Untung rugi ladang gas abadi
Pemerintah disarankan berhati-hati mengambil keputusan final soal Blok Masela.
Dua hari sebelum pergantian tahun, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Negara. Ada delapan menteri diundang dalam rapat tersebut. Agendanya membahas perkembangan kajian teknologi pengelolaan Blok Masela, di Maluku. Namun terjadi silang pendapat dalam rapat itu.
Jokowi hanya menegaskan jika sejatinya pengembangan Blok Masela harus menguntungkan masyarakat. "Beliau pesan pada saya minta diatur supaya setelah balik dari Papua, (Inpex dan Shell) bisa diundang," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said dalam konferensi pers digelar di Hotel Dharmawangsa akhir tahun lalu.
Belum ada keputusan soal penggunaan teknologi buat mengelola Blok Masela. Untuk memutuskan Jokowi bakal memanggil dua kontraktor pengelola Blok Masela. "Presiden memutuskan meskipun sudah ada masukan banyak dari menteri, diputuskan akan memanggil Shell dan Inpex untuk memutuskan," kata Sudirman menegaskan. Namun hingga kini belum ada keputusan pengelolaan Blok Masela.
Sejak September lalu, polemik Blok Masela menjadi perbincangan hangat setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli bersuara keras meminta Kementerian ESDM untuk mengkaji ulang pengelolaan Blok Masela. Polemik itu pun bergulir. Buntutnya, Kementerian ESDM melakukan kajian independen untuk mengambil jalan tengah. Konsultan independen Poten and Partner dipakai buat mengkaji teknologi bakal digunakan.
Ihwal polemik ini memang bermula saat Inpex Corporation mengajukan revisi plan of development (PoD) Blok Masela. PoD itu berisi rencana penambahan kapasitas kilang gas cair terapung (FLNG), dari semula 2,5 juta metrik ton per tahun (mtpa) menjadi 7,5 juta (mtpa).
Manager Communication and Relations Inpex Corporation Usman Slamet, mengatakan jika pengajuan PoD itu bermula saat ditemukan tiga sumur abadi. Kandungannya pun melebihi seperti perkiraan Inpex. Berdasarkan sertifikasi Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi, kandungan sumur meningkat dari 6,9 triliun kaki kubik (tcf) menjadi 10,73 triliun kaki kubik (tcf). Kapasitas FLNG meningkat menjadi 7,4 juta ton per tahun selama 24 tahun.
"Berdasarkan kajian dari pemerintah, Inpex mengajukan revisi POD satu. Di mana revisinya diajukan akhir 2014," kata Usman saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat pekan lalu. Pengajuan Pod I itu pun tanpa mengubah teknologi bakal digunakan buat mengelola Blok Masela. Inpex Coorporation masih menggunakan teknologi offshore dengan menggunakan kilang terapung gas alam cair (FLNG) di laut.
Revisi pun diajukan Inpex. isinya mencakup perubahan produksi gas meningkat menjadi 1.200 mmscfd dan kondensat 24.460 bph. Revisi proposal ini menulis jika pengelolaan Blok Masela baru mulai berproduksi pada tahun 2013. Revisi ini pun disetujui SKK Migas. "SKK Migas merekomendasikan kepada Menteri ESDM (Sudirman Said)," ujar Usman.
Menurut Usman dengan menggunakan teknologi offshore, kilang terapung gas alam cair (FLNG), biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah ketimbang pembangunan kilang di darat (onshore). Kilang terapung menurutnya hanya mengeluarkan dana USD 14,8 miliar. Sedangkan pembangunan kilang di darat membutuhkan dana sebesar USD 19,3 miliar.
Pemilihan pembangunan kilang terapung menurut Usman juga menyangkut soal rumitnya pengembangan pengelolaan kilang di darat. Dia menjelaskan, jika di kelola menggunakan kilang di darat, jarak sumur abadi menuju daratan lumayan jauh. Paling terdekat, ialah Pulau Tanimbar sekitar 180 kilometer. Selain itu juga pipa yang bakal dipasang akan melewati lempeng dunia dan memiliki resiko yang tinggi.
Selain itu juga lahan yang diperlukan jika kilang di darat lumayan luas, sekitar 600 hektar. Sedangkan untuk kilang terapung hanya membutuhkan sekitar 40 hektar. "Kami sudah melakukan penelitian dan FLNG memang yang paling memungkinkan untuk Blok Masela," tutur Usman.
Soal untung rugi pengelolaan Blok Masela ini juga mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Mantan Deputi Perencanaan Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Aussie Gautama. Menurut dia rencana pengembangan Blok Masela tak ubahnya seperti pengelolaan tambang emas di Papua oleh PT Freeport. Aussie mengatakan tidak ada manfaat bagi masyarakat berada di sekitarnya.
Dia pun menyarankan pemerintah berhati-hati mengambil keputusan final soal Blok Masela. Bukan tanpa sebab, menurut dia, pemerintah harus melihat besarnya potensi gas dan pengembangan industri turunannya. "Proyek ini sudah dibicarakan sejak 2008, studi sudah dilakukan berbagai pihak, sekarang tinggal eksekusi dan final decision di 2018 dan akan menghasilkan di 2024. Ini proyek senilai USD 30 miliar, dan akan memakan waktu 4 tahun," ujar Aussie.
Direktur Kimia Dasar Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam saat ditemui di kantornya, mengatakan jika pemerintah telah mempersiapkan langkah untuk memastikan kawasan Maluku akan mendapatkan manfaat dari keberadaan Blok Masela. Dia menjelaskan jika pemerintah bakal membentuk badan otoritas yang berada di Maluku Selatan.
"Akan dibuat Peraturan Pemerintah untuk dibentuk badan otoritas, yang akan dimanfaatkan industri-industri di sekitar Maluku Selatan. Agar keberadaan Blok Masela dapat memberikan (manfaat) langsung ke masyarakat," ujar Khayam. Dia pun mengatakan jika bentuk badan otorisasi itu bakal membuat beberapa industri, berupa industri kapal, kompresor dan turbin.
"Di Maluku Selatan ini harus terbentuk suatu industri pendukung di sekitar itu. Makanya nanti ada join dengan SKK Migas," ujarnya.