Terorisme biar ditangani Angkatan Darat

Ya untuk apa kalau ibarat petinju disuruh mukuli samsak tanpa bertanding kan sama saja.

Isu terorisme di Indonesia memang bukan hal baru. Sejak tragedi Bom Bali 2002 silam, teror terus menghantui saban tahun di Indonesia. Terhangat, kemunculan deklarasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) oleh Abubakar Al Baghdadi membuat para pelaku teror di Indonesia seolah dapat angin segar. Mereka ramai-ramai muncul mendukung terbentuknya negara Islam termasuk di Indonesia.

Bahkan melalui video, Abu Jandal Al Indonesie menantang aparat keamanan Indonesia. Mereka mengaku tidak takut dengan TNI maupun Polri.

Sebetulnya, aksi teror sudah terjadi sejak Indonesia merdeka. Dulu Negara Islam dan Tentara Islam Indonesia sempat mengancam negeri ini. Namun melalui TNI, gerakan radikal itu berhasil di tumpas. Pimpinanannya, Karto Suwiryo di eksekusi mati di pulau Onrush.

Namun sejak reformasi, kewenangan TNI hanya khusus soal pertahanan. Sedangkan keamanan, dipegang Kepolisian. Jauh sebelum itu, Komando Pasukan Khusus juga sudah memiliki satuan anti-teror. Namun sayang, keberadaan Satuan Penanggulangan Anti Teror 81 Kopassus ini belum dimanfaatkan maksimal.

Mantan wakil Komandan Kopassus, Letnan Jenderal Sutiyoso punya pendapat jika penanggulangan terorisme ada baiknya diserahkan ke angkatan darat. "Ya masalah teroris atau gerakan separatis, begitu. Itu biarlah ditangani Angkatan Darat, karena dia punya wilayah," kata Sutiyoso melalui sambungan telepon kemarin.

Bagaimana pendapat detailnya? Berikut ini penuturan mantan Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Bang Yos itu kepada Arbi Sumandoyo dalam wawancara melalui sambungan telepon:

Ini soal konflik Laut China Selatan. Kemarin China mengklaim jika Natuna masuk wilayah mereka. Bagaimana TNI seharusnya menyikapi ini?

Ya artinya kalau ada sengketa di titik itu harus kita tunjukkan jika kita benar-benar mengamankan. Kita pernah punya pengalaman dua pulau kita hilang, masa mau terulang kembali. Kita pun harus meningkatkan patroli di Pulau Natuna.

Artinya pemerintah harus tegas?

Oh iya, kalau namanya sejengkal tanah kita diambil, kita akan perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Kan Natuna sudah diakui petanya masuk Indonesia.

Perlukah menambah pangkalan TNI di wilayah yang memicu konflik antar negara Asean?

Begini, saya juga bukan Pangab. Jadi begini, kita harus juga mengikuti perkembangan global. Politik negara-negara lain harus kita ikuti terus. Kalau ada indentifikasi membahayakan negara atau wilayah kita kan kita harus bereaksi. Kita harus melakukan pencegahan dini.

Penempatan pasukan-pasukan elit seperti Kopassus memang perlu dilakukan?

Semua kita bergerak di tempat-tempat yang bergejolak. Dari dulu biasa itu.

Ini soal sering gesekannya prajurit TNI, bagaimana seharusnya yang harus dilakukan?

Pertama begini ya, pasukan elite di mana-mana memang seperti itu. Jadi Namanya loyalitas terhadap kawan itu lebih tinggi. Cinta terhadap Korps-nya juga lebih tinggi. Itu sudah terbentuk. Cuma memang karena prajurit ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, memang manusia Kopassus itu manusia berbahaya. Karena itu pengendaliannya harus baik. Rasa kesetiakawanan memang harus dipupuk karena itu diperlukan dalam pertempuran. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan lain. Itulah pengawasan para perwira ketika dia di Basis itu harus ketat, begitu.

Jadi memang pengawasannya harus diperketat?

Saya kira penilaian terhadap Kopassus itu tidak semuanya negatif. Artinya kalau kita obyektif tidak seburuk itu lah. Pengawasan, karena kalau di basis bukan di medan tempur, prajurit itu kan punya pemuda-pemuda yang lain itukan agresifitasnya tinggi. Jadi para perwiranya harus mengawasinya dengan ketat.

Bagaimana soal penangan teroris, mengingat Kopassus juga punya satuan anti-teror?

Maksudnya soal aksi teror itu marak kan? Tapi itu yang saya tidak tahu kenapa kita punya satuan teror tidak pernah dipakai. Semua ditangani Polisi. Padahal polisi itu tugasnya banyak sekali, tapi jumlahnya sedikit. Artinya rasio jumlah polisi dengan rakyat itu masih belum cukup.

Artinya perlu peran TNI untuk memberantas aksi terorisme?

Bukan perlu satuan khusus, tapi sudah ada, sudah dilatih. Disuruh latihan tapi tidak digunakan. Masalahnya kan itu. Kalau penanganan teror hanya diserahkan ke polisi, ini dia (Satgultor) suruh apa. Pertanyaannya kan gitu.

Perlu kewenangan TNI untuk masalah ini?

Karena itu yang terjadi adalah masalah keamanan, itu adalah punya polisi. Kalau kita pertahanan. Pertahanan itu kapan diserangnya, kalau enggak diserang terus kan nganggur aja.

Perlu Satgultor ikut mengambil bagian memerangi terorisme?

Ya masalah teroris atau gerakan separatis, begitu. Itu biarlah ditangani Angkatan Darat, karena dia punya wilayah.

Lebih efektif jika penanggulangan terorisme diserahkan ke Angkatan Darat?

Bukan masalah efektif, tapi polisi itu kerjaannya sangat banyak. Ini ada kekuatan terlatih tapi masalahnya nganggur terus. Masalahnya kan begitu.

Artinya sayang kalau Satgultor tidak dilibatkan dalam pemberantasan terorisme?

Ya untuk apa kalau ibarat petinju disuruh mukuli samsak tanpa bertanding kan sama saja. Kalau itu diserahkan ke kita artinya kan membantu meringankan beban polisi yang begitu banyak.

Jika peran militer diikut sertakan dalam penanggulangan terorisme artinya sama seperti yang dilakukan oleh Amerika?

Masalah mau niru Amerika, bukan. Realita yang ada polisi itu terbatas, pekerjaannya banyak. Kenapa ini tidak dikerjakan saja sama tentara yang menganggur.

Baca juga:
Kopassus dilatih tak cengengesan, tapi harus ramah
Jokowi diberi baret TNI, F-16 kecelakaan dan denjaka jatuh
Beraksi di depan Jokowi, prajurit jatuh dari atas gedung Mabes TNI
Presiden Jokowi diangkat jadi warga kehormatan pasukan khusus TNI
Kisah-kisah lucu polosnya anggota Kopassus bikin ketawa
Ini senjata legendaris Kopassus dari masa ke masa