Tak Laku Jual Nama Petahana

Tak laku jual nama petahana. Beberapa partai koalisi mengeluhkan sulit berkampanye. Mereka enggan mengandalkan nama Jokowi. Bahkan tak mau banyak berharap mendapat efek ekor jas pasangan Jokowi-Ma'ruf.

2018-11-26 10:02:03

Keputusan menjadi calon legislatif (caleg) bukan pilihan mudah. Persaingan ketat. Ada deretan nama dalam satu partai di tiap daerah pemilihan (dapil). Pertarungan bukan hanya ke partai lawan. Dalam internal partai juga saling sikut. Padahal mereka ujung tombak agar partai lolos ambang batas parlemen 4 persen di Pemilu 2019.

Aturan main pesta demokrasi kali ini beda. Pemilu Serentak. Pencoblosan berbarengan dengan pemilihan presiden. Tentu ini semakin berat. Fokus masyarakat teralihkan. Para caleg khawatir dilupakan. Padahal mereka mendapat tugas menyampaikan visi misi partai dan koalisi. Meski dalam koalisi petahana bukan berarti para caleg dan partai bisa mudah lolos ambang batas parlemen.

Dengan aturan baru ini, muncul istilah efek ekor jas. Dalam partai koalisi diharapkan akan mendapat bagian suara dari popularitas seorang calon presiden. Namun, nyatanya itu berpengaruh kuat bagi koalisi kubu petahana. Terutama dirasakan para caleg. Sebagai ujung tombak partai, mereka justru harus bertarung "berdarah-darah" demi meraup banyak suara.

Kondisi ini dirasakan betu caleg Partai NasDem, Edi Firmanto. Dia memberanikan diri maju sebagai caleg DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dari Dapil VI Waru dan Gedangan,. Wilayah pemilihannya dikenal sebagai basis suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Optimis. Begitu dia coba menyemangati dirinya sendiri.

"Berat memang. Tapi tak gentar aku, mengalir saja, dan aku maju terus pantang mundur," tegas Edi kepada merdeka.com. pekan lalu.

Harus diakui, kata Edi, memang ada perintah khusus dari Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem untuk memenangkan Joko Widodo (Jokowi) sebagai capres petahana. Dia ingat betul bagaimana perintah dari pimpinan partainya. Inti ucapan itu, yakni kemenangan nasdem tidak ada artinya bila presiden di 2019 nanti bukan Jokowi.

Kondisi serupa juga dialami Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Nasdem, Effendy Choiri. Dia menyadari efek ekor jas Jokowi tidak memengaruhi suara Partai NasDem. "NasDem tahu persis, karena berbagai survei, termasuk yang dilakukan NasDem, bahwa ejek ekor jas Jokowi itu hanya ke PDIP. Nasdem tidak dapat," kata politikus akrab disapa Gus Choi ini.

Begitu pula dengan Ma’ruf Amin, kata dia, hanya dirasakan PKB merasakan efek popularitasnya. "Survei-survei untuk itu belum banyak yang kaitannya Kiai Ma’ruf ke PKB. Tapi orang memperkirakan itu ke PKB, tidak ke NasDem, kami sadar itu," dia menambahkan.

Untuk itu, Partai NasDem bakal berjuang dengan kemampuan sendiri demi meraup suara banyak di Pemilu 2019 nanti. Tanpa mengharapkan Jokowi.

Pada Pemilu 2014 lalu, pemenang di Jawa Timur adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Mereka meraih 3.671.911 suara atau mencapai 19,6 persen. Sedangkan di nomor dua, ditempati Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan perolehan 3.523.434 suara atau 18,8 persen. Lalu disusul posisi ketiga diraih Partai Gerindra dengan raihan suara 2.457.966 atau 13,1 persen.

Sementara Partai NasDem hanya duduk di posisi sembilan. Berhasil meraih 938.933 suara atau 5 persen. Mereka mengungguli Partai Hanura. Ketika itu hanya meraih 747.244 suara atau 4 persen.

Sebagai partai merasakan efek ekor jas Ma'ruf Amin, PKB punya kewajiban tersendiri. Tidak ada alasan buat para caleg menolak mengampanyekan cawapres nomor urut 01 itu. Seperti dilakukan Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Harun. Dia merasa diuntungkan. Bertarung di Dapil Sumut I, keuntungan bagi dirinya dan partai bisa dilihat dari nomor urut.

"Pasangan Pak Jokowi-KH Ma’ruf Amin nomor urut 01, kita PKB juga nomor urut 1. Tentu kita diuntungkan," ucap pria akrab disapa Ucu Kohar ini kepada kami, pekan lalu.

Walau harus disadari, di daerah pemilihannya masih banyak masyarakat mengeluh mengenai kinerja Jokowi selama empat tahun terakhir. Ini menjadi tugasnya. Sebagai caleg maupun ujung tombak partai dan koalisi, untuk menjelaskan kepada calon pemilihnya. Diharapkan dengan cara berdialog mampu meyakinkan untuk mendukung calon petahana.

Saat ini Harun terus memperluas dan memperkuat tiap simpul pendukungnya. Dia akan memanfaatkan jaringannya untuk memaparkan visi misi kepada masyarakat. "Saya ingin mengangkat batang terendam," ucapnya.

Sedangkan Ketua DPW PKB Sumut, Ance Selian, menegaskan keberuntungan bukan utama. Terpenting adalah penguatan kepengurusan hingga tingkat desa. Pilihan untuk mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin sudah digariskan dari DPP PKB. Mengampanyekan pasangan nomor urut 01 ini tidak perlu diperdebatkan lagi.

Terlebih Ma’ruf Amin adalah warga NU dan PKB. Dia merupakan Ketua Dewan Syura pertama PKB. "Kita pun menjadi sangat nyaman dengan Pak Jokowi, karena yang diutamakan adalah kerja, tidak perlu banyak statemen, tapi lebih menitikberatkan pembangunan desa. Stabilitas, harmonis seluruh unsur. Kita lihat ini sebagai suatu hal yang positif," sebut pria tercatat sebagai caleg DPRD Sumut dari Dapil VII ini.

PKB Sumut menargetkan minimal tiga kursi dari Sumut di DPR pada Pileg 2019. Ance optimistis. Diyakini bisa terwujud. Selama ini kader partai di Sumatera Utara terus menguatkan infrastruktur kepengurusan hingga ke tingkat desa. Dengan adanya petugas hingga pelosok, potensi pemilih dapat dengan mudah diperkirakan.

Selain itu, Usman Effendi Sitorus, caleg PPP untuk DPR RI bertarung di Dapil Sumatera Utara III, juga Usman mengaku menghadapi kendala dalam mengampanyekan Jokowi-Ma’ruf Amin. Salah satunya ketika berhadapan dengan komunitas tidak sepakat dengan kebijakan pemerintahan Jokowi. "Itu karena informasi yang dia dapat. Karenanya kita perlu menjelaskan kenyataannya," papar Usman.

Dia juga berpendapat uang bukan segalanya dalam pemilu. Masyarakat yang sudah punya pilihan tidak akan terpengaruh dengan uang. Jika didatangi dan disapa, tidak semua pemilih menginginkan uang. "Uang bukan segala-galanya," sebut Usman.

Wilayah Sumatera Utara pada ajang Pilpres 2014 lalu, dimenangkan kubu Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka meraih 3.494.835 suara atau 55,24 persen. Mengalahkan Prabowo. Ketika itu berpasangan dengan Hatta Rajasa. Pasangan ini mendapat 2.831.514 suara atau 44,76 persen.

Harus diakui bahwa partai dalam koalisi petahana tidak semua merasakan efek ekor jas. Sekjen PPP Arsul Sani bahkan merasa bahwa Pileg tahun depan tak mudah mudah untuk dirinya terpilih kembali. Karena memang caleg bukan anggota DPR juga bekerja keras untuk terpilih.

Selama ini, Arsul Sani mengaku dalam sosialisasi kepada calon pemilik tidak mengandalkan nama Jokowi demi menaikkan tingkat keterpilihan. "Jadi kami tidak mengandalkan nama Jokowi," tegas Arsul Sani.

Selama ini dirinya merasa lebih baik bertemu dengan calon pemilih langsung. Melakukan tatap muka. Sehingga tahun masalah besar di tengah masyarakat. Sebab banyak caleg kampanyekan Jokowi itu karena pantai membaca situasi sosial. Lebih bagus lakukan sosialisasi seluas-luasnya dengan tatap muka agar dikenal, disukai, dan dipilih," jelasnya.

Walau begitu, intruksi partai tetap dijalankan. Mereka dituntut memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin. Maka dari itu partai bersama kader terutama caleg harus berusaha keras untuk memenangkan. Apalagi PPP bukan partai kaya dan punya banyak logistik.

Termasuk bila mengampanyekan Jokowi di Jawa Tengah. Sebagai basis suara Jokowi dan PDIP, partai berlambang Kabah ini tetapp optimis. Ketua DPW PPP Jawa Tengah, Masruchan Syamsurie, bahkan merasa optimis. Tak khawatir mengampanyekan Jokowi-Ma'ruf.

Caleg DPRD Jateng X itu menargetkan meraih 15 kursi dari wilayah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kota Pekalongan. Ini dengan alasan partainya menjadi sumbangsih suara besar dalam pemenangan Pilgub 2018 Ganjar-Yasin. Maka dari itu, untuk Pileg, dan Pilpres mencoba kerja keras lagi. "Kita kerja di lapangan beserta caleg di dapil lainnya untuk siapkan suara. Karena hampir 30 konsolidasi setiap caleg di semua dapil merata siap tempur," ujarnya.

Kemenangan merupakan target utama. Termasuk partai koalisi di kubu Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, tidak mudah mendapat efek ekor jas. Mereka mesti bertarung sendiri. Seperti di lakukan PPP tadi. Mereka merasa optimis mampu mencuri suara di kandang banteng.

Padahal dalam pemilu 2014 lalu, PPP hanya nangkring di posisi enam dengan perolehan 1.151.753 suara. Pendapatan suara ini masih jauh bila dibandingkan PDIP. Mereka mendapat raihan 4.295.598 suara. Selanjutnya Partai Golkar dengan 2.497.282 suara. Mengikuti di belakangnya ada PKB, meraih 2.305.444 suara.

Begitu juga dengan hasil Pilpres di 2014. Prabowo kalah telak dari Jokowi di Jawa Tengah. Hasil rekapitulasi suara di KPUD Jawa Tengah menunjukkan Jokowi-Jusuf Kalla menang di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, mereka meraih suara sebanyak 12.959.540 suara atau sebanyak 65,8 persen.

Baca juga:
Kampanye di Lumajang, Sandiaga Ditagih Teken Kontrak Politik oleh Petani Tebu
Bertarung Raup Suara di Kandang Lawan
Ma'ruf Amin Bantah Prabowo: Enggak Ada Ancaman ke Elit
Jokowi Tegur Petani yang Kampanyekan Dirinya di Agenda Presiden
Khofifah dan Ribuan TKI di Hongkong Deklarasi Dukung Jokowi-Ma'ruf
Prabowo: Kalau Saya Tidak Pantas, Jangan Didukung

Reporter: Yan Muhardiansyah, Moch Andriansyah, Danny Adriadhi Utama

(mdk/ang)