Menteri Kkp Wahyu Trenggono

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Komunis Vietnam To Lam beserta rombongan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (9/3/2025).

Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama unsur TNI, Polri dan nelayan terus membongkar pagar laut di Tangerang, Banten.

Komisi IV DPR Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terkait pemagaran laut dan isu-isu aktual, Kamis, 23 Januari 2024

Firman Soebagyo menilai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, tidak serius dalam menangani kasus pagar laut.

"Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas illegal juga," Menteri KKP Sakti

Trenggono mengakui kurang pengawasan, hingga muncul pagar laut di Tangerang

Trenggono mengatahui pembangunan pagar laut mulai masif pada tahun 2024

Prabowo Subianto meminta untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran hukum pada proyek pembangunan pagar laut yang ditemukan di Tangerang.

Menteri KKP mengatakan bersama lembaga lain bakal melakukan pembongkaran pagar laut kembali pada Rabu (22/1).

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan, sertifikat di atas laut adalah ilegal.

Meski harganya fantastis, Trenggono mengungkap banyak perusahaan yang berminat untuk melakukan ekspor pasir laut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka kemungkinan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk diekspor.

Menteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.

Dia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Nilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.

Pelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.