melaporkan kasusnya ke pihak berwajib atas intimidasi diterimanya. Dia merasa takut para rentenir akan melakukan tindakan yang membahayakan dirinya. Apalagi mereka sudah mempunyai data pribadi Tian berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat registrasi.

Melihat masalah ini, Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, meminta masyarakat segera melaporkan bila mendapat intimidasi dari perusahaan pinjaman online. Apalagi bila perusahaan tersebut tercatat sudah mendapat izin resmi OJK. Tentu tindakan itu sudah melanggar aturan.

"Kalau memang benar ada perusahaan yang sudah terdaftar di OJK tapi melakukan pelanggaran, bisa telepon ke 157, tapi harus bisa dibuktikan," ujar Anto kepada merdeka.com Kamis lalu.

Anto menyebutkan bahwa OJK melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan memberi atau menerima data konsumen kepada pihak ketiga tanpa izin orang terkait. Hal itu tercantum pada Pasal 31 Peraturan OJK (POJK) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Selain itu, OJK mempunyai regulasi untuk menindak perusahaan fintech yang nakal. POJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital.

Kedua aturan itu menyebutkan bahwa penyelenggara jasa keuangan digital wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data pribadi konsumennya. Selain itu mereka juga wajib menjaga rahasia transaksi dan data keuangan yang dikelolanya. Jika aturan itu dilanggar, OJK akan memberikan peringatan hingga pencabutan izin operasi perusahaan terkait.

Pemerintah Harus Jamin Data Masyarakat Aman

Ketua YLKI, Tulus Abadi, menegaskan masih banyak fintech ilegal. Sedangkan yang sudah terdaftar bahkan kerap menyalahgunakan data pribadi para konsumen. "Saya pernah didatangi oleh pelaku fintech yang terdaftar di OJK. Mereka mengatakan bahwa data pribadi itu diperlukan untuk menekan konsumen agar segera mengembalikan uangnya," kata Tulus saat dihubungi merdeka.com, Jumat pekan lalu.

Menurut Tulus, adapun alasan data pribadi yang dijadikan jaminan lantaran para konsumen tidak pernah bertemu langsung dengan para pelaku usaha fintech. Tidak ada kesepakatan yang dilakukan secara langsung atau tatap muka, maka data pribadi itu yang biasanya dijadikan jaminan.

Tentu karena berbasis teknologi, kata dia, sehingga perusahaan peminjaman online tersebut harus memiliki jaminan pasti. Data pribadi dirasa paling ampuh untuk memastikan bahwa pengembalian uang sesuai kesepakatan.

"Jika berutang di bank, ada jaminan tanah, kendaraan, dan lain sebagainya. Tapi kalau fintech jaminannya apa? Kalau bukan dengan cara itu, saya harus menekan dengan cara apa? soalnya tidak ada jaminan selain data pribadi, bertemu dengan peminjam juga tidak," ucap Tulus menirukan kata-kata pelaku usaha fintech itu.

Pengamat Telekomunikasi, Nonot Harsono, mengatakan bahwa OJK, YLKI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) seharusnya saling bahu-membahu dalam memberantas berbagai kasus pencurian data pribadi yang banyak meresahkan masyarakat. Selain kasus dari pinjaman online saja, mereka juga perlu memerhatikan pencurian data dari e-commerce.

Untuk masalah satu ini, juga menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sehingga Kemendag dan Kemenkominfo harus bekerja sama untuk menjaga data pribadi masyarakat.

"Pemerintah harus menjamin masyarakatnya bisa melakukan transaksi secara aman melalui internet. Itu kewajiban negara dalam melindungi data pribadi warganya," ucap Nonot pada merdeka.com.

Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, merasa kasus pembobolan data pribadi pengguna e-commerce merupakan ancaman serius. Tentu ini bisa mengancam kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk itu, pihaknya memperingatkan pelaku industri ekonomi digital untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi penggunanya. Sebab, masih banyak pelaku usaha yang berusaha untuk meretas data pengguna.

"Sekarang maraknya pencurian data secara ilegal lewat transaksi elektronik, harus ada jaminan privasinya," tegas Henri.

Segala bentuk pencurian data merupakan perbuatan melanggar hukum aturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di mana para pelanggar akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 miliar.