Pesan Nelayan untuk Presiden Prabowo: Kemiskinan Ekstrem Masih Ada di Daerah Pesisir

Ia melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.

Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Dani Setiawan menyampaikan tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian pemerintahan baru yang di pimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di sektor perikanan.

Pertama, menyangkut kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Ia melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.

"Setidaknya ada tiga hal yang menurut kami perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah soal kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan Indonesia yang saya kira dalam kondisi kesejahteraan yang masih miskin dan bahkan kemiskinan ekstrem itu masih ada di masyarakat daerah pesisir," kata Dani dalam Diskusi Publik KNTI 'Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan', Selasa (29/10).

Selain itu, KNTI juga menilai perlindungan wilayah penangkapan ikan di Indonesia masih sangat lemah, bahkan konflik ruang laut antara nelayan dengan aktivitas perikanan yang lain juga masih tinggi. Oleh karena itu, ia berharap di Pemerintahan yang baru bisa memperhatikan hal tersebut.

Perhatian kedua, kaitannya dengan akses terhadap teknologi, permodalan, pasar, hingga peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)  yang masih lemah.

"Dari nelayan dan pembudidaya kita, termasuk pengorganisasian nelayan dan pembididaya ikan di Indonesia yang masih lemah, dan KNTI disini terus kami mendorong agar penguatan sumber daya manusia, penguatan organisasi nelayan untuk menopang kemajuan sektor perikanan itu sendiri," ujarnya.

Ketiga, terkait dengan keberlanjutan dari sumber daya ikan itu sendiri. Lantaran, kata Dani, wilayah perikanan Indonesia banyak yang dieksploitasi berlebihan. Alhasil, banyak nelayan yang kesulitan mendapatkan sumber daya ikan.

"Saya kira itu sangat penting ke depan, bagaimana praktek ilegal fishing, over fishing, itu bisa menjadi satu perhatian Pemerintah, termasuk pencemaran laut masih menjadi masalah besar, terutama dari sampah, dan pencemaran dari tumpahan minyak yang dirasakan nelayan-nelayan kami dibeberapa daerah," pungkasnya.

Hapus Utang Nelayan

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapus utang para nelayan hingga petani yang totalnya hingga 6 juta nasabah.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai rencana penghapusan utang bagi UMKM ini memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi, sektor perbankan, dan sektor keuangan secara keseluruhan. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini dapat memberi kelonggaran likuiditas bagi nasabah UMKM, petani, dan nelayan, yang tidak lagi terbebani kewajiban pembayaran utang.

"Penghapusan utang ini dapat meningkatkan daya beli mereka dan menyediakan modal tambahan untuk investasi atau pengembangan usaha," kata Josua kepada Liputan6.com, Jumat (25/10).

Josua menambahkan bahwa petani hingga UMKM yang diuntungkan oleh kebijakan ini akan lebih percaya diri dalam mengembangkan usahanya, yang berpotensi meningkatkan ketahanan ekonomi lokal, terutama di sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan.