Setya Novanto sebaiknya legowo

Siapa yang paling berpeluang menggantikan Novanto. Mengapa Jusuf Kalla seperti terlihat mengendorse Airlangga Hartato, yang kini menjadi Menteri Perindustrian ke kursi Ketua Umum Golkar? Simak wawancara khusus antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Pemimpin Redaksi merdeka.com, Wens Manggut berikut ini.

2017-12-04 16:22:42

Meski sudah ditahan KPK, Setya Novanto hingga kini masih menjabat Ketua Umum Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah kader Golkar menilai si beringin bisa tumbang jika Novanto tidak lekas turun dari pucuk. Peneliti senior CSIS, J. Kristiadi, meramalkan jika tidak segera diselamatkan, "Golkar bisa menjadi monster atau zombie."

Cemas dengan keterpurukan itu, sejumlah senior, para sesepuh, dan mantan ketua umum partai itu ikut mendesak Novanto meletakkan jabatan. Desakan itu dianggap sebagai suara mayoritas kader partai.

"Silakan tanya orang-orang Golkar, setuju tidak mereka dipimpin oleh orang yang sedang berperkara korupsi? Pasti tidak ada kan?” begitu kata Jusuf Kalla, Mantan Ketua Umum Golkar, yang kini menjadi Wakil Presiden Indonesia, dalam wawancara khusus dengan Merdeka.com, Rabu, 29 November 2017 di Kantor Wakil Presiden di Jakarta.

Dari dalam penjara, Setya Novanto memang tidak “membisu”. Beberapa hari setelah menghuni jeruji besi, dia berkirim surat. Minta tidak dicopot dari Senayan dan Ketua Umum Golkar. Dan, itu seperti kode keras perlawanan. Bahwa menurunkan Setya Novanto bukan perkara mudah.

Di Beringin, pergantian Novanto ini memang hanya bisa ditempuh dengan dua cara. Dia mundur. Atau Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Pilihan yang kedua itu harus disetujui oleh 2/3 pengurus Golkar daerah. Meski pilihan yang kedua itu bisa ditempuh, Jusuf Kalla menghendaki Novanto legowo mundur dari jabatan ketua. Cara itu dinilai lebih cepat menyelamatkan partai.

Lalu siapa yang paling berpeluang menggantikan Novanto. Mengapa Jusuf Kalla seperti terlihat mengendorse Airlangga Hartato, yang kini menjadi Menteri Perindustrian ke kursi Ketua Umum Golkar? Simak wawancara khusus antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Pemimpin Redaksi merdeka.com, Wens Manggut berikut ini.

Ada yang bilang bahwa kasus Novanto ini kurang lebih sama dengan kasus Akbar Tanjung ketika menjadi Ketum Golkar dan Ketua DPR. Dulu Akbar divonis bersalah di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan tidak terbukti bersalah di Mahkamah Agung. Dan selama proses itu, dia tetap Ketum Golkar dan Ketua DPR. Mengapa Novanto dituntut mundur, apa bedanya dua kasus ini, apakah daya pukul kasus ini lebih besar?

Oh, jelas daya pukulnya lebih besar sekarang. Mengapa? Karena media massa sekarang ini lebih banyak. Jangkauan media massa juga lebih luas sekarang ketimbang dulu. Saat kasus Akbar tahun 2002, media massa tidak begitu banyak. Belum ada media sosial. Kasus ini lebih riuh ketimbang dulu.

Jadi bobot kasus ini lebih besar ketimbang Bulog Gate?

Oh jelas lebih besar sekarang. Ada dua alasannya. Pertama, karena melibatkan banyak orang, dan di dahului oleh sejumlah isu. Kedua, persaingan antara partai politik lebih ketat sekarang ketimbang dulu. Dalam hal partai, Akbar juga banyak jasa dan prestasi untuk Golkar.

Dalam situasi seperti itu, apa hal pokok yang harus dilakukan oleh Golkar, sebagai sebuah partai politik?

Partai politik itu membutuhkan image yang positif. Image yang bagus. Kalau ketua umum mendapat masalah, otomatis image menjadi negatif. Para pemilih itu sangat bergantung pada presepsi. Keadaan seperti ini tidak ada yang dukung. Siapapun. Dan silakan tanya orang-orang Golkar, setuju tidak mereka dipimpin oleh orang yang sedang berperkara korupsi? Pasti tidak ada kan?

Jadi bisa disebut persepsinya sudah rusak ya?

Iya, iya.

Tapi dalam kasus ini, menurunkan Novanto itu kan tetap harus mengacu pada ketentuan Undang-undang atau ketentuan internal partai kalau di Golkar. Cara yang paling tepat tapi cepat itu seperti apa?

Tetap harus sesuai dengan aturan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ART). Karena kalau diganti tanpa mengikuti ketentuan itu bisa diprotes. Penggantian ketua umum itu harus lewat Munas atau Munaslub. Beda kalau Anda ganti Sekjen partai, cukup sampai di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimpnas) atau pleno saja.

Munas atau Munaslub itu bisa dipercepat kalau Setya Novanto mengundurkan diri. Lebih mudah buat partai. Sejauh ini kemungkinan untuk mundur itu terlihat susah?

Memang ada dua cara. Pertama, yang bersangkutan mundur, dan kedua, 2/3 Dewan Pengurus Daerah (DPD) mengusulkan Munaslub. Kelihatannya pilihan cara adalah yang kedua itu.

Pernah berkomunikasi dengan Novanto soal bagaimana menyelematkan Golkar ini?

Sama sekali tidak pernah. Kalau bertemu di sebuah acara, ya komunikasi biasa-biasa saja. Tapi bicara soal kasus ini, sama sekali tidak pernah.

Sebagai tokoh Golkar, pernah pula menjadi Ketua Umum dan kini jadi Wakil Presiden, mestinya adalah hal biasa saja memberi nasehat, misalnya, “Sudahlah Pak Setya Novanto mundur saja, supaya partai ini tidak disandera.” Tidak pernah juga?

Hahaha..Saya tidak pernah bicara itu

Menurut Anda kondisi Golkar saat ini bisa dibilang disandera oleh kasus Novanto?

Oh iya. Artinya yang menjadi masalah itu sama dengan tersandera. Kemudian orang tidak bisa mengambil langkah- langkah penting seperti pergantian pengurus, karena itu wewenang ketua umum. Memang sudah ada Pelaksana Tugas (plt). Artinya sudah ada jalan keluar dalam waktu singkat. Plt itu bisa lebih cepat, fleksibel. Tapi dalam Undang-undang debatable juga soal fungsi dan wewenang Plt ini. Misalnya, yang bisa menandatangani pencalonan di Pilkada atau pencalonan presiden dan wakil presiden itu adalah ketua umum dan Sekjen. Nah, dalam hal seperti itu, apakah Plt itu bisa dianggap sebagai ketua umum?

Karena ketua umumnya kan ada.

Ketua umumnya ada dan belum mundur. Memang ada tapi ditahan. Lalu solusinya?

Memang tidak ada solusi lain. Ya, ganti dengan Munas atau Munaslub. Kelihatannya Desember ini sudah jelas.

Kalau dari posisi dia sebagai Ketua DPR?

DPR itu kan bukan milik Golkar saja. Di luar negeri, baru dituduh saja, orangnya sudah disuruh mundur. Nah, ini sudah ditahan belum mundur.

Kalau punya saran untuk Setya Novanto, apa saran Anda?

Ya.. legowo. Kalau sudah turun dari Ketua Umum Golkar, otomatis turun dari Ketua DPR secara bersamaan. Kalau di partai tidak bisa, apalagi di DPR.

Calon ketua umum yang baru, kelihatannya Anda lebih sreg dengan Airlangga Hartarto, yang sekarang menjadi Menteri Perindustrian. Apa alasannya?

Ya, saya kan punya kriteria. Yang sesuai dengan AD/ART. Beliau paling sedikit masalahnya.

Bukan berarti tidak ada masalah?

Paling tidak, tidak pernah kedengaran ada masalah. Tidak pernah diisukan atau dipanggil kejaksaan. Pak Airlangga memenuhi syarat itu.

Calon lain?

Ya, saya tidak ingin mencalonkan siapa-siapa. Saya hanya mengomentari nama yang beredar.

Tidak masalah merangkap menjadi menteri? Meski jaman Anda dulu dirangkap juga.

Kan waktunya terbatas juga. Maksimum dua tahun atau sekitar 1,5 tahun lah. Hanya menjembatani saja.

Kabarnya di internal Golkar banyak juga yang dorong Anda untuk kembali turun gunung, jadi Ketua Golkar, maksudnya.

Saya tidak pernah ke Gunung. Hahaha. Selalu di medan tempur hahaha. Yah, memang banyak teman-teman Golkar yang datang minta pertimbangan. Tanya jalan keluar. Karena mereka, misalnya, pernah menjadi pengurus waktu zaman saya dulu. Mereka datang minta pertimbangan atau diskusi jalan keluar yang terbaik. Ya, tentu saya memberikan pandangan.

Betul Anda tidak berminat menjadi Ketua Umum Golkar?

Wah..pertama masih banyak yang muda-muda. Kedua, saya sudah umur begini, masak masih mau terjung langsung mengurus partai politik. Sudah tiba waktunya saya istirahat dari urusan yang beginian. Saya urus cucu saja, urus kegiatan sosial, pendidikan, dan urus Masjid.

(mdk/noe)