Kader yang terlibat hukum pilihannya berhenti atau diberhentikan

Dua pilihan berhenti atau diberhentikan menjadi pilihan wajib bagi kader NasDem yang terlibat kasus hukum.

"Kader yang terlibat kasus hukum, maka pilihannya hanya dua yakni berhenti atau diberhentikan," kata Ketua DPP Partai NasDem bidang Hukum, Advokasi dan HAM, Taufik Basari (Tobas) saat berbincang dengan merdeka.com di Kantor DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta, Selasa (3/11).

Seloroh Tobas bukan sembarang ucap. Menurut dia, penegasan yang disampaikannya sesuai dengan yang dilakukan dua elitenya; bekas Dewan Penasehat Hukum Partai NasDem, OC Kaligis dan Sekjennya, Patrice Rio Capella.

Keduanya langsung mengundurkan diri sebagai kader NasDem usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana bansos dan hibah tahun anggaran 2012 dan 2013 di Provinsi Sumatera Utara. Tobas mengatakan, dua pilihan berhenti atau diberhentikan menjadi pilihan wajib bagi kader yang terlibat kasus hukum.

Lantas bagaimana NasDem menghadapi kasus yang menjerat dua elitenya dan disebut-sebut menyeret ketua umumnya, Surya Paloh. Berikut petikan wawancara dengan Ketua DPP Partai NasDem bidang Hukum, Advokasi dan HAM, Taufik Basari kepada Rizky Andwika dan Juru Foto Zul Atsari kepada Merdeka.com.

NasDem tersandung kasus korupsi, yang terlibat langsung seorang Sekjen. Tanggapan Anda?

Kalau sikap NasDem sudah jelas ya dalam berbagai kesempatan jauh dari kejadian ini terjadi, kita sudah mengingatkan jangan bermain-main dengan hukum dan terlibat korupsi dan bagi kader-kader partai yang mendapatkan amanah kekuasan baik di legislatif maupun eksekutif, amanat itu harus dijalankan, peringatan-peringatan ini selalu kita sampaikan dalam berbagai kesempatan, baik saat pembekalan caleg dulu, acara-acara konsolidasi, Rakerda, Rakernas itu selalu kita ingatkan. Peringatan-peringatan yang kita sampaikan ini tentu kita catat sebagai komitmen, makanya dalam kasus bekas Sekjen NasDem, itu kita jalankan, kita tunjukan kita konsisten, kader yang terlibat kasus hukum, maka pilihannya hanya dua yakni berhenti atau diberhentikan.

Kalau kita lihat tidak hanya di kasus ini, yang melibatkan mantan gubernur Papua walaupun kasusnya saat dia belum masuk NasDem, kemudian dia berhenti. Kemudian mantan gubernur Sulawesi Tengah, jabatannya sebagai Dewan pertimbangan NasDem Sulawesi Tengah, kita mengeluarkan hal sama. Lalu OC Kaligis dan mantan Sekjen. Tapi memang kita tidak bisa jamin bahwa orang-orang yang masuk ke partai apalagi kita partai baru dengan punya latar belakang macam-macam tentu bukan orang yang tidak mungkin terlibat kasus hukum. Tapi bagi kami ini adalah sebuah proses bagi kami di NasDem yang membangun kebijakan-kebijakan yang anti korupsi yang penting kita konsisten.

Ketua Umum anda disebut-sebut terlibat dalam kasus ini, pembelaan Anda?

Kalau Bansos terjadi kan jauh dari kasus ini. Bansos terjadi di Sumut. Kalau tidak salah saat itu masih Plt, setelah Gubernurnya berhenti dan dia (Gatot) naik dan ada kasus Bansos. Jadi kasus itu terjadi bahkan saat NasDem belum ada, sebelum NasDem menjadi partai politik. Jadi kasus itu terpisah dan zaman dulu.

Yang kedua, kemudian dalam perjalanan kasus ini ada kasus suap hakim PTUN yang melibatkan kuasa hukum Gatot, OC Kaligis, ketika ada kasus ini, kita langsung ambil sikap dan pilihannya cuma 2, OC Kaligis memilih mengundurkan diri. Nah, dalam perjalanannya kemudian ada pihak yang mengutarakan ada pertemuan di DPP NasDem, yang dihadiri oleh ketua DPP NasDem, saat informasi itu keluar, kita tidak membantah pertemuan itu, kita langsung iyakan bahwa ada pertemuan itu. Betul ada pertemuan itu. Tapi tidak terkait pembicaraan tentang kasus. Sebelum Mei, OC Kaligis selaku ketua mahkamah partai meminta agar ketum bersedia menemui Gatot, nah saat itu Ketum masih belum mau bertemu, baik karena agenda padat, baik OC Kaligis karena meminta pertemuan itu karena Gatot ingin menyampaikan keluhannya terkait ketidakharmonisannya dengan wakil gubernur yang saat itu baru saja diangkat jadi ketua DPW NasDem Sumut.

Kenapa saya sangat meyakini pertemuan itu tidak terkait kasus ini, karena saya kebetulan tim Pilkada 7 cukup intens berdiskusi dengan ketum. Ketum bilang ada nih mau ketemu Gatot, 'saya bilang nanti-nanti sajalah, emang soal apa bang (Taufik) Paloh; mereka ini enggak harmonis. Ada 3 kali Paloh menyampaikan hal itu. Kemudian adalah pertemuan di DPP NasDem yang dihadiri oleh 4 orang, Paloh, Teuku Erry, Gatot, OC Kaligis, tidak ada Evy. Mereka datang sekitar pukul 10.20 WIB-an lah datang dan akhirnya bertemu dengan Paloh yang terjadi saat itu bahwa Paloh mempersilakan Gatot menyampaikan masalahnya, ya tidak harmonis dengan wakil, lalu Erry mengeluh 'saya tidak pernah difungsikan dan diberikan peran sebagai Wagub, tidak ada pembagian tugas dan seterusnya. Surya Paloh memberikan nasihat kepada mereka. Dalam pertemuan itu tidak ada sedikitpun yang membahas kasus ini. Pertemuan itu berlangsung singkat, 15-25 menit, selama-lamanya sampai pukul 11.00 WIB, kenapa? karena tamu dari Kedubes Rusia sudah datang dan Surya Paloh harus menemui mereka.

Kemudian ternyata ditemukan pemberian gratifikasi ke Rio, diawali dengan dipanggil sebagai saksi dan pada saat itu kita enggak ada yang ngeh, 'loh kenapa ini kok dipanggil-panggil saksi' baru kita tanya ada apa ini. Lalu diceritakan menurut versi Rio apa yang terjadi sebenarnya. Bahwa dia pernah bertemu dengan Gatot di Hotel Mulia yang difasilitasi OC Kaligis. Ada permintaan bertemu dengan ketum, atau apakah ada pertemuan lain yang dilakukan Rio ya hanya Rio yang tahu.

Dalam pertemuan lain Rio bertemu Sisca orang yang magang di kantor OC Kaligis. Kemudian Sisca memberikan uang ke Rio. Sempat ditolak oleh Rio. Bolak balik sampai akhirnya diterima oleh Rio.

Prinsipnya kita bilang harus bertanggungjawab dengan yang apa dia lakukan. Meskipun berdalih sudah dikembalikan. Jadi dari sisi etik partainya itu keliru. Harus tolak sekuat apapun. Dari sisi hukum gratifikasi itu menjadi hak Rio untuk menjawabnya dan melakukan pembelaan negara.

Nah yang terpenting adalah perintah ke Rio adalah kooperatif dengan KPK, ceritakan apa adanya, jangan menghindar-hindar, seperti banyak politisi lain, sakit ataupun dengan alasan apapun. Dan apapun yang diketahui ya harus diceritakan sejujur-jujurnya. Itu perintah partai. Sekaligus kita mengingatkan, ketika tersangka ada konsekuensinya.

Peristiwa pengunduran Capella pun sangat cepat ketika ditetapkan sebagai tersangka. Kira-kira sejam kemudian Rio datang ke DPP bertemu dengan ketua umum, mengundurkan diri dalam 3 kapasitas, sebagai Sekjen, sebagai anggota NasDem, anggota DPR, jadi tidak hanya mundur sebagai Sekjen saja tapi sebagai kader NasDem pun mundur. 30 Menit kemudian DPP NasDem menjelaskan ke publik bagaimana sikap kami. Jadi berangsur cepat karena kita pengen apa adanya, sekaligus kita dukung penegakan hukum yang dilakukan KPK. Dan tentunya ini kita jadikan pelajaran dan menjadikan pembelajaran di internal partai.

Saat Surya Paloh dipanggil sebagai saksi di KPK, bagaimana tanggapan Anda?

Surat panggilan datang Kamis malam, saya ditelepon Ketum dijelaskan bahwa ada pemanggilan dari KPK untuk hari Senin, ketika itu Surya Paloh mengatakan 'bagus ini, ini yang kita tunggu-tunggu, kita mau menjelaskan tudingan-tudingan yang beredar di media yang tidak proporsional. Sekaligus menjadi bahan bagi KPK apakah pertemuan itu tersangkut kasus hukum atau tidak sama sekali. Kan harus dijelaskan. Kita menunggu panggilan dari KPK untuk menjelaskan agar tidak menjadi bola liar dan agar orang tidak berasumsi macam-macam. Kita datang segera. Hari jumatnya kita mohonkan ke KPK apakah memungkinkan bagi Surya Paloh untuk hadir di hari itu. Kemudian KPK menyatakan bisa. Jadi kehadiran Surya Paloh itu tidak ada kaitannya dengan penahanan Rio Capella, karena permohonan itu sebelum Rio Capella ditahan.

Begitu datang, dijelaskan secara jelas-jelasnya, selanjutnya kita serahkan untuk melakukan penilaian terhadap keterangan-keterangan itu. Kami meyakini bahwa semua orang yang hadir saat itu mengatakan yang sebenar-benarnya termasuk Gatot kami meyakini hal itulah yang terjadi. Bahwa pertemuan di Kantor DPP NasDem itu tidak membahas mengatur-ngatur kasus tapi murni hanya soal ketidakharmonisan Gatot dan Erry.

Rio Capella dianggap sebagai perantara Gatot untuk bertemu dengan SP dan Jaksa Agung untuk mengamankan kasus ini, apa benar?

Kita tidak tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Rio Capella, tapi yang jelas pertemuan yang tadi itu akhirnya terjadi bukan karena Rio Capella tapi karena OC Kaligis yang terus meminta dan itu sudah diminta jauh-jauh hari. Kalau dengan Jaksa Agung, Surya Paloh sendiri tidak pernah berbicara soal kasus bansos ini sama sekali.

Nah, ada di satu majalah yang baru terbit, ada logika yang melompat dan tidak masuk. Ya, katanya dikatakan ada skenario untuk menggulingkan Gatot sebagai Gubernur. Tapi di sisi lain dibilang NasDem ingin mengamankan kasusnya, itu kan nggak nyambung dan bertolak belakang. Kalau memang ingin menggulingkan ya berarti kasusnya didorong dong biar tetap jalan, enggak nyambung, kalau ingin pertahankan ya berarti kasusnya harus diamankan. Ini logikanya enggak nyambung dan kenyataaannya memang tidak seperti itu.

Ada juga yang bisa dikonfirmasi ke Gatot karena kita belum bisa kasih bantahan ke majalah tersebut, dalam tulisan majalah itu dikatakan dalam pertemuan itu langsung menelepon Jaksa Agung. Nyatanya itu tidak ada dan boleh ditanyakan kepada Gatot, apakah dalam pertemuan itu Surya Paloh menelepon Jaksa Agung. Mudah-mudahan Gatotnya jujur.

Jadi kalau pertanyaannya ini jadi perantara, kita enggak tahu apa saja yang dilakukan oleh Rio Capella. Tapi sejauh ini, dia tidak melakukan apapun kepada ketua umum apapun ke jaksa agung yang sepanjang kita tahu.

Berarti dalam kasus ini elite NasDem tidak terlibat?

Ada yang enggak bisa kita jelaskan. Karena kita enggak tahu. Yang tahu dan hanya bisa jelaskan hanya KPK. Tapi yang paling penting apapun yang ditemukan oleh KPK kita dukung untuk diproses oleh KPK. karena kita bukan orang yang sehari-hari selalu bersama Rio, kita tidak tahu.

Sebenarnya cara menjalankan partai, membiayai partai, uangnya dari mana sedangkan tidak ada transparansi tentang itu, pada akhirnya hal ini kan yang menjadi banyaknya praktik korupsi di partai?

Kita enggak tahu kalau di partai lain. Kalau di NasDem beberapa kebijakan yang kita keluarkan kita selalu mendorong agar kader-kader kita yang mendapatkan amanah ataupun mau bertarung di dalam suatu Pemilu, kita tidak mau memberikan beban-beban ke mereka yang mendorong mereka untuk melakukan korupsi. Saya ambil beberapa kebijakan NasDem, pertama, saat melakukan pencalegan, kita tidak mau membebankan biaya sama sekali kepada orang yang mendaftar caleg bahkan kita sediakan materainya, kita sediakan test narkoba, kita undang BNN, sebagai salah satu syarat, mereka tidak keluar biaya apa pun, kalau pun keluar biaya itu pun tes kesehatan yang mereka lakukan tiap rumah sakit daerah, itu urusan mereka sendiri. Jadi enggak ada biaya yang sepeser pun yang kita bebankan ke caleg.

Kedua, ketika ada wacana negara membiayai saksi untuk pileg kemarin, kita salah satu partai yang menolak, kita tidak mau membebani uang negara untuk membayar saksi, karena saksi itu nantinya memilih partai yang membayar dia. Kemudian, yang lain lagi, dalam pilkada kami memperkenalkan politik tanpa mahar, kandidat-kandidat yang didukung oleh NasDem tidak sepeser pun memberikan mahar ke NasDem. Kalau boleh iseng mungkin bisa ditanya ke partai lain atau kandidat-kandidat bagaimana partai lain. Tapi partai NasDem apakah mereka pernah diminta mahar bisa ditanyakan. Kenapa saya tahu ini karena saya tim Pilkada Pusat. Kami jelaskan kami tidak pakai mahar. Bahkan kami bantu dengan survei, kita akan bantu hubungkan dengan partai lain untuk mendapatkan dukungan, terakhir, kenaikan tunjangan anggota DPR, sejak awal kita tolak ternyata pihak Kesetjenan DPR sudah transfer dan akhirnya kami kembalikan dalam bentuk tunai.

Kebijakan kebijakan yang kita keluarkan itu dalam rangka kita ingin agar fungsi partai bukan sebagai penarik uang, bukan sebagai sarana untuk mendapatkan dana-dana. NasDem sendiri mengelola partai ini dengan mandiri, dengan sumbangan-sumbangan, apalagi ya termasuk harus kita akui ya sumbangan terbesar ya dari ketua umum. Buat dia ya kehidupan ini sudah selesailah, apalagi yang dicari, apa yang dia usahakan selama berpuluh-puluh tahun ini ya, dia berikan pengabdiannya ke negara, salah satu sarananya ya dengan partai ini.

Buat kita kasus ini sebagai kenyataan dan kita hadapin. Kita nggak mau nuding-nuding KPK sedang berkonspirasi, tapi kita menyadari bahwa ada pihak-pihak untuk menungganggi kasus ini. Yang memframing sedemikian rupa, seolah-olah ada permainan ada keterlibatan dan itu sudah kita cermati. Mulai dari pemberitaan misalnya, isi berita dengan judul berbeda. Diplintir. Atau dengan pengarahan pemberitaan yang sedemikian rupa.

Kasus ini mencoreng partai anda?

Kita jujur-jujur saja pasti ada pengaruhnya tapi apakah pengaruh ini akan besar atau akan kecil atau kita atasi. Tergantung dari sikap yang kita atasi, kita myekini sikap yang kita ambil mudah-mudahan membuat orang percaya sepanjang kita konsisten, kita tegas. Dengan sikap tegas kita, membuat orang yang dalam beberapa hari setelah ditetapkan tersangka lama-lama ragu dan kembali kepercayaannya. Lalu juga kita terus menyemangati kader-kader bahwa kita yakin bisa melewati masalah pelik ini dengan baik bukan sekedar retorika tapi kita tunjukkan dengan sikap. Kita berhentikan iya, kita evaluasi internal, kita yakin goncangannya bisa kita lewati dengaj waktu yang tidak terlalu lama.

Mempengaruhi jelang Pilkada serentak?

Kita sudah lakukan evaluasi. Untuk pilkada justru tidak akan ngaruh kita berikan dukungan kepada kandidat-kandidat kita dasarkan penilaian itu dari hasil survei semua. Jadi kita tahu kandidat mana yang punya elektabilitas tinggi. Nah berbekal dari data-data itu kita kawal kandidatnya. Dari evaluasi kita tidak akan ngaruh ya dengan pilkada. Tapi untuk orang awalnya yang sempat ragu memang ada tapi untuk pilkada sepertinya tidak mempengaruh.