Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, buka suara tekait perusahaan perangkat lunak atau software asal Jerman, yakni SAP SE (SAP) yang dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Trenggono bilang tidak mengetahui soal kasus dugaan suap tersebut. Namun pihaknya kini tengah melakukan identifikasi.
"Saya juga baru tahu, tetapi saya lagi identifikasi di dalam aplikasi apa gitu, aplikasinya, kan, belum tahu, itu kan di masa lalu, di periode yang lalu ya periode berapa 2015-2018," kata Trenggono saat ditemui di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Selasa, (16/1).
"Ya saya justru belum dapat saya (informasinya). Kita lagi cari proyeknya apa, karena paling tidak, kan, harusnya ada aplikasi atau at least perencanannya," kata Trenggono.
tambah Trenggono.
"Saya cari dulu di dalam (KKP) dong, sekarang ada berita kayak gini terus kemudian apa project-nya dan di mana, bagaimana itu yang paling penting dan berapa direktorat jenderal di situ, nah baru setelah itu ternyata terindikasi benar baru saya komentar," kata dia.
"Belum (ada dugaan awal). Saya bersama Dirjen untuk cek (dulu) semua apa yang terjadi. Pernah ada gak mereka (SAP) presentasi (proyek)," ujarnya.
Sebagai informasi, Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menyatakan perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, SAP telah melanggar Undang-Undang Praktik Korupsi Asing (FCPA).
Menurut otoritas setempat, SAP terlibat kasus suap yang di dua negara, yaitu Afrika Selatan dan Indonesia.
merdeka.com
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.
Baca Selengkapnya
SAP melalui agen-agen tertentu terlibat dalam skema untuk menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis.
Baca Selengkapnya
Bagan tancap adalah alat tangkap menetap sehingga mengganggu alur pelayaran
Baca Selengkapnya
Ia kebanjiran pesanan berbagai alat peraga kampanye untuk Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
Meski demikian dari informasi yang dihimpun jika inisial Jaksa KPK itu adalah TI yang diduga memeras saksi dalam sebuah kasus sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnya
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnya
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnya
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi