Menteri Trenggono Akui Nelayan Indonesia Masih Miskin, Begini Solusinya

Nilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.

Nilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.

Menteri Trenggono Akui Nelayan Indonesia Masih Miskin, Begini Solusinya

Menteri Trenggono Akui Nelayan Indonesia Masih Miskin

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat Nilai Tukar Nelayan (NTN) sepanjang tahun 2023 mencapai 105,4. Sementara itu Nilai Tukar Pembudidayaan (NTP) sebesar 104,92.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut capaian kinerja atas nilai tukar tersebut belum mencapai angka yang signifikan. Sehingga nelayan di Indonesia masih belum sejahtera.

"Padahal 105 itu tetap miskin, itu ada rumusannya. Rumusannya itu kalau kita isi angka-angka ujungnya sama dengan miskin," 

ujar Trenggono dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (10/1).

Menurutnya, nilai tukar yang cukup untuk menyejahterakan para nelayan berkisar di angka 200 hingga 300. 

"Angka 200, 300, itu baru mereka sejahtera," kata Trenggono.

merdeka.com

Trenggono pun menyampaikan ada trik khusus supaya NTN dapat menyentuh angka 200 hingga 300.

Pertama, harus ada intervensi dari pemerintah.

"Salah satunya adalah pembangunan kampung nelayan maju, tapi sebenarnya Kalaju (Kampung Nelayan Maju) atau Kalamo (Kampung Nelayan Modern," kata Trenggono.

Hanya saja, anggaran untuk pembangunan Kalaju berkisar Rp300 juta sampai Rp600 juta. Anggaran tersebut pun hanya cukup rumah nelayan tipe 21.

"Kalau buat bangun rumah aja mungkin tipe 21 kali, gimana (mau) maju!," ungkap Trenggono.

Makanya kata Trenggono, Pemerintah membuat terobosan seperti di Biak. Upaya yang dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan nelayan.

"Disitu jelas ada sarana dermaga yang layak, ada pabrik es yang pas untuk kepentingan satu kampung itu jumlah nelayannya, ada cold storage yang pas maksimum 10 ton sesuai kapasitas hilir mudik, tapi 10 ton kalau bolak balik sehari bisa 5-6 kali," tutur Trenggono.

Bentuk intervensi tersebut kata Trenggono membutuhkan anggaran hingga Rp22,1 miliar.

Sumber dananya dari berbagai direktorat jenderal yang ada di Kementerian Perikanan dan Kelautan.

"Kita buat seperti ini, intervensinya 22,1 miliar, ini gabungan dari beberapa Ditjen di KKP, model ini yang kita tunjukkan," kata dia.

Harapannya, kampung nelayan menjadi lebih baik. Tidak lagi dikenal dengan kawasan kumuh, bau dan tidak terurus.

"Sehingga ke kampung nelayan itu bukan lagi yang bau, kumuh, dan sebagainya, tapi bersih, sehat, enggak banyak sampah, dan laler," kata Trenggono mengakhiri.

merdeka.com