Mencari Sosok Menteri Baru Jokowi

Sinyal pergantian menteri semakin kuat. Sejumlah nama diprediksi akan kena reshuffle lantaran tak bekerja maksimal dan tersangkut kasus hukum.

2019-07-01 10:00:00

Joko Widodo dan Maruf Amin telah ditetapkan sebagai pemenang dalam pilpres 2019. Selanjutnya akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden Oktober mendatang. Wacana perombakan kabinet pun mulai diperbincangkan.

Sinyal pergantian menteri semakin kuat. Sejumlah nama diprediksi akan kena reshuffle lantaran tak bekerja maksimal dan tersangkut kasus hukum. Misalnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Nama itu sedang terseret kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Selanjutnya ada nama Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita. Dia terseret kasus suap anggota DPR Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Serta Menteri Olahraga Imam Nahrowi yang diduga menerima dana hibah KONI tahun 2018 sebesar Rp 1,5 miliar.

Sejumlah nama pengganti menteri Jokowi terus berembus. Mulai dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Chatib Basri, Yenni Wahid, Mahfud MD, Grace Natalie. Belakangan juga muncul nama Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bahlil Lahadalia dan Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof. Ahmad Erani Yustika.

Nama Bahlil memang terdengar baru bagi kalangan politik. Namun, di kalangan pengusaha tentu sudah sangat dikenal. Dia merupakan pengusaha asal Jayapura. Saat ini memiliki 10 perusahaan di bawah bendera PT Rifa Capital sebagai holding company. Menjabat sebagai Ketua HIPMI sejak tahun 2015 lewat Munas HIPMI. Bahlil juga seorang aktivis sejak kuliah di STIE Port Mumbai di Jayapura.

Selama masa kampanye Pilpres lalu, Bahlil tergabung dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf. Dia dipercaya sebagai Direktur Penggalangan Pemilih Muda. Saat dikonfirmasi, Bahlil enggan memberikan pernyataan. Sebab, dia tak mau mendahului para senior termasuk Jokowi sebagai presidennya.

"Itu saya serahkan saja kepada Pak presiden yang mempunyai hak prerogatif, saya kan masih junior, gak baik bilang soal itu," kata Bahlil saat dihubungi merdeka.com pekan lalu.

Sebagai pengusaha yang memulai karir dari nol, Bahlil mengatakan iklim usaha sangat bergantung pada stabilitas politik. Setelah Pilpres ini, kata dia, harus disikapi dewasa seluruh pihak. Baik pendukung paslon 01 Jokowi-Ma'ruf maupun paslon 02, Prabowo-Sandiaga. Sebab hal tersebut bisa memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.

Ada beragam cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan stabilitas ekonomi. Menurut Bahlil, mulai dari memperbaiki pondasi ekonomi. Melihat bahwa hilirisasi industri harus diperbaiki agar bisa meningkatkan nilai tawar ekspor Indonesia.

Bahlil Lahadalia ©2015 Merdeka.com

Lewat industrialisasi akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat. "Pada aspek ini pekerjaan rumahnya adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi berjalan baik dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi baru," kata Bahlil.

Sebab, lanjut dia, dibutuhkan suatu regulasi yang komprehensif dan memiliki hubungan dengan daerah. Agar investasi bisa masuk dengan baik dan tidak menjadikan keterlambatan aturan sebagai faktor penghambat investasi. Selain itu, faktor sosok menteri bidang ekonomi juga bisa memengaruhi kondisi yang ada. Menteri yang ditunjuk harus mampu membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugas negara.

"Tapi saya tidak bisa membicarakan itu karena kewenangan presiden. Beliau (Presiden Jokowi) sudah pasti punya kriteria makanya tidak ada satu pun yang bisa intervensi beliau," ungkap Bahlil.

Dalam pandangannya, ada banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Pertama, tentang pengelolaan sumber daya alam. Kedua, neraca perdagangan yang banyak meninggalkan utang. Ketiga, meningkatkan jumlah pengusaha konglomerat. Ini menjadi penting karena konglomerat di Indonesia hanya itu-itu saja. Sementara berbagai perubahan telah terjadi di berbagai sektor.

Misalnya pergantian pemerintah, sistem ekonomi. Namun perubahan konglomerasi tidak demikian. Kekayaan Indonesia cenderung dimonopoli oleh kelompok yang sama.

"Harus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena semuanya berawal dari ekonomi," ucap Bahlil.

Tak hanya itu, pengelolaan kawasan hutan juga harus memperhatikan kesejahteraan warga sekitar hutan. Setidaknya ada 35 ribu desa yang berada di kawasan hutan. Jangan hanya mengeruk dan mengambil emas di hutan tapi mengabaikan kesejahteraan mereka yang hidupnya bergantung pada alam. "Ini butuh tata kelola yang baik," kata Bahlil mengakhiri.

Selain nama Bahlil, informasi didapat merdeka.com menyebut nama Erani menjadi kandidat menteri jilid II Jokowi. Namanya sudah santer terdengar akan menggantikan Eko Putro Sandjojo sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Bahkan, Eko dikabarkan telah pamit kepada kementerian yang dia pimpin beberapa waktu lalu.

Saat dikonfirmasi, Erani membantah kabar tersebut. Dia mengaku tidak pernah ada pembicaraan lain dengan Presiden Jokowi selain membahas tugasnya sebagai staf khusus bidang ekonomi.

"Tidak benar (informasi) itu. Tidak ada hal lain yang beliau bicarakan dengan saya dan staf khusus lainnya," kata Erani saat dihubungi merdeka.com pekan lalu.

Ahmad Erani Yustika ©2017 Merdeka.com

Erani merupakan seorang akademisi dari Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Dia seorang penulis aktif di berbagai media massa. Tahun 2001, Erani menyelesaikan studinya dan tahun 2005 menyelesaikan studi doktoral (Ph.D) di Universitas yang sama yaitu Gottingen, Jerman melalui beasiswa GTZ dan DAAD dengan spesialisasi Ekonomi Kelembagaan.

Erani mengawali karirnya sebagai dosen pengajar di kampus almamaternya dan menjadi ketua program studi magister ekonomi pasca sarjana fakultas ekonomi pada tahun 2007. Dia menjadi ketua pusat dokumentasi dan publikasi ilmiah di tempat yang sama di tahun 2005 hingga tahun 2007.

Mendapatkan prestasi sebagai dosen pembimbing skripsi terbaik di Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya di tahun 2008,kemudian penghargaan sebagai penulis buku paling produktif di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Sehingga beberapa buku yang telah diterbitkan menjadi literatur perkuliahan di beberapa Universitas dengan fokus keilmuan Ekonomi kelembagaan.

Selain menjadi Direktur Eksekutif INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) sejak tahun 2008 hingga sekarang. Erani berkarir sebagai ketua Departemen Fiskal dan Anggota sekaligus merangkap sekretaris staf ahli KADIN Jawa Timur sejak tahun 2009 hingga sekarang.

Sebagai staf khusus presiden, Erani menilai pembangunan desa nanti akan difokuskan pada tiga hal. Pertama, meningkatkan mutu manusia dan pemberdayaan di desa. Sehingga bisa mendorong pemanfaatan sumber daya ekonomi desa secara lebih optimal.

"Literasi warga juga dibarengi dengan pemberian akses informasi dan teknologi (misalnya) internet, digital, dan lain-lain," kata Erani.

Kedua, memperkuat organisasi ekonomi seperti koperasi dan BUMN Desa untuk melakukan proses pengolahan komoditas (hilirisasi) sehingga terbangun nilai tambah ekonomi. Ketiga, mendorong kolaborasi antardesa. Sehingga terbentuk kawasan pedesaan agar skala ekonomi terpenuhi. Proses hilirisasi titik tumpuannya pada level kawasan pedesaan.

Pengamat Politik Usep Ahyar menilai jajaran kabinet kedua sebaiknya diisi dengan orang-orang yang mau bekerja. Meski pemilihan orang-orang di kabinet jadi hak prerogatif presiden, namun pada akhirnya Jokowi bisa tersandera mengakomodasi partai politik yang minta jatah kursi menteri. Sebab, itu dampak dari koalisi dalam sistem presidensial.

"Memang harus diakomodasi karena itu konsekuensi dari koalisi, mau tidak mau," ucap Usep.

Untuk itu, diharapkan, partai politik bisa memberikan saran kader-kader terbaiknya untuk dijadikan menteri. Kader-kader mereka harus cakap dan ahli dalam bidang yang dibutuhkan. Sehingga kesan bagi-bagi kursi tidak hanya sebatas urusan politik. Lebih dari itu, harus bisa mengedepankan kepentingan rakyat sebab legitimasi berasal dari rakyat.

"Memang harus dipilih untuk kepentingan keefektifan kerja-kerja kabinet ke depan," kaya Usep mengakhiri.

Baca juga:
Menanti Jatah Menteri dari Jokowi
Rektor Sebut Banyak Profesor dan Doktor UGM Layak Jadi Menteri Kabinet Kedua Jokowi
Sekjen PDIP Tegaskan Rekonsiliasi Bukan Jalan Bagi-bagi Jatah Kabinet
PDIP Serahkan ke Jokowi dan Megawati Terkait Susunan Kabinet
5 Anak-Anak Muda Indonesia Ini Disebut-Sebut Cocok Jadi Menteri Jokowi
Partai-Partai Mulai Incar Posisi Jabatan Strategis

(mdk/ang)