Menteri KKP Ajak Dunia Dukung Pengelolaan Perairan Berkelanjutan

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengajak para pemangku kepentingan (multi stakeholder) di tingkat global, untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan di ajang World Water Forum 2024.

Kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).

"Forum ini sangat penting khususnya sebagai salah satu solusi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil, dan negara-negara terbelakang," ujar Trenggono, dikutip dari Antara, Minggu (19/5).

Berdasarkan riset United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dibutuhkan pendanaan ideal sebesar 175 miliar dolar AS per tahun untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).

Namun berdasarkan data tahun 2013-2018, pendanaan untuk SDGs 14 hanya sebesar 2,9 miliar dolar AS per tahun.

Untuk itu, Trenggono menilai skema Global Blended Finance Alliance (GBFA) sangat penting untuk dijadikan jembatan kesenjangan pendanaan khususnya bagi negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil dalam meningkatkan aksi perubahan iklim dan pencapaian target SDGs 14.

GBFA terdiri dari pemerintah, filantropi, pasar karbon, swasta, pendanaan internasional, dan investor nasional maupun internasional.

"Pertemuan ini mempunyai peran strategis bagi seluruh negara dan seluruh stakeholder dalam berkolaborasi dan bersinergi untuk mewujudkan Sustainable Freshwater and Ocean Wealth," jelasnya.

Lebih lanjut, Trenggono memaparkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki lima program ekonomi biru untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Lima program tersebut erat kaitannya dengan tata kelola sumber daya perairan di darat dan laut yang berkelanjutan.

Kelimanya meliputi perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan darat; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta aksi pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.

Melalui lima program ekonomi biru, Pemerintah ingin memastikan keberlanjutan ekosistem perairan, ketersediaan pangan melalui produk kelautan dan perikanan, serta mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir.

Ekosistem perairan yang sehat, sambungnya, juga akan berkontribusi dalam menahan laju perubahan iklim yang menjadi persoalan global saat ini.

"Indonesia sangat terbuka terhadap multi stakeholder yang ingin berkolaborasi dan bersinergi baik terkait dengan kebijakan, sumber daya manusia, data dan teknologi, pendanaan, serta memperkuat jaringan pasar dan pelaku usaha,” katanya.