Sektor Perikanan Bisa Sumbang Pendapatan Rp41,62 Triliun, Begini Skemanya

Pemerintah harus bisa melakukan revitalisasi seluruh pelabuhan perikanan.

Anggota Komisi IV DPR RI periode 2024-2029 Rokhmin Dahuri, memproyeksikan pendapatan Indonesia di sektor perikanan bisa mencapai Rp41,62 triliun, jika Pemerintah mampu mengembangkan 2.000 kapal ikan modern di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

"Kami pernah menghitung, kalau kita mengembangkan 2.000 kapal modern saja di perairan Indonesia maka pendapatan bersihnya sekitar Rp41,62 triliun," kata Rokhmin dalam Diskusi Publik KNTI 'Arah Kebijakan Baru Pemerintah Indonesia pada Tata Kelola Perikanan', Selasa (29/10).

Bahkan, kata Rokhmin, jika Indonesia mampu mengembangkan hingga 5.000 kapal ikan modern maka bisa memperoleh pendapatan di sektor perikanan sebesar Rp104 triliun.

"Nah, kalau usulan saya 5.000 kapal, kita bisa dapat Rp104 triliun. Kalau dilakukan kemarin-kemarin pak Prabowo makin demen sama maritim," ujarnya.

Namun untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah melalui KKP terlebih dahulu harus bisa melakukan revitalisasi seluruh pelabuhan perikanan supaya tidak hanya sebagai tambat-labuh kapal ikan, tetapi juga sebagai kawasan Industri Perikanan Terpadu yakni, tersedia industri hulu hingga hilirnya, dan tersedia jasa penunjang, dan memenuhi persyaratan sanitasi, higienis serta kualutas dan keamanan pangan bagi hasil tangkap ikan nelayan.

"Mimpi saya maunya pelabuhan Indonesia macam di Islandia yang terintegrasi," ujarnya.

Libatkan Lintas Sektor Swasta

Kemudian, BUMN maupun BUMD, koperasi dan swasta menyediakan sarana produksi perbekalan melaut seperti kapal ikan, alat tangkap, mesin kapal, BBM, energi terbarukan, beras dan lainnya yang berkualitas tinggi, dengan harga relatif murah, dan kuantitas mencukupi untuk nelayan di Indonesia.

Selain itu, yang tak kalah penting, Pemerintah harus menjamin seluruh ikan hasil tangkapan nelayan di seluruh wilayah NKRI dapat dijual dengan harga sesuai nilai keekonomian yakni menguntungkan nelayan, dan tidak memberatkan konsumen dalam negeri.

Selanjutnya, ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan mata pencaharian alternatif bagi nelayan. Dimana pada saat nelayan tidak bisa melaut karena paceklik ikan maupun cuaca buruk biasanya berlangsung 3-4 bulan dalam setahun, Pemerintah wajib menyediakan mata pencaharian alternatif seperti menyediakan perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, agroindustri, dan potensi ekonomi lokal lainnya.

"Supaya nelayan tidak terjerat rentenis, seperti selama ini," pungkasnya.