Masih ada PNS bandel rapat di hotel, Menteri Yuddy akan beri sanksi

"Kalau terbukti kita akan beri peringatan dan sanksi," kata Menteri Yuddy Chrisnandi.

2015-02-17 07:08:00

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Yuddy Chrisnandi serius menerapkan surat edarannya yang melarang PNS menggelar rapat-rapat di hotel, atau tempat mewah lainnya. Jika ada yang masih nakal, akan diberi sanksi tegas.

Namun, berdasarkan laporan warga, masih saja ada kementerian yang nakal menggelar rapat terselubung.

"Kita akan melakukan investigasi. Ini kan laporan masyarakat sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Kita akan periksa, kami punya deputi pengawasan RB. Kalau terbukti kita akan beri peringatan dan sanksi," kata Menteri Yuddy Chrisnandi saat wawancara khusus dengan merdeka.com Kamis (12/2) lalu. Berikut wawancara lengkapnya:


Bagaimana surat edaran itu dilaksanakan oleh kementerian, dan PNS lainnya?

Perlu saya jelaskan, ada 4 surat edaran. Pertama melarang rapat di hotel. Itu mengubah perilaku, mengefisienkan anggaran, melatih disiplin. 17 Tahun PNS selama ini rapat di hotel, dianggap biasa padahal itu pemborosan anggaran luar biasa, penyalahgunaan wewenang, dan ada indikasi korupsi kuat.

Ini hasil laporan BPKP, laporan BIN, laporan manajer hotel yang selalu ada pembukuan ganda, mark up negara dirugikan sangan besar. Saya mencoba dua bulan bisa irit 4 miliar, di Kementerian ESDM juga, itu bisa berhenti kurang 3 bulan di pemerintahan Jokowi. Artinya apa? Aparatur kita sebenarnya disiplin, tinggal bagaimana kita bisa konsisten. Kalau saya menyuruh rapat di tidak hotel tapi saya rapat di hotel, bagaimana?


Tapi waktu itu Kemen PAN RB menggelar rapat di tempat mewah, di Balai Kartini? Yang ramai juga dibahas di media sosial?

Itu ulah provokator yang memang ingin mendegradasi kebijakan pemerintah supaya bisa menggelar rapat di hotel lagi. Itu kan di Balai Kartini, semewah apa sih, itu punya siapa? TNI AD kan, AD itu institusi pemerintah, gedung dibangun ada uang pemerintah. Jadi semua fasilitas punya pemerintah bisa digunakan. Kalau di Kementerian PANRB cuma bisa menampung 400 orang, sementara ini ada 4.000 orang pesertanya, ya harus cari tempat lain dong. Pilihannya 3 waktu itu, Gedung Manggala Wanabhakti milik Departemen Kehutanan, Balai Sudirman, atau di Balai Kartini yang punya AD, kebetulan yang dua penuh, jadi pakai Balai Kartini. Ada satulagi Hotel Bidakara, itu punya BI. Nah yang bilang itu hotel mewah siapa. Sekarang kalau itu betul-betul punya swasta pasti sekarang masih ada yang komplain. Tapi karena kita konsisten ya tidak ada komplain lagi.

Kedua, dalam menyajikan makanan rapat-rapat, mengutamakan produk lokal buatan dalam negeri. Apa contohnya, gak boleh lagi ada anggur Australia, jeruk Taiwan, buah-buah impor, semua harus lokal. Awalnya banyak yang kaget, tapi sekarang petani seneng, bisa naik pangkat. Di meja rapat ada manggis, lengkeng, jeruk Pontianak, jeruk Garut nongol lagi, rambutan naik pangkat. Selama ini orang anggap makanan luar negeri hebat. belum tentu. Coba sekarang ke pasar cari singkong tidak semudah dulu. Sekarang kantor-kantor pemerintah menyajikan singkong, ubi, kacang rebus. Bisa multiplayer efeknya. Lebih sehat makan manggis, pisang, rambutan, lengkeng, jambu air, salak, keluar lagi. Dulu hapir ilang nih di satu periode pemerintah. Sekarang orang pakai batik dimana-mana, gak malu, sekarang di daerah-daerah banyak yang pakai batik.

Ketiga, penghematan, gak boleh AC 18 derajat, gak boleh di bawah 24 derajat, harus hemat dimana-mana. Orang yang tadinya pakai jaket gak perlu pakai jaket, pakai baju biasa, jas dan dasi gak perlu. Mengubah kelihatannya kecil, tapi coba satu kantor saja kalau bisa menghemat listrik. Anggap saja satu bulan seribu KWH, berapa kantor di DKI, berarti puluhan ribu kantor menghemat. PLN mau bikin 1 Megawatt saja ngos-ngosan, susah bener. Kalau kantor pemerintah semua menghemat, 1 pulau Jawa, berapa Megawatt bisa dihemat. Triliunan loh PLN bikin instalasi listrik ini. Pernah gak pemerintah sebelumnya berpikir komprehenif seperti ini?

Keempat, soal kawinan. Sudah kan tadi sudah saya jelasan, kawinan kita batasi supaya tidak menyakiti rakyat. Zaman Pak Harto saja cuma 250 orang undangan. Apa Pak Harto gak mau undang gubernur, mau. Gak bisa? bisa, tapi tahu diri. Apa Pak Jokowi gak punya anak, punya anak perempuan mau mantenan bentar lagi, tapi dia tau perasaan rakyatnya.

Kelima, mewajibkan seluruh aparatur sipil negara untuk melaporkan harta kekayaan. Pernah gak selama ini? Kantor PANRB seminggu semua harus lapor harta kekayaan. Sementara kantor lain kita kasih waktu 3 bulan, format kita bikin mudah dan sederhana. Ini semua dalam rangka menciptakan pemerintahan dalam tata kelola yang baik, yang benar, basisnya itu apa, ya perilaku dan keteladanan aparatur. Itu bisa menumbuhkan budaya kerja yang profesional, akan meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan publik yang prima, yang baik. Ini yang jadi sasaran reformasi birokrasi.


Apakah semua kebijakan ini didukung oleh Presiden Jokowi?

Didukung, kita pembantu presiden harus tau diri. Minta pendapat wakil presiden dulu, lalu lapor presiden. Begitu beliau oke kita jalan. Gak mungkin kita bikin kebijakan kemudian bertentangan dengan wapres dan presiden.


Bagaimana pelaksanaan surat edaran ini di kementerian-kementerian yang lain?

Dalam waktu 3 bulan masih ada yang rapat di hotel gak?


Ada laporan dari masyarakat, kementerian sekarang menggunakan pihak ketiga saat rapat di hotel, menggunakan EO, mereka juga menyamarkan nama acara, biasanya acara berlangsung di hotel di sekitar jalan Gatot Subroto?

Kita akan melakukan investigasi. Ini kan laporan masyarakat sebagai bentuk kepedulan masyarakat. Kita akan periksa, kami punya deputi pengawasan RB. Kalau terbukti kita akan beri peringatan dan sanksi, nilai akuntabilitasnya akan kita turunkan, tunjangan dan sebagainya. Kalau mereka dari instansi pusat bisa susah naik pangkat, kalau dari daerah kita lihat saja. Jangan coba akal-akalin lah.

Ada kementerian yang komplain?

Nggak ada alhamdullah. Buktinya mereka taat, disiplin bagus. Kalau saran ada, misalnya Walikota Bogor, memberi pandangan dan sulit cari tempat selain hotel. Walikota Bandung Ridwan Kamil juga gitu, itu sifatnya konstruktif memberi pandangan baru, dan terjadi dialog. Akhirnya semua menyadari bahwa kebijakan ini baik untuk kepentingan pemerintahan walaupun merugikan perhotelan dalam jangka pendek, tapi jangka panjang insya Allah tidak.

Baca juga:
Menteri Yuddy: 17 tahun PNS rapat di hotel, negara rugi sangat besar
Larang PNS rapat di hotel, pemerintah tambah anggaran promosi wisata
Larangan rapat di hotel, tingkat hunian kamar turun 5,6 persen
Larangan rapat di hotel, Menteri Yuddy klaim hemat anggaran Rp 1,3 T
Menteri Yuddy: Larangan rapat di hotel 99 persen berhasil
Rapat di hotel dilarang, kunjungan wisata Solo diprediksi turun

(mdk/war)